kaltimkece.id Menolak Rancangan UU Omnibus Law, ratusan buruh dari Federasi Kehutanan Industri Umum Perkayuan Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F-Hukatan KSBSI) Kabupaten Berau, menggelar unjuk rasa. Bertempat di depan kantor Bupati Berau, Jalan APT Pranoto, Kamis pagi, 13 Agustus 2020.

Ketua DPC F-Hukatan KSBSI Berau Budiman Siringo Ringo, mengatakan bahwa selain menjalankan instruksi pusat, aksi turun ke jalan pagi tersebut untuk menolak Rancangan UU Omnibus Law yang sementara berjalan di DPR RI. Sampai sekarang menjadi polemik hingga belum ada kesepakatan.

“Selain menolak rancangan UU Omnibus Law, kami juga mendorong pemerintah daerah membentuk dewan pengupahan di sektor perkebunan,” ungkap Budiman Siringo Ringo.

Lanjut Budiman menyebut bahwa pihaknya memiliki alasan mengapa menolak RUU Cipta Lapangan Kerja. RUU tersebut dinilai melemahkan UU Nomor 13 yang tentu berdampak terhadap kaum buruh. Pihaknya juga meminta meminta DPR RI agar draf RUU tersebut dikeluarkan dari pembahasan karena dinilai merugikan buruh.

“Kita tahu bahwa di Berau memiliki sektor perkebunan yang potensinya juga besar. Jadi kami harap di Berau ada dewan pengupahan. Jangan hanya ada di sektor pertambangan,” sebutnya.

Pihaknya berharap pemerintah mendukung aksi yang digelar para penunjuk rasa ini agar apa yang menjadi tuntutan bisa tersampaikan hingga ke pusat. Selain itu, pada 2020 ini setidaknya dewan pengupahan di sektor perkebunan bisa direalisasikan.

“Itu yang menjadi harapan kita, semoga apa yang kita aspirasikan hari ini bisa didukung dan bisa disampaika hingga ke pusat,” tutupnya. (*)

Editor: Bobby Lolowang

Ikuti berita-berita berkualitas dari kaltimkece.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: