kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus berupaya meningkatkan pelayanan dan percepatan pembangunan. Salah satu langkahnya lewat pemekaran 3 kecamatan baru. Meliputi desa-desa di Kecamatan Long Apari, Long Pahangai dan Long Bagun.

Upaya ini terus berproses sejak 2023 hingga 2024. Usulan itu masuk dalam tindak lanjut di Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dan, dalam beberapa hari ini surat rekomendasi itu sudah keluar. Saat ini, Pemkab Mahulu sedang menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Secara administrasi proses usulan terkait dengan pemekaran 3 kecamatan ini dapat dilihat sudah terpenuhi. Namun kebijakan dari Kemendagri menunggu setelah Pilpres," demikian disampaikan Sekretaris Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang ketika berkunjung ke Kemendagri pada Selasa, 7 Mei 2024.

Madang melanjutkan, upaya menjemput rekomendasi hari ini dilakukan mengingat, saat ini, Kabupaten Mahulu sedang menyusun anggaran 2025. Sehingga, akan berkaitan dengan perencanaan maupun penyiapan sumber daya manusia.

"Karena apabila sudah ada konfirmasi kepastian dari Kemendagri tentunya kami tidak ragu lagi untuk mengalokasinya di tahun 2025, karena ini masih berproses penyusunan RKPD sebelum dituangkan di bulan Juni nanti," ungkapnya.

Madang, begitu ia akrab disapa, berharap kedatangan kali ini merasakan 'angin surga' alias tidak pulang dalam keadaan kosong.

Terlebih, terang dia, secara persyaratan teknis, semua syarat administratif dan teknis sudah terpenuhi. Jikalau ada kendala, ia berharap segera diinformasikan.

Kedua, Pemkab Mahulu berharap, keluarnya rekomendasi pemekaran 3 kecamatan baru ini bisa menjadi kenangan yang baik. Terkhusus kepada Pemkab Mahulu dan sejumlah anggota DPRD Mahulu yang akan habis masa bakti di 2024 ini.

"Terakhir, soal beberapa dokumen perencanaan yang sedang kami susun baik RKPD 2025, kemudian ada penyesuaian di RPJMD bahkan kami sekarang berproses di RPJP. Jadi nanti kalau tidak diantisipasi dari sekarang nanti kami kerjanya dua kali," jelas Sekda.

Tambah Sekda Mahulu pada intinya dalam audiensi kali ini Pemkab Mahulu sangat berharap mendapatkan kejelasan, terutama kejelasan dalam kebijakan pada Anggaran di Tahun 2025, karena secara prinsip dari segi panlok sudah tidak ada masalah.(*adv/prokopimmahulu)