kaltimkece.id Rapat kerja antara Komisi I DPRD Bontang dan Dinas Kesehatan Bontang diwarnai perdebatan. Para wakil rakyat mempertanyakan rencana pengadaan mobil Rp 500 juta untuk operasional kepala OPD tersebut.

Beberapa anggota Komisi I DPRD Bontang mempertanyakan hal tersebut di antaranya Bakhtiar Wakkang, Rusli, dan Abdul Haris. Ketiganya sepakat meminta Dinas Kesehatan Bontang fokus melakukan penanganan dan menekan angka Covid-19 di Bontang.

Hingga 11 Oktober 2020, Bontang mencatatkan 689 kasus positif Covid-19. Sebanyak 487 di antaranya telah sembuh dan 18 meninggal dunia. Sisanya 40 orang dirawat di rumah sakit dan 144 menjalankan isolasi mandiri.

“Saya berharap Dinas Kesehatan bisa fokus ke penanggulangan. Harapan saya tahun depan semua warga Bontang bisa divaksin,” ujar Bakhtiar Wakkang, Selasa pekan lalu, 6 Oktober 2020.

Menurut politikus Nasdem tersebut, beberapa daerah seperti Balikpapan, Kediri, dan Solo, memberialkukan sistem sewa pihak ketiga untuk pengadaan mobil dinas. Pola ini lebih efisien dibandingkan pengadaan mobil baru. “Bila ini diterapkan, Pemkot Bontang bisa efisien 40 persen,” ungkapnya.

Sementara itu Rusli menilai pengadaan mobil dinas di tengah pandemi Covid-19 bukanlah hal tepat. Mengingat saat ini banyak anggaran harus digunakan untuk penanggulangan Covid-19. “Saya tidak setuju. Saya akan coret nanti ini,” ungkapnya bernada tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Bontang Bahauddin mengaku tidak masalah jika anggaran pengadaan mobil dinas tersebut dihapus atau dicoret. Namun dirinya menyebut bahwa ketika anggaran pengadaan mobil dinas tersebut tidak ada menjadi ketidakadilan karena kepala dinas yang lain mendapatkan jatah mobil dinas. “Saya tidak masalah jika dicoret. Nanti saya bisa naik motor atau gowes ke kantor,” pungkasnya. (*)

Editor: Bobby Lolowang

Ikuti berita-berita berkualitas dari kaltimkece.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: