Risalah

‘Camping Ceria’ di Tengah Derita

person access_time 3 months ago remove_red_eyeDikunjungi 801 Kali
‘Camping Ceria’ di Tengah Derita

Ilustrasi Presiden berkemah di Titik Nol IKN.

Risalah ini ditulis Salsabila dari Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Kaltim.

Ditulis Oleh: .
14 Maret 2022

kaltimkece.id Berbagai krisis dan represifitas telah dilakukan negara. Satu di antaranya, perampasan tanah yang dialami masyarakat adat Suku Balik oleh sebuah perusahaan sektor kehutanan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Berdasarkan pengaduan warga kepada Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim pada 2019, ada lebih dari 2.000 hektare tanah mereka yang dirampas perusahaan dan belum dikembalikan.

Warga yang mendiami wilayah IKN seperti masyarakat adat, transmigran, dan perempuan juga kesulitan air bersih. Warga harus membeli air bersih karena di wilayah Kecamatan Sepaku, PPU, dan sekitarnya tidak ditemukan sungai besar, danau, maupun dukungan air tanah. Dalam kondisi normal saat musim hujan saja, mereka masih kesulitan mendapatkan air. Apalagi jika musim kemarau.

Informasi ini diperoleh dari riset dan wawancara Jatam kepada masyarakat adat Suku Balik di wilayah IKN Nusantara. Suparmi, warga Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU, yang tinggal dekat titik nol IKN, mengatakan, harga air bersih mencapai Rp 60 ribu rupiah per tandon kapasitas 700 liter. Air bersih segitu hanya cukup untuk mandi dan mencuci selama dua sampai tiga hari. Suparmi pun harus mengeluarkan Rp 700 ribu per bulan untuk membeli air bersih. Sementara itu, ketika Presiden berkemah di titik nol IKN, disiapkan 24 ribu liter air bersih di enam mobil tangki.

_____________________________________________________PARIWARA

Jaringan telekomunikasi dan listrik juga disediakan untuk memperlancar agenda perkemahan. Pemerintah sangat murah hati menyiapkan sejumlah alat berat untuk memperbaiki lintasan di lokasi camping. Sebuah pemandangan yang kontras dengan kondisi sejumlah desa di Kaltim.

Sampai hari ini, masih ada desa di Kaltim yang belum dialiri listrik PLN maupun memiliki jaringan telekomunikasi. Desa Sekerat di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, satu di antaranya. Sudah 13 tahun ini, desa itu hanya dialiri listrik enam jam per hari. Padahal, kampung ini berada di ring satu perusahaan batu bara raksasa.

Pembangunan megaproyek IKN disebut memakan anggaran Rp 466,98 triliun. Sementara itu, kurang lebih 20.000 jiwa masyarakat adat berpotensi tersingkir dari tanah sendiri. Nelayan dengan wilayah tangkap di Teluk Balikpapan juga terancam terpukul. Lalu lintas kapal besar yang memuat material gedung serta kehadiran industri penunjang megaproyek IKN seperti pabrik smelter nikel akan merusak dan mencemari ekosistem kawasan. Kondisi sekarang saja, pendapatan nelayan menurun karena ramainya industri tambang, sawit, dan migas di Teluk Balikpapan.

Menurut informasi, perkemahan juga mengagendakan penanaman pohon. Kegiatan ini tidak akan memulihkan lingkungan karena krisis tidak hanya seluas 256.142 hektare wilayah IKN. Ada 9,3 juta hektare lahan yang krisis di Kaltim. Pemerintah seharusnya lebih memerhatikan karena berpotensi memperparah bencana lingkungan mulai banjir, krisis pangan, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Pada akhirnya, warga lokal merasakan penderitaan atas krisis karena perampasan ruang hidup dan mematikan ekonomi yang sudah terbangun. Dana pemindahan IKN dan agenda perkemahan tentu lebih baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

_____________________________________________________INFOGRAFIK

Jokowi meyakini IKN akan menjadi kota yang sangat ramah bagi semua lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama. Faktanya, sudah terlalu banyak konflik lahan dan perampasan ruang hidup lewat pemaksaan dan kekerasan terhadap warga.

Sementara menurut Gubernur Kaltim Isran Noor, perkemahan ini adalah bentuk keseriusan Jokowi memindahkan IKN. Ada berkah luar biasa bagi Kaltim, kata Isran, dan akan ada pemerataan pembangunan bagi Indonesia. Sebuah pernyataan yang sama dengan yang disampaikan kepala daerah ketika dulu menerbitkan ribuan izin tambang, sawit, dan kehutanan. Pemerataan yang dimaksud hanyalah mitos karena masih banyak penduduk miskin di Kaltim dan berbagai daerah lain.

Jadi, sudah tepatkah perkemahan mewah ini dilangsungkan di tengah jutaan jiwa warga Indonesia mengantre minyak goreng murah? Sederhana saja, antrean yang mengular adalah pertanda bahwa masalah minyak goreng lebih utama daripada megaproyek IKN . (*)

(Risalah ini ditulis Salsabila dari Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Kaltim. Isi opini sepenuhnya tanggung jawab penulis)

 

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar