kaltimkece.id Pemungutan suara dalam pemilu serentak tinggal menghitung hari. Semakin banyak unsur masyarakat yang menginginkan agar Pemilu 2019 berlangsung damai dan demokratis. Satu di antaranya adalah Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim. Selain ikut menyukseskan pemilu damai, Orgatrans turut serta dalam usaha melawan penyebaran hoaks.
Demikian disampaikan Ketua Orgatrans Kaltim, Kamaryono. Menurutnya, hoaks bertujuan membodohi masyarakat lewat keterangan dan berita palsu. Bagi mereka yang mengerti, berita hoaks akan diabaikan. “Tapi masyarakat yang tidak mengetahui, bisa terhasut oleh hoaks,” kata Kamaryono, Selasa, 26 Maret 2019.
Orgatrans mengecam cara-cara kotor dalam Pemilu 2019. Sebagai contoh, membantu menyebarkan informasi yang benar supaya masyarakat membedakan berita bohong dan yang bukan. Contoh berita bohong, katanya, adalah pelarangan azan atau pelajaran agama dihapus jika salah satu kandidat presiden menang.
Cara-cara kotor seperti demikian jika dibiarkan akan menodai demokrasi. Padahal, hasil politik yang baik akan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk Orgatrans. Organisasi yang menaungi ribuan sopir angkot di Samarinda ini menunggu kebijakan pemerintah agar lebih memberi perhatian kepada moda transportasi konvensional seperti angkot.
“Sebenarnya kebijakan pemerintah banyak yang bagus. Kami hanya berharap, menteri perhubungan bisa melihat secara objektif persoalan transportasi ini,” terangnya.
Karmayanto menilai, Permenhub 118/2018 yang menggantikan Permenhub 108/2018 memiliki plus minus. Salah satu kritik Orgatrans adalah diperbolehkannya angkutan umum tanpa uji kir. Hal ini dapat membahayakan keselamatan penumpang.
“Kami tidak setuju dengan aturan itu. Nah, kami mendukung kebijakan pemerintah agar keselamatan penumpang lebih diutamakan. Hal ini harus menjadi perhatian menteri perhubungan. Jangan sampai pemerintah kalah dengan perusahaan atau pengusaha asing di bidang transportasi,” terangnya.
Hal itu diamini Tri Raharjo, sekretaris Orgatrans Kaltim. Salah satu contoh hoaks yang membuat kegaduhan pernah menerpa anggota organisasi. Yakni, kabar bahwa transportasi di Bandara APT Pranoto Samarinda dikelola satu pihak saja. Hal itu menimbulkan kegaduhan di kalangan sopir angkot.
“Mengenai menangkal berita hoaks, kami juga telah mendapat sosialisasi dari kepolisian. Setelah mengerti cara memfilter kabar bohong, kami sampaikan hal tersebut ke masyarakat luas,” jelas Tri Raharjo.
Ia juga berharap agar pemerintah lebih memerhatikan transportasi konvensional. Orgatrans siap bersaing dengan transportasi online melalui koperasi bernama Kogatrans. Untuk lingkup Samarinda, Orgatrans berharap pemerintah mengeluarkan regulasi bagi angkutan resmi yang telah melewati uji kir.
“Tentu kami berharap agar pemilu berjalan damai. Supaya kami juga bisa bekerja dengan tenang dan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang memikirkan nasib para sopir transportasi konvensional,” sambungnya.
Orgatrans Kaltim adalah organisasi yang didirikan pada 2015. Saat ini, sekitar seribu orang menjadi anggota aktif Orgatrans. Sementara anggota yang terdata mencapai 2.000 orang yang tersebar di kabupaten dan kota se-Kaltim. (*)