kaltimkece.id Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada 2024 salah satunya adalah meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran yang dilakukan dengan enam strategi.

Enam strategi itu adalah Penguatan Kapasitas Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) dan Jaringan/Jejaring; Penguatan Kemitraan; Peningkatan Pelayanan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus; Peningkatan Kesertaan KB Pria; Penguatan Promosi dan Konseling; dan Peningkatan Kemandirian Pasangan Usia Subur (PUS).

Senin, 29 Januari 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Samarinda menggelar fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KB dan KR di wilayah khusus di Samarinda. Tepatnya di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Trauma Center di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir.

Ditemui usai kegiatan, Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso, mengatakan bahwa program KB menentukan kualitas keluarga karena dapat menyelamatkan kehidupan perempuan, serta meningkatkan status kesehatan ibu. Terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran, serta mengurangi risiko kematian bayi. 

"Layanan KB ini pada hakikatnya, sejalan dengan program pemerintah dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk, yang berujung pada upaya peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Terima kasih kepada semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini khususnya dalam pelayanan akseptor KB. Semoga dengan adanya sinergi yang baik dari semua pihak terkait dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mencapai apa yang menjadi target, yakni keluarga sehat, bahagia, sejahtera, dan berkualitas," ucapnya.

Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi, Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim, dr Yuliani, menjelaskan bahwa penggarapan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus merupakan upaya yang sangat penting untuk dilakukan. Sebab secara nasional kesertaan KB masih rendah dan data tidak memakai kontrasepsi (unmet need) KB masih tinggi.

Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dan merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Peraturan Presiden 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana terdapat tiga indikator yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut yang berkaitan dengan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, yakni meningkatnya KB Pasca Persalinan (KB PP), menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan menurunnya angka tidak memakai kontrasepsi (Unmet need) KB.

"Merujuk dari data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN pada 2023 capaian angka kesertaan ber-KB (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) Kaltim sebesar 65,15 persen. Sedangkan Samarinda capaian CPR-nya pada 2023 sebesar 62,21 persen," ucap dr Yuliani dalam sambutannya mewakili Kepala Perwakilan BKKBN kaltim, Dr Sunarto.

Adapun angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi (Unmet Need) di Kaltim pada 2023 sebesar 14,68 persen. Sedangkan Unmet Need) di Samarinda pada 2023 sebesar 17,32 persen.  

"Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa Samarinda capaian CPR masih berada dibawah capaian provinsi dan Unmet Need nya masih diatas rata-rata provinsi. Untuk itulah salah satu upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan CPR dan menurunkan Unmet Need di Samarinda melalui kegiatan pada hari ini. Kami menyadari dan juga mengharapkan bahwa kegiatan pelayanan KB hari ini menjadi momentum awal dan dapat dilanjutkan dengan pelayanan-pelayanan KB selanjutnya secara masif di faskes-faskes KB dan jejaring/jaringan di Samarinda. Tentu saja, untuk melaksanakan hal tersebut tentunya diperlukan kolaborasi bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri dinas/instansi dan mitra kerja terkait," urainya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Samarinda, I Gusti Ayu Sulistiani, mengatakan bahwa fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KB dan KR yang dilaksanakan di Puskesmas Trauma Center ini hanya dilakukan selama satu hari. MJKP adalah metode kontrasepsi yang sekali pemakaiannya untuk tiga tahun hingga seumur hidup. Tujuannya meningkatkan kesertaan KB, khususnya KB MKJP melalui intensifikasi dan integrasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

"Peserta kegiatan ini adalah 108 orang terdiri dari mitra kerja provinsi dan kota. Serta 100 orang akseptor KB. Program ini tidak dipungut biaya. Ini adalah rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Samarinda ke-356 dan Pemkot Samarinda ke-64," pungkasnya.(*)