kaltimkece.id Infrastruktur dan kebutuhan dasar publik menjadi tema debat publik kedua Pemilihan Kepala Daerah Balikpapan 2024 yang diadakan di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, pada Kamis malam, 7 November 2024. Kebutuhan dasar publik itu memiliki tiga subtema yakni kesehatan, pendidikan, hingga ketersediaan air bersih. Mengatasi krisis air bersih, macet, hingga banjir menjadi pembahasan yang paling alot.
Debat dihadiri tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota periode 2024-2029. Ketiganya adalah Rahmad Masud-Bagus Susetyo (paslon nomor urut 01), Rendi Susiswo Ismail-Edy Sunardi Darmawan (paslon 02), dan Muhammad Sabani-Syukri Wahid (paslon 03).
Dalam pemilihan ini, Rahmad Masud berstatus sebagai calon petahana. Ia merupakan wawali Balikpapan 2016-2021 dan wali kota Balikpapan 2021-2024. Maju dalam pilkada Balikpapan 2024, Rahmad saat ini sedang cuti dari jabatannya sebagai wali kota.
Debat kedua Pilkada Balikpapan dipandu dua moderator, Alifian Rahardjo dan Liz Indarti. Pembahasan mengenai krisis air bersih muncul dalam segmen kedua debat. Saat itu, Liz Indarti melemparkan pertanyaan kepada paslon 01. Berikut kutipan pertanyaannya.
Kota Balikpapan menghadapi defisit air bersih dengan kebutuhan 119.578 meter kubik per hari. Sementara kapasitas produksi hanya sekitar 91.853 meter kubik per hari. Hal ini menyebabkan kekurangan sekitar 27.725 meter kubik per hari yang berdampak belum meratanya distribusi pasokan air bersih. Sumber air utama seperti Waduk Manggar sering mengalami penurunan drastis selama musim kemarau terutama akibat fenomena El Nino sehingga pasokan air bersih kepada masyarakat dilakukan secara bergilir.
Pertanyaannya, bagaimana strategi konkret pasangan calon dalam memastikan ketersediaan air bersih yang memadai untuk masyarakat Kota Balikpapan, terutama saat menghadapi musim kemarau?
Paslon 01 diberi durasi 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Rahmad Masud memulainya lebih dulu.
Memang Balikpapan kekurangan bahan baku air. Ini bukan pertama kali tetapi sudah sejak lama Balikpapan kekurangan air. Insyaallah, bapak-ibu sekalian, komitmen kami untuk mencari bahan baku. Sebelum saya cuti kemarin, sudah diberikan kesepakatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa Balikpapan akan mendapatkan bahan baku kurang-lebih 1.000 liter per detik. Artinya, itu cukup untuk mengurangi kekurangan air. Dan yang paling utama juga, kita sudah bekerja sama dengan tiga kabupaten-kota untuk mencari sumber bahan baku air. Yaitu Penajam, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan. Itu sudah dituangkan dalam kesepakatan kerja sama untuk memasang pipa untuk mengambil air baku di Sungai Mahakam.
Dan tentunya, pipanisasi yang harus kita galakkan. Percuma jika bahan bakunya banyak kalau pipanya keropos dan tidak dapat mengairi ke rumah warga, tidak akan baik juga kalau air kita berlimpah. Untuk itu, yang sudah saya lakukan adalah peremajaan semua pipa di Kota Balikpapan. Insyaallah, penekanan kebocoran-kebocoran, saya jamin dan hakulyakin, enggak sampai dua tahun, masalah pipa di Kota Balikpapan akan kita tuntaskan dan selesaikan.
Sebelum waktu habis, Bagus Susetyo memberikan tambahan penjelasan.
Jangka pendek yang harus kita lakukan adalah memanen air hujan. Ini tidak pernah dilakukan kota-kota sebelumnya, training water harvesting. Kita harus membudayakan OPD (organisasi perangkat daerah), kantor dinas, kantor lembaga, kantor swasta, untuk harus bisa memanen air hujan dengan membuat tandon air pipa sehingga kita semuanya bisa melakukan efisiensi dan efektivitas air hujan.
Moderator kemudian mempersilakan paslon 02 menanggapi jawaban paslon 01 itu. Tanggapan Rendi Susiswo Ismail adalah sebagai berikut.
Kalau saya empat tahun lalu menjadi wali kota, masalah air PDAM itu sudah selesai. Ini tidak wacana. Kajian terhadap persoalan sudah dilakukan oleh wali kota-wali kota sebelumnya. Sehingga penuntasan persoalan air bersih di Balikpapan sebenarnya tinggal mengeksekusi. Dan kewenangan tertinggi untuk mengeksekusinya ada di tangan wali kota. Itu yang pertama.
Yang kedua, perbaikan manajemen PDAM. PDAM tidak boleh dikelola dengan pendekatan-pendekatan manajemen yang tidak sehat. Saya tentu pada kesempatan ini tidak bisa membuktikan bahwa manajerial prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan manajemen itu di bawah standar sehingga terjadilah peristiwa yang dialami masyarakat Balikpapan.
Setelah Rendi selesai berbicara, giliran paslon 03 yang diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban paslon 01 mengenai krisis air bersih. Berikut tanggapan Muhammad Sabani.
Masalah air baku itu sudah didekteksi dari awal. Masalah pipa sudah didekteksi dari awal. Tapi tidak ada gerakan sama sekali selama tiga tahun lebih. Sehingga, akibatnya, masyarakat pun terus mengalami defisit air bersih. Harusnya tidak perlu terjadi seperti itu.
Sebelum waktu untuk paslon 03 memberi tanggapan habis, Syukri Wahid menambahkan tanggapan.
Program saudara (Rahmad Masud) di tiga tahun yang lalu adalah berjanji kepada rakyat Balikpapan bahwa 100 persen tersambung layanan rumah. Faktanya, hari ini cuma 79 persen. Janji apa lagi yang harus diyakinkan kepada publik kalau janji yang lama tidak mampu ditunaikan. Yang kedua, saudara dari paslon 01 sebagai kuasa pemegang saham KPM (Kuasa Pemilik Modal Perumda Tirta Manuntung Balikpapan) telah membiarkan dua tahun lamanya PDAM tanpa direktur definitif, empat Plt (pelaksana tugas) di saat masyarakat sedang krisis air tapi KPM tidak ambil sikap. Di saat krisis air, PDAM-nya sempat juga mensponsori sepak bola.
Mengatasi Masalah Infrastruktur
Adapun pembahasan infrastruktur muncul dalam segmen ketiga. Liz Indarti kembali menjadi pemantiknya melalui pertanyaan yang dialamatkan untuk paslon 01. Berikut pertanyaannya.
Sebagai kota penyangga IKN (Ibu Kota Nusantara), Kota Balikpapan akan mengalami peningkatan jumlah penduduk. Diproyeksikan akan terjadi penambahan sekitar 250.000 jiwa. Sehingga membutuhkan infrastruktur yang lebih modern dan memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi, transportasi, dan pelayanan publik seperti jalan raya, jembatan, permukiman, dan fasilitas publik lainnya untuk mengimbangi pertumbuhan ini. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan harus menyediakan infrastruktur yang mampu menampung pertumbuhan pesat ini sehingga peran Balikpapan sebagai penyangga IKN dapat berjalan dengan optimal tanpa menambah beban bagi masyarakat setempat dan lingkungan hidup.
Pertanyaannya, apa saja prioritas infrastruktur yang akan pasangan calon tingkatkan dalam jangka pendek dan jangka panjang di Kota Balikpapan?
Bagus Susetyo segera menjawab begitu diberi lampu hijau.
Pemerintah kota pada saat dipimpin Rahmad Masud, jelas, sudah ada beberapa infrastruktur yang dibuat. Yang pertama, ada jalan tembus dari Manggar Baru menuju Kilometer 8. Dan itu membuka daerah baru, terutama untuk daerah-daerah, apakah itu kawasan industri, perumahan, perdagangan, sehingga pergerakan ekonomi tidak hanya di kota tetapi juga akan berpindah ke pinggir kota.
Kemudian infrastruktur berkaitan dengan transportasi, ada namanya Balikpapan City Trans (BCT). Sementara ini, BCT berkoridor di Balikpapan Tengah, Kota, dan Selatan. Kita harapkan untuk tahun berikutnya, BCT akan masuk Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Utara. Dan tidak menutup kemungkinan, kita akan sambungkan ke IKN. Ini untuk membuktikan bahwa Balikpapan merupakan pintu gerbang penjaga ibu kota negara. Kemudian ada hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan, kita akan mencoba membuat infrastruktur irigasi di Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Meskipun sawahnya tidak banyak tetapi di situ adalah pusat hortikultura dan sayur mayur. Dan ini digunakan untuk men-support food di IKN.
Kemudian yang paling menentukan lagi, infrastruktur di bidang perumahan. Kita akan mencoba Balikpapan sebagai kota penyangga untuk bisa men-support pendatang dari seluruh Indonesia menuju Balikpapan karena Balikpapan adalah daerah tujuan pencari kerja. Dan kita harus siapkan perumahan untuk orang-orang baru.
Rahmad Masud turut memberikan jawaban.
Sekarang boleh dirasakan, Balikpapan tiga tahun lalu dengan kepemimpinan saya. Jalan-jalan yang telah kami buka. Dan aspal jalannya mulus, semulus wajah-wajah ibu-ibu kena skincare.
Rendi Susiswo Ismail kemudian menanggapi jawaban paslon 01 tersebut. Berikut kutipannya.
Mengatasi persoalan kemacetan sebenarnya sudah dilakukan kajian yang cukup komprehensif dari wali kota-wali kota yang dahulu, apalagi di zaman Pak Imdaad (Imdaad Hamid, wali kota Balikpapan periode 2001-2011), sangat luar biasa. Yang jadi salah satu prioritas adalah bagaimana upaya kita secara konkret dan terprogram, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, mengenai peningkatan jalan. Salah satu di antaranya adalah membuka ring road tiga dan ring road empat. Itu salah satu alternatif.
Yang kedua, kembali berkomitmen untuk membangun flyover di Muara Rapak, yang sebenarnya tidak hanya pada aspek kajian tetapi keputusan politik juga harus diputuskan. Tetapi saya tidak tahu persis, mengapa pembangunan flyover di Rapak itu tidak dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah, secara regulatif saya akan secara tegas menegakkan apa yang disebut dengan analisa dampak perubahan lingkungan.
Selanjutnya, giliran Muhammad Sabani yang menanggapi jawaban paslon 01 mengenai infrastruktur.
Tadi paslon 01 mengatakan mencoba-coba. Kami program tidak coba-coba. Kami harus jelas direalisasikan. Jadi bukan program coba-coba. Oleh sebab itulah, kami punya strategi bagaimana kami meningkatkan infrastruktur di Balikpapan. Khayalan saja kalau mencoba-coba. Oleh sebab itulah, penolakan flyover Muara Rapak itu berdasarkan dari anggota DPRD dapil Balikpapan yang menolak itu. Itulah asal-muasalnya sehingga itu tidak jadi terbangun.
Syukri Wahid turut memberikan tanggapan.
Dalam program prioritas Bapak saat memimpin tiga tahun yang lalu, justru program utama Bapak itu terbengkalai. Pembangunan SMP negeri di Regency di-blacklist pada April. Itu program utama Anda, kenapa di-blacklist. Proyek DAS Ampal sudah diperpanjang. Padahal, sudah direkomendasikan DPRD untuk diputus kontrak, kenapa dilanjutkan? Rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat pun terhambat dua tahun.
Ketimpangan Kendaraan dan Kapasitas Jalan
Sementara itu, isu mengenai kemacetan dimunculkan Alifian Rahardjo melalui pertanyaan dengan sub-tema transportasi yang diajukan kepada paslon 02. Berikut pertanyaannya.
Salah satu masalah yang dirasakan masyarakat Balikpapan sebagai penyangga IKN adalah kemacetan akibat tingginya mobilitas warga menggunakan kendaraan. Menurut data Satlantas Polresta Baikpapan bahwa penambahan kendaraan pada 2023 mencapai 90 persen. Sementara, penambahan ruas dan kapasitas jalan hanya sedikit.
Ditambah lagi kurangnya kuota BBM bersubsidi dan jumlah SPBU yang terbatas sehingga pada saat pengisian BBM terjadi antrean yang panjang dan menggunakan badan jalan yang mengakibatkan penambahan titik kemacetan. Kehadiran moda transportasi massal yang tidak didukung aksesibilitas yang baik atau masih sulit mengakses transportasi massal tersebut dan juga mendapat penolakan dari sopir angkot.
Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon dalam mengatasi kemacetan secara menyeluruh?
Berikut adalah jawaban Rendi Susiswo Ismail atas pertanyaan tersebut.
Sebenarnya masih korelatif dengan pertanyaan tadi. Pertama berkaitan dengan lalu lintas. Tentu secara regulatif pemerintah kota harus melaksanakan secara konsisten apa yang disebut analisa mengenai dampak lingkungan lalu lintas. Yang kedua adalah membangun flyover Rapak, yang dulu dibatalkan. Kemudian yang ketiga adalah membangun jalan alternatif di dua tempat yang tadi sudah saya sebutkan yakni ring road tiga dan ring road empat, di samping membenahi jalan-jalan yang sekarang secara pemeliharaan, tidak cukup pemeliharaannya dengan baik. Itu jangka pendeknya.
Jangka panjangnya, tentu kami akan melakukan kajian dengan teman-teman di legislatif dan melibatkan ahli yang berkaitan dengan menangani persoalan-persoalan yang menyangkut transportasi yang menyebabkan masyarakat Balikpapan kesusahan yakni kemacetan. Yang pasti, dalam kepemimpinan saya, kemacetan tidak boleh terjadi.
Muhammad Sabani kemudian menanggapi jawaban paslon 02 tersebut.
Untuk jangka pendek, kita harus melakukan rekayasa lalu lintas. Banyak ahli yang paham tentang itu. Pararel dengan itu tentu review transportasi Balikpapan harus dilakukan. Kemudian, mau tidak mau, kita harus menambah kapasitas jalan dengan memanfaatkan investasi yang ada untuk membangun jalan layang atau flyover. Tidak hanya di satu titik tapi titik-titik di mana memerlukan flyover.
Itu beberapa strategi yang harus kita lakukan dalam lima tahun ke depan. Bagaimana pun, antisipasi harus dilakukan dari awal. Kita juga harus menata parkir bagaimana supaya tidak memakan jalan kalau memang itu digunakan untuk transportasi lalu lintas jalan.
Syukri Wahid kemudian melengkapi penjelasan pasangannya itu.
Kita juga menambah volume jalan baru. Perlu diingat bahwa Jalan Mukmin Faisal dari PT HER ke Kilometer 8, itu mendapat kontribusi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi saat sekda-nya adalah Pak Sabani. Yang kedua, perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak BCT kepada sopir-sopir angkot. Itu menyengsarakan mereka. Mereka perlu dirangkul.
Selanjutnya Rahmad Masud menanggapi jawaban paslon 02 mengenai transportasi.
Kota maju dan berkembang itu pasti ada macet. Itu menandakan sebuah kota berkembang secara ekonomi. Solusi-solusi yang kami lakukan, semenjak saya menjabat (wali kota), artinya sebelum saya cuti, dan Insyaallah berlanjut lagi, pelebaran dan pembukaan jalan-jalan baru sudah saya lakukan. Dan, Insyaallah, dengan dukungan partai politik pemenang pemilu, dalam hal ini Bapak Presiden, memudahkan kami nanti untuk berkomunikasi.
Membangun jalan layang, yang mana titik-titik belum bisa dibebaskan pasti memerlukan pembiayaan. Ada partai pengusung kami yang masuk pemerintahan, sehingga saya yakin, mudah bagi kami untuk berkomunikasi. Tentunya juga SPBU. SPBU memang kurang tapi kami minta kepada Pertamina untuk membangun SPBU di beberapa titik di Balikpapan. Dan tentunya juga, pastinya kemacetan dalam kota, itu tidak terjadi setiap saat. Ada jam-jam tertentunya. Simulasi dan rekayasa lalu lintas itulah yang selalu kami lalukan.
Dari Banjir hingga Kesulitan BBM
Dalam segmen keempat, para kandidat diharuskan mengajukan pertanyaan kepada lawannya. Saat paslon 02 diberi kesempatan, Edy Sunardi Darmawan melemparkan pertanyaan mengenai sejumlah masalah di Balikpapan kepada paslon 03. Berikut pertanyaan Edy.
Balikpapan sering dikritik sebagai kota tak nyaman, banjir, macet, warga susah mendapatkan air bersih dan elpiji. Untuk mendapatkan BBM harus antre. Menurut saudara, apa yang salah dari kebijakan pemerintah kota selama lima tahun terakhir sehingga soal-soal mendasar itu belum juga tertangani? Mengapa tidak berhasil mengatasi persoalan mendasar ini?
Pertanyaan tersebut dijawab oleh Muhammad Sabani.
Ketiadaan pemerintah setempat yang serius memperhatikan kotanya sehingga masalah-masalah seperti itu tidak bisa teratasi selama masa kepemimpinannya. Ini keliru besar. Harus ada konsep yang klir bagaimana mengatasi tata kelola mengendalikan air dan penanganan banjir. Kalau tidak ada konsep, pastilah itu akan selalu terjadi. Kalau tidak ada konsep mengatasi permasalahan air bersih secara holistik, tentu itu akan terjadi terus. Begitu juga dengan kemacetan dan antrean BBM. Kalau kita tidak memperhatikan kondisi-kondisi itu, tidak ada penanganannya yang strategis, ya, kondisi itu akan terus terjadi. Oleh karena itu, itu harus dihentikan semua.
Maka, pilihlah pemimpin baru, Sabani-Syukri, untuk bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Saya kira ini perlu konseptual dalam mengatasi masalah itu, konsep yang mumpuni dan memang aspirasi itu harusnya digali dari masyarakat sehingga setiap kebijakan tidak kontradiktif dan tidak ada konflik dengan masyarakat.
Syukri Wahid melengkapi penjelasan pasangannya itu.
Taruhlah pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini, pasti selesai. Tapi kalau kita lihat tentang antrean BBM yang empat SPBU ditutup (program pemidahan antrean BBM), seolah-olah macetnya hilang di kota tetapi itu pada hakikatnya hanya memindahkan macetnya ke Kilometer 13 dan Kilometer 15. Tahukah saudara, pernah ada yang meninggal tiga orang yang menunggu antrean BBM hanya untuk mendapatkan beberapa liter mereka antre dua hari. Di mana kehadiran pemerintah? Kepala daerah punya hak untuk (menambah) kuota BBM itu.
Kuota elpiji bisa diadukan Disperindagkop ke Dirjen Migas. Kalau masih terjadi masalah, itu artinya kepala daerah tidak punya will untuk menyelesaikan masalah ini. Yang kedua tentang air, 820 liter per detik kenapa tidak bisa diselesaikan. Padahal kajiannya ada, pipanisasi hingga sumber air bakunya sudah ada. Kenapa tidak dilakukan?
Rendi Susiswo Ismail menanggapi jawaban paslon 03 itu.
Pemimpin memang tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, keluarganya, hingga kroni-kroninya. Pemimpin harus mengabdi sepenuhnya menjadi pelayan warga. Sebagai akibat pemimpin yang tidak melayani warga, maka masalah-masalah warga yang mendasar pun terbengkalai dan tidak terurus. Saatnya Balikpapan memiliki pemimpin yang mengabdi kepada warga. Yang langkah dan kebijakannya diarahkan untuk mengatasi masalah warga. Karena itu, pilih nomor 02. Kami sudah siapkan kebijakan untuk mengatasi persoalan banjir, persoalan macet, ketiadaan air beris, dan kelangkaan BBM. Termasuk juga seluruh hal yang berkaitan kebutuhan dasar masyarakat Kota Balikpapan.
Palon 03 kembali diminta untuk menanggapi tanggapan paslon 02 tersebut. Berikut tanggapan Muhammad Sabani.
Konsep sederhana bagaimana kita bisa memanfaatkan air hujan dengan sebaik-baiknya adalah dengan menampung dan meresapkan. Meresepkan itu buka hanya sumur resapan tapi ada teknologi. Ahli-ahli geologi bisa mendeteksi itu bahwa di lapisan struktur tanah Balikpapan ada lapisan tertentu yang porositasnya tinggi dan mampu menyerap air. Apabila kita temukan itu, maka air akan masuk dan menjaga keseimbangan aqualifer air di bawah tanah sehingga tidak akan khawatir dengan air laut, tidak khawatir sumber air bawah tanah.
Ini adalah konsep yang seharusnya kita deteksi dari awal sehingga banjir tidak mengenang di mana-mana. Apalagi ada kabar salah pasang pompa air di sebelah Hotel Zurich yang mengakibatkan sekitar Gang Mufakat dan sekitar Hotel Zurich tenggelam sampai kadang-kadang mereka mengadu hingga 12 jam. Masalah seperti ini, kalau penanganannya tidak konseptual, maka keluhan akan terus berkembang seperti yang terjadi saat ini.
Tudingan Proyek Gagal
Pembahasan mengenai banjir kembali muncul saat Edy Sunardi Darmawan mengajukan pertanyaan kepada paslon 01 dalam segmen kelima. Berikut pertanyaannya.
Pak Rahmad, pascaselesainya proyek DAS Ampal untuk penanganan banjir Balikpapan senilai Rp136 miliar. Kan, sebagai warga Balikpapan banjir bisa tertangani namun kenyataannya banjir masih terjadi dan semakin parah. Pertanyaannya, kenapa proyek tersebut sampai gagal?
Pertanyaan tersebut dijawab oleh Bagus Susetyo.
Ini juga menjadikan informasi untuk publik Kota Balikpapan. Dari kajian Dinas PU Kota Balikpapan, ada delapan DAS yang mengalir dari utara sampai Selat Makassar. Kemudian dari kajian pada 2020, ada 88 titik genangan. Pada saat Pak Rahmad menjabat (wali kota Balikpapan), turun menjadi 79 titik genangan. Dan pada 2023, itu hanya 38 titik genangan. Dari 38 itu, 32 titiknya ada di DAS Ampal. DAS Ampal sudah dikaji oleh Dinas PU, ada anggaran untuk menyelesaikan keseluruhannya adalah Rp1,6 triliun. Memang, baru Rp135 miliar digelontorkan. Ini baru tahapan awal. Mudah-mudahan, ada bantuan pemerintah provinsi, ada bantuan pemerintah pusat, Rp1,6 triliun bisa kita selesaikan dalam lima tahun mendatang.
Dan salah satu yang mengelola DAS Ampal yaitu ada 10 hektare di hulu DAS Ampal yang sudah dibebaskan oleh pemerintahan saat Pak Rahmad Masud menjabat. 10 hektare itu di Sumber Rejo. Dan itu digunakan untuk kolam retensi dan sekaligus menjadi area publik untuk anak-anak bisa bermain. Dan yang jelas bahwa revitalisasi Sungai Ampal akan kita lanjutkan dari simpang Damai sampai Selat Makassar. Kemudian juga revitalisasi saluran-saluran drainase di kota, terutama di kanan-kiri DAS Ampal. Ini, Insyaallah, dalam lima tahun ke depan kita bisa tuntaskan.
Rendi Susiswo Ismail kemudian menanggapi jawaban paslon 01 tersebut.
Sayang. Sangat disayangkan Pak Rahmad lewat calon wakilnya ini masih saja berkelit dari kenyataan soal proyek DAS Ampal. Padahal kegagalan itu nyata di Balikpapan dan semua warga mengetahuinya. Sebenarnya, yang kami tunggu adalah jawaban kejujuran dari seorang pemimpin untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak perlu berkelit. Memang tidak ada yang sempurna, setiap perencanaan pasti ada risiko gagal. Itu biasa. Ke depan, memang perlu diperbaiki. Tapi ke depan kalau mendengar yang disampaikan oleh Om Bagus, itu lima tahun ke depan baru bisa dituntaskan yang berkaitan dengan DAS Ampal. Padahal, kajian mengenai persoalan itu, sudah dilakukan pada zaman Pak Tjutjup (Tjutjup Suparna, wali kota Balikpapan 1991-2001) dan Pak Imdaad. Jadi, ngapain harus melakukan kajian-kajian seperti yang disampaikan? Enggak perlu.
Rahmad Masud kemudian menanggapi tanggapan Rendi itu.
Biar masyarakat yang menilai apa yang menjadi kebijakan Rahmad Masud. Perlu kami sampaikan di sini, kalau toh kajian-kajian yang sudah dilakukan bertahun-tahun tapi enggak ada yang berani eksekusi. Tapi pada zaman saya, saya kerjakan dan sudah dirasakan manfaatnya. Dan anggaran yang diperlukan hampir Rp1,6 triliun, belum sampai 10 persennya yang telah digunakan untuk mengatasi masalah ini. Tapi di zaman saya, lah, saya berani mengambil itu semua. Untuk siapa? Untuk masyarakat Balikpapan. Kalau kita hanya menikmati saja, kita hanya menjadi penikmat pembangunan.
Tapi saya bertekad, saya menjadi wali kota Balikpapan untuk merintis membangun Kota Balikpapan. Biar yang lainnya setelah saya, biar menjadi penikmat semua pembangunan di Kota Balikpapan. Dan yang perlu diketahui, jabatan saya ini baru tiga tahun dan anggarannya baru dua tahun setengah, bukan lima tahun. Bukan, bukan.
kaltimkece.id mencatat, dalam debat tersebut, kata "macet" muncul paling banyak yakni 14 kali. Selanjutnya "air bersih" sembilan kali, "banjir" delapan kali, dan "antrean BBM" tujuh kali. (*)