kaltimkece.id Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menegaskan bahwa arah pembangunan Kukar pada 2026 akan menjadi pijakan awal dalam mewujudkan visi jangka panjang Kukar 2045. Penegasan tersebut disampaikan Edi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar 2026 yang digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura, Bappeda Kukar, Selasa, 22 April 2025.
Dalam forum tersebut, Edi menyampaikan bahwa berbagai aspirasi masyarakat telah tertampung dan sebagian besar telah sejalan dengan kerangka kebijakan pembangunan daerah.
"Beberapa yang disampaikan tadi, seperti konektivitas antar desa, program pertanian dan pangan, serta fasilitas untuk disabilitas, semuanya menjadi perhatian dan sebagian besar sudah masuk ke dalam rencana," ucap Edi.
Musrenbang RKPD 2026 Kukar menjadi bagian penting dalam menyelaraskan arah pembangunan antara kabupaten, provinsi, hingga nasional. Edi mengapresiasi adanya penyampaian langsung dari perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengenai arah kebijakan pembangunan tahun 2026. Menurutnya, diskusi tematik pasca-Musrenbang akan menjadi ruang penting untuk mempertajam skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
"Nanti ada diskusi tematiknya untuk mempertajam lagi beberapa prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya kira itu saja, garis besarnya," tambah Edi.
Pemerintah Kabupaten Kukar telah menetapkan visi pembangunan jangka panjang melalui Peraturan Daerah Nomor 16/2024. Visi tersebut menargetkan Kukar sebagai daerah yang maju, tangguh, dan berkelanjutan pada 2045. Visi ini menjadi panduan utama dalam setiap perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang mulai dijalankan pada 2026.
Adapun tema pembangunan Kukar 2026 difokuskan pada Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan. Tema ini dirancang sebagai penopang utama fondasi jangka menengah dan mendukung tercapainya visi nasional Indonesia Emas 2045.
Edi Damansyah kembali mengingatkan bahwa program dan kebijakan pembangunan ke depan harus terus bersandar pada prinsip partisipatif dan inklusif.
"Kami bangun pola kerja kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat," pungkas Edi.(*adv/diskominfokukar)