kaltimkece.id Wajah Ivan Jaya memerah saat menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Kaltim, Rabu, 9 April 2025. Memakai jaket hijau aplikasi ojek daring, Ivan menumpahkan kekesalannya sebagai korban pengguna bahan bakar minyak (BBM) oplosan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Bukan hanya dirinya, ketua Bubuhan Driver Gojek Samarinda itu menyebutkan ada 657 kendaraan ojek daring rusak setelah mengisi BBM di SPBU.

Peristiwa serupa diungkapkan oleh Ketua Info Taruna Samarinda, Joko Iswanto. Setidaknya sepuluh ambulans milik organisasi relawan itu mogok setelah isi BBM. "Ada sepuluh dari total 38 unit ambulans relawan yang rusak," tuturnya kepada kaltimkece.id.

Dampak ambulans relawan yang rusak setelah mengisi BBM tak main-main. Pada 2 April 2025, satu unit ambulans milik relawan yang sedang membawa pasien, mogok di depan Kebun Raya Unmul Samarinda. Pasien tersebut pun terpaksa menunggu ambulans lain untuk melanjutkan evakuasi ke rumah sakit.

Menanggapi keresahan warga Samarinda di media sosial atas kerusakan kendaraan setelah pengisian BBM di SPBU, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Sabtu, 5 April 2025. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kaltim itu mendatangi SPBU di dua lokasi yang berada di kawasan Jalan Slamet Riyadi serta Jalan PM Noor. Gubernur saat itu didampingi Manager Retail Sales Regional Kalimantan, Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan.

Pengecekan dilakukan dengan menempelkan pasta air pada tongkat besi atau hydrometer bensin dengan panjang sekira satu meter. Tongkat besi itu lalu dicelupkan ke dalam tangki timbun BBM jenis pertalite dan pertamax yang masing-masing berkapasitas 24 kiloliter.

"Semua bersih. Tidak terkontaminasi air dan (zat) lain-lain," ucap Rudy Mas'ud usai melakukan pengecekan.

Ia menambahkan, jika BBM mengandung air, meski setetes saja, hydrometer yang sudah diberi pasta air ini akan berubah warna menjadi merah. Namun, dalam pengecekan tersebut tidak berubah warna. "Aman, bersih, clear and clean," selorohnya.

Doktor ilmu ekonomi lulusan Universitas Mulawarman itu juga menjelaskan, bahwa standardisasi rentang angka berat jenis atau densitas BBM adalah 0,70-0,75. Sementara, sampel yang diambil dari dua SPBU tersebut menunjukkan densitas pertamax dan pertalite di angka 0,71.

Pria yang akrab disapa Harum itu pun mengingatkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan motor. Mulai dari banjir yang terjadi di awal lebaran hingga servis berkala yang lalai dilakukan pengguna kendaraan. 

"Sebaiknya dicek secara rutin serta diganti oli dan filternya," saran Rudy.

Sementara Rudy Mas'ud melakukan sidak, Wali Kota Samarinda Andi Harun menurunkan tim pengambilan sampel BBM di beberapa SPBU di Samarinda dan sampel endapan pada tangki kendaraan yang rusak setelah pengisian BBM. Sampel itu kemudian diserahkan ke institusi ahli yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Samarinda.

"Di dalamnya berkumpul beberapa ahli. Ada ahli kimia analisis, ahli mesin, bahkan ada teknisi bengkel," ungkapnya.

Meski sampel yang telah dikumpulkan masih dalam proses pengecekan, politikus Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa ada kejanggalan dari tampilan fisik sampel. Dalam kendaraan yang mengalami kerusakan, terdapat cairan lengket sejenis gel yang mengendap di saringan tangki kendaraan.

Dari catatan awal temuan itu, sambung Andi, terdapat beberapa kemungkinan keberadaan gel. Mulai dari tercampurnya BBM dengan air, hingga tercampurnya BBM dengan jenis oktan yang berbeda. Termasuk juga faktor suhu dan masa kadaluwarsa.

"Karena banyaknya kemungkinan, kami tidak punya otoritas untuk menyimpulkan," tandasnya.

Ia menekankan, bahwa pengecekan sampel BBM harus dilakukan oleh ahli yang sesuai bidangnya. Sehingga, masyarakat jadi tenang dan tidak membuat kegaduhan yang dinilainya tidak perlu.

"Kalau enggak paham masalah, jangan nambah-nambahin keruwetan. Masyarakat sudah susah, jangan dibuat semakin sulit," sindirnya.

Pria yang kembali terpilih menjadi wali kota Samarinda untuk periode kedua itu pun menyebutkan, bahwa dirinya menghormati proses penelitian yang dilakukan oleh tim ahli. Oleh karena itu, hasil uji sampel yang dilakukan Pemkot Samarinda pun nantinya akan diserahkan kepada Kepolisian Resor Kota Samarinda untuk penyelidikan lebih lanjut.

Selain melakukan uji lab, Andi Harun menyebutkan bahwa Pemkot Samarinda berinisiatif untuk memberikan subsidi uang tunai sebesar Rp300 ribu kepada pemilik kendaraan roda dua yang terdampak kerusakan akibat pengisian BBM di SPBU. Subsidi itu dapat diklaim melalui kantor kecamatan masing-masing.

Untuk mencegah penyalahgunaan, Andi Harun pun menegaskan bahwa klaim subsidi kerusakan motor harus disertai surat pernyataan yang dikeluarkan oleh bengkel atau dealer motor. "Syarat lain yaitu pemilik maupun plat nomor kendaraan harus berasal dari Samarinda," ujarnya.

Untuk proses verifikasi, pemilik kendaraan diharuskan membawa salinan KTP serta surat tanda nomor kendaraan (STNK) ke kantor kecamatan. Motor yang bersangkutan juga mesti dibawa dengan menyertakan foto atau video kondisi kendaraan beserta suku cadang yang akan diganti.

Andi Harun menambahkan, bahwa subsidi ini menyesuaikan dengan nota kesepahaman yang ditandatangani antara Pertamina dengan DPRD Kaltim. Sebagai informasi, setelah RDP bersama DPRD Kaltim pada awal April 2025 lalu, Pertamina bersedia menyediakan bengkel gratis untuk kendaraan yang rusak setelah pengisian di SPBU dengan menyertakan struk pembelian BBM sebagai syarat.

Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, selaku pimpinan rapat, bantuan diberikan per 9 April 2025. Menyesuaikan itu, Pemkot Samarinda memberikan bantuan bagi kendaraan yang terdampak dalam rentang waktu 28 Maret hingga 8 April 2025.

"Ini lebih solutif daripada membuat pernyataan-pernyataan yang tidak memberi solusi kepada masyarakat," tandasnya.

Dari wawancara Andi Harun kepada awak media, ia berulang kali menyatakan frasa "daripada menimbulkan kegaduhan" serta "menyerahkan kepada ahli atau otoritas." Terhitung belasan kali menyebut kata "ahli", beberapa kali menyebut kata "otoritas" dan "kegaduhan" dengan penekanan.

Selain frasa di atas, ucapannya bahwa subsidi yang diberikan Pemkot Samarinda "lebih solutif daripada membuat pernyataan-pernyataan yang tidak memberi solusi kepada masyarakat," ditengarai menimpali narasi Rudy Mas'ud yang menyebutkan bahwa kondisi banyaknya kendaraan yang rusak di Samarinda dikarenakan kelalaian warga melakukan servis rutin.

Pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Saipul, menanggapi beda respons Andi Harun dan Rudy Mas'ud tersebut. Kedua figur ini disebut-sebut berpotensi bersaing dalam kontestasi politik 2029 mendatang.

"Ini momentum yang baik bagi mereka untuk berlomba-lomba yang paling memberikan perhatian dan konkret menjawab permasalahan masyarakat," ucapnya.

Baik motif politik ataupun kesadaran diri sebagai pejabat publik, Saipul menyebutkan bahwa masyarakat menunggu-nunggu respons konkret pemerintah. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada salahnya jika pejabat publik memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya.

Meskipun begitu, Saipul berpesan agar Pemkot Samarinda serta Pemprov Kaltim tidak memutus alur koordinasi dan duduk bersama agar masalah dugaan BBM oplosan di Samarinda terjawab secara tuntas. Ia juga meminta pemerintah pusat turut berperan.

"Pertamina ini 'kan bukan perusahaan daerah, tetapi badan usaha milik negara (BUMN) yang menjadi tanggung jawab pusat," jelasnya.

Disinggung beda respons tersebut, Andi Harun mengapresiasi Pemprov Kaltim yang melalui DPRD Kaltim telah menghasilkan kesepakatan dengan Pertamina. Ia pun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim memiliki keprihatinan yang sama. 

"Walaupun mungkin cara pendekatan kami sedikit berbeda," akunya. (*)