kaltimkece.id Rapat Kerja Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Panwascam se-Samarinda untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, dibuka Jumat malam, 14 Februari 2020. Kegiatan garapan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Samarinda tersebut, diikuti seluruh perwakilan panitia pengawas kecamatan atau panwascam se-Kota Tepian, terutama kepala sekretariat.
Acara tersebut menjadi pembuka Bimbingan Teknis atau Bimtek Laporan Keuangan Panwascam se-Samarinda yang dilaksanakan selama dua hari. Yakni 15-16 Februari 2020. Tema yang diambil adalah Sukses Administrasi, Sukses Pilkada 2020.
Koordinator sekretariat Bawaslu Samarinda, Dhanny Rakhmadi, menuturkan bahwa secara detail bimtek tersebut mengenalkan teknis penggunaan aplikasi laporan keuangan di pengawas kecamatan. "Aplikasi itu sendiri adalah turunan aplikasi laporan keuangan dari Bawaslu Kaltim," terangnya.
Nah, nanti seluruh laporan keuangan dibuat menggunakan aplikasi tersebut. Setiap item pembelian, lanjut Dhanny, dilaporkan dalam bentuk kode. Hal yang harus diperhatikan, adalah pungutan pajak. Pasalnya, itu adalah hal yang riskan. "Kalau bayar pajak kelebihan, agak sulit akan diambil, sementara kalau bayarnya kurang tentu dikejar terus," ujarnya.
Yang bisa menjadi masalah, bila pada kemudian hari diketahui penyetoran pajak kurang, sementara anggaran sudah habis. Pos anggaran yang akan dikeluarkan panwascam di antaranya alat tulis kantor, belanja kegiatan meliputi sosialisasi dan hal-hal lain.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin, mengatakan bahwa Bawaslu Samarinda telah mendapat kucuran anggaran Rp 11,5 miliar. "Perlu kehati-hatian dalam pengelolaannya," ujarnya. Pertanggungjawaban, kata Muin, adalah poin penting keberhasilan penyelenggaraan pilkada. Percuma bila dalam proses pemilihan damai, namun saat laporan banyak masalah diakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan.
"Berapa pun dana yang dibelanjakan harus ada laporannya," terangnya. Jangan sampai, kata dia, panwascam tak nyenyak tidur. Oleh karena itu, perlu sinergitas seluruh penyelenggara. Apalagi Bawaslu Samarinda mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dalam hal laporan keuangan. "Sudah lima kali berturut-turut, dan rasanya perlu dipertahankan," kuncinya. (*)
Editor: Bobby Lolowang