kaltimkece.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada pilkada Mahulu 2020 lalu. Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Mahakam Ulu itu disahkan lewat naskah perjanjian hibah (NPHD) tahun 2019 silam. Totalnya mencapai Rp 34,05 miliar. Dari jumlah itu, KPU Mahulu berhasil merealisasikan Rp 27,7 miliar atau 76,6 persen. Sisa anggaran sebesar Rp 8,3 miliar 24,4 persen telah dikembalikan ke kas daerah pada 23 April 2021 lalu. 

Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu, Frederik Melawen menyampaikan pencairan dana hibah itu berlangsung dalam tiga tahapan. Tahap 1 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp 6,9 miliar. Tahap II tanggal 5 Juli 2020 sebesar Rp 27,06 miliar. Tahap III tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp 53,4 juta. 

Pria berkacamata ini menyampaikan berbagai kendala penyebab belum terserap sepenuhnya anggaran. Paling utama dikarenakan beberapa kegiatan dalam tahapan pemilihan yang belum dilaksanakan maksimal. Di antaranya ; proses tahapan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, tahapan advokasi hukum, perjalanan dinas, pengadaan alat perlindungan diri dan pengecekan kesehatan Covid-19. 

“Pada tahapan tersebut tidak dapat terlaksana sepenuhnya karena pandemi Covid-19,” ucap Frederik saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban di hadapan Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, Rabu, 30 Juni 2021 di ruang pertemuan Badan Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Mahulu. “Dan juga pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Mahulu tidak terdapat sengketa hukum,” sambungnya. 

Dalam kesempatan itu, KPU Mahulu juga menyerahkan dua dokumen kepada Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh. Yaitu, laporan akhir tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan laporan penggunaan dana hibah pemilihan kepada Pemkab Mahulu. 

Dalam kesempatan itu, Frederik menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun lalu.

“Kami punya kewajiban melaporkan semua penggunaan anggaran yang kami gunakan selama tahapan pemilihan,” ucap Frederik. 

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan KPU Mahulu sedang memutakhirkan data pemilih berkelanjutan. Proses ini guna menyongsong pemilu dan pemilihan 2024 yang tahapannya akan dimulai tahun 2022.

Sebagai informasi, perhelatan pemilihan bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu periode 2021-2024 yang digelar 9 Desember 2020 ini diikuti oleh 20.870 warga Mahulu. Tersebar di 85 TPS yang berada di 50 kampung dan lima kecamatan. Dengan total pemilih yang terdaftar mencapai 27.483, maka angka partisipasi pemilih pada pilkada ke dua di kabupaten termuda di Kaltim ini menyentuh 75,94 persen. Angka ini naik tipis dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada pilkada 2015 lalu yang mencapai 74,85 persen. Partisipasi ini menjadi yang tertinggi di Kaltim. Meski demikian, partisipasi ini meleset dari target nasional yang ditetapkan oleh KPU RI mencapai 77 persen. 

Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh mengingatkan agar pelaporan pengelolaan keuangan oleh KPU Mahulu harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan yang dapat berakibat temuan aparat pemeriksa. 

Dalam kesempatan itu, Bonifasius yang kini menjabat di periode kedua turut memberikan apresiasi atas kinerja para penyelenggara pemilu. Terkhusus KPU Mahulu yang dinilai sukses menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang berintegritas sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Tak ketinggalan, orang nomor satu di Pemkab Mahulu ini juga mengapresiasi kinerja aparat keamanan yang berhasil menjaga suasana kondusif dalam setiap tahapannya. 

“Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 merupakan pemilihan yang dikatakan luar biasa, kenapa dikatakan luar biasa karena di dalam penyelenggaraannya kita berhadapan  dengan adanya bencana non alam yang melanda seluruh dunia, yaitu pandemi virus Corona atau Covid-19 yang membuat penyelenggaraan berbeda dengan pemilihan sebelumnya,” tutur bupati. (*)