Pariwara Pemkab Berau

SKPD Berau Diwajibkan Terapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

person access_time 1 month ago remove_red_eyeDikunjungi 171 Kali
SKPD Berau Diwajibkan Terapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyosialisasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sistem ini berguna memanajemen risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

Ditulis Oleh: PARIWARA
Jum'at, 12 Agustus 2022

kaltimkece.id Seluruh satuan kerja perangkat daerah Berau diwajibkan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Ini agar tujuan dari instansi pemerintah dapat tercapai dengan baik. Demi menyukseskan sistem ini, Pemkab Berau menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kaltim serta Inspektorat Berau.

Selasa, 9 Agustus 2022, Pemkab Berau menyosialisasikan SPIP. Acara tersebut dibuka Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. Kepala BPKP Kaltim, Hasoloan Manalu, menjadi narasumbernya.

Saat memberikan sambutan, Bupati Sri Juniarsih meminta semua SKPD Berau, mulai dari tingkat pimpinan hingga level terbawah, mengaplikasikan SPIP. Sistem tersebut, terangnya, memberikan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, tujuan organisasi dapat tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

“Sistem pengendalian intern yang baik adalah sistem pengendalian intern yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi,” katanya.

Keberhasilan SPIP yang terintegrasi, sambung dia, membutuhkan aparat pengawasan intern pemerintah yang dapat memanajemen risiko seperti risiko terjadinya fraud (korupsi), termasuk mengawasi area-area berisiko tinggi. Oleh sebab itu, Pemkab Berau menggandeng BPKP dan Inspektorat.

Proksinya, kata Bupati, dapat dilihat dari dua aspek yaitu pengendalian internal dan penerapan SPIP. Dia berharap, sosialisasi SPIP ini dapat menyamakan persepsi semua SKPD sehingga pengendalian internal pemerintah daerah dapat berjalan lebih baik. Dia juga meminta semua pihak berfikir secara sistem karena semua sudah diatur dalam peraturan.

“Semoga juga, Berau dapat meningkatkan nilai maturitas serta mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian,” pungkasnya. (*)

shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar