kaltimkece.id Perlindungan bagi tenaga kerja lokal dari Pemkab Berau ternyata bukan isapan jempol. Mendengar adanya laporan pembedaan medical check up (MCU) dalam perekrutan tenaga kerja lokal dan nonlokal, Pemkab Berau segera turun tangan. Sebelumnya, Bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan, ada perlindungan bagi warga Berau lewat pendampingan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam perekrutan tenaga kerja.
Bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal itu menyebut, ada laporan perbedaan hasil MCU dan perekrutan tenaga kerja. Dan, laporan itu mengklaim, adanya pembedaan dan prioritas tenaga kerja dari luar Berau, dari sejumlah calon pekerja di salah satu perusahaan. Pemkab pun berkomitmen untuk bersikap objektif dalam bentuk perekrutan dan hasil tes MCU.
“Sudah ada peraturan yang mengatur perekrutan tenaga kerja yaitu 80 persen dari lokal, ya. Walaupun tidak bisa dimungkiri bahwa masih ada yang dari luar,” kata Bupati, Rabu 8 September 2021.
Sri Juniarsih mengatakan, pemkab menerima laporan perbedaan dari hasil MCU baik dari klinik yang ditunjuk oleh perusahaan dan pihak di luar itu. Sebab itu, pemkab memfasilitasi dengan meminta kepada Disnakertrans Berau sebagai instansi teknis, untuk mengawasi proses perekrutan pekerja lokal Berau.
Tak hanya itu, Pemkab Berau nantinya melibatkan pihak medis yang akan membantu keberlangsungan MCU. Walaupun, pihak perusahaan sudah memilih klinik untuk MCU dalam proses penerimaan. “Agar objektif, ya, (tim medis) pemkab yang mengontrol dan perusahaan memiliki kerja sama dengan klinik yang dipilih,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Berau, Junaidi, mengakui akan mengawasi lebih ketat proses perekrutan tenaga kerja dan proses MCU. Junaidi sejauh ini selalu berkomunikasi kepada perusahaan di Berau. Terutama mengingatkan perekrutan perlu mengutamakan 80 persen tenaga lokal Berau. Hal tersebut juga tertuang dalam peraturan daerah yang mengatur perekrutan pekerja dari luar Berau, juga perlindungan kepada tenaga kerja lokal.
“Jika ada perusahaan yang memiliki lowongan, ada beberapa yang dilaporkan kepada kami dan bekerja sama untuk perekrutannya. Hanya saja, ada mandat untuk lebih diperketat sesuai arahan Ibu Bupati,” tuturnya. (*)
Editor: RJ Palupi