kaltimkece.id Untuk mempermudah penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kepada nelayan dan petani, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat pada akhir Mei 2023 untuk membahas regulasi penyaluran BBM bersubsidi. Rapat tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Kabupaten Kukar, Wiyono, mengatakan bahwa kebijakan BBM bersubsidi di seluruh Indonesia sudah diatur dalam peraturan presiden dan peraturan menteri pertanian. Namun, belum ada mekanisme aturan penyaluran yang rinci di tingkat daerah.

"Upaya efektif harus dilakukan untuk mengurangi pengeluaran petani dan nelayan di daerah," ucap Wiyono kepada kaltimkece.id.

Hasil rapat menetapkan bahwa penyaluran BBM bersubsidi di Kukar akan dilakukan melalui SPBU yang dikelola oleh Pertamina. Kuota dan jumlah petani serta nelayan penerima BBM subsidi akan mengikuti data yang disediakan oleh Pemkab Kukar.

Wiyono berharap, adanya penyaluran BBM subsidi ini, petani dan nelayan yang sebelumnya kesulitan mengakses BBM akan mendapatkan pelayanan yang baik. 

"Kami ingin memastikan bahwa nelayan dan petani di Kukar dapat mengakses BBM bersubsidi untuk mendukung usaha mereka," jelas Wiyono.(adv/diskominfokukar)