kaltimkece.id Rapat Koordinasi Pembentukan Pengawas Pemilu Kelurahan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, dihelat Rabu malam, 12 Februari 2020. Kegiatan garapan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Samarinda tersebut, diikuti oleh seluruh perwakilan panitia pengawas kecamatan atau panwascam se-Kota Tepian.

“Malam ini kami menggelar rapat koordinasi. Pembentukan panwaslu kelurahan sudah memasuki tahapan pengumuman,” sebut anggota Bawaslu Samarinda Kordiv Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Ana Siswanti Rahayu, setelah rapat koordinasi tersebut di Hotel Harris Samarinda.

Setelah rapat koordinasi tersebut, panwascam ditugaskan turun ke tiap-tiap kelurahan. Menyebarkan informasi perihal perekrutan panwaslu tingkat kelurahan. Tahapan ini dijadwalkan 10 hingga 16 Februari 2020. Setelahnya, pembukaan pendaftaran dibuka sampai 22 Februari 2020. “Jadi sekitar seminggu kami menerima pendaftaran. Terbuka untuk masyarakat umum yang berminat menjadi panwaslu kelurahan,” lanjut Ana.

Tahapan tersebut, dijalankan oleh panwascam. Namun dalam implementasinya, dilakukan di bawah supervisi Bawaslu Samarinda.

Masing-masing kelurahan di Samarinda yang berjumlah 59, nantinya diterima satu orang per kelurahan. Melengkapi komposisi panwaslu di kecamatan yang masing-masing beranggotakan tiga personel. “Jadi misalnya di Samarinda Utara ada delapan kelurahan, maka mereka merekrut delapan petugas untuk panwaslu kelurahan,” jelas Ana.

Panwascam dan panwaslu kelurahan memang memiliki tugas serupa. Namun dalam praktiknya, keduanya dibedakan spesifik oleh cakupan wilayah. Panwaslu kelurahan, berarti bertanggung jawab penuh akan kelangsungan di kelurahannya.

Nantinya, panwaslu kelurahan juga yang menjalankan pembentukan pengawas tempat pemungutan suara atau TPS. Perekrutan tetap di bawah panwascam lewat supervisi Bawaslu Samarinda.

“Yang jelas saat ini kami melakukan tahapan pendaftaran panwaslu kelurahan secara terbuka. Dari 10 sampai 16 Februari ini, baik panwascam dan bawaslu mulai bergerilya mengumumkan pendaftaran. Petugas kecamatan diminta menempel pengumuman di masing-masing kelurahan. Bahwa perekrutan ini terbuka untuk umum,” urainya.

Bawaslu tak menetapkan target atau perkiraan pelamar untuk tahapan ini. Namun mengacu regulasi, dengan komposisi pelamar dua kali dari kebutuhan, maka syarat penerimaan sudah terpenuhi. Meski demikian, tahapan ini diharap bisa mengundang animo publik Kota Tepian.

Adapun syarat diberlakukan bagi panwaslu kelurahan, minimal usia 25 tahun. Dengan pendidikan terendah SMA. Juga sehat jasmani dan bebas dari narkoba. Tak terafiliasi ke partai politik manapun selama lima tahun terakhir.

“Jadi kalau dia ikut pemilihan legislatif 2019, otomatis tak bisa mendaftar. Kalau dia ikut pemilihan legislatif 2014 dan sudah keluar dari partai politik, maka boleh-boleh saja,” pungkas Ana. (*)