kaltimkece.id Stabilitas mata uang merupakan wujud kedaulatan suatu negara. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia (BI) yang selama ini telah dengan baik menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Apresiasi itu juga disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan yang terus bersinergi erat sebagai garda terdepan menjaga stabilitas perekonomian. Hal itu dikatakan perlu terus dipertahankan untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional.

"Mari bersama semua unsur di semua bidang dengan semua keahlia​n, kita harus bekerja dalam satu kesatuan. Kita yakin, kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan," ucap Presiden Prabowo pada pertemuan tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 yang mengusung tema "Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional", pada Jumat, 29 November 2024.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, pada kesempatan yang sama menyampaikan optimisme BI bahwa prospek perekonomian Indonesia akan semakin baik, namun dengan tetap mewaspadai sejumlah tantangan tantangan global yang meningkat.

"BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap kuat pada kisaran 4,8 hingga 5,6 persen. Akan terus meningkat menjadi 4,9 hingga 5,7 persen pada pada 2026. Didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang cukup baik," urai Perry dalam sambutannya.

BI juga memprediksi, inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2025 dan 2026 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, disertai digitalisasi yang terus berkembang pesat.

Ke depan, lima tantangan global perlu terus dicermati dan diantisipasi. Yakni perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi dunia yang lambat, suku bunga negara maju yang masih akan bertahan tinggi, kuatnya mata uang dolar AS, serta pelarian modal dari pasar negara berkembang (emerging markets) ke negara maju.

Di Kaltim, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim, Bayuadi Hardiyanto, memaparkan outlook perekonomian Kaltim. Setelah mengikuti paparan Gubernur BI dan sambutan Presiden Republik Indonesia. Menurut Bayuadi, ekonomi Kaltim terus menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada triwulan III 2024, ekonomi Kaltim tercatat tumbuh sebesar 5,52 persen (year on year-yoy), melanjutkan tren pertumbuhan positif sejak awal tahun.

"Pertumbuhan ini didorong oleh sektor konstruksi yang terus berkembang seiring dengan pembangunan yang berlangsung," ujar Bayuadi.

Inflasi Kaltim pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,16 persen (yoy), berada dalam range sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Prestasi ini merupakan hasil dari kolaborasi yang baik, antara BI dan pemerintah daerah, dengan tren inflasi yang terus menurun sepanjang 2024, meskipun menghadapi tantangan dalam pengendalian inflasi.

Dari sisi stabilitas sistem keuangan, penyaluran kredit tumbuh kuat seiring dengan aktivitas ekonomi yang meningkat, didorong oleh daya tarik pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan, dengan risiko kredit yang semakin membaik. Kinerja perbankan tercermin pada peningkatan nilai aset perbankan yang menunjukkan kinerja positif serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

"Sistem pembayaran nontunai juga semakin masif, tercermin dari peningkatan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard), yang kini digunakan oleh lebih dari 779 ribu pengguna dan lebih dari 560 ribu merchant," lanjut Bayuadi.

Melihat kinerja indikator ekonomi, keuangan, dan sistem pembayaran, ekonomi Kaltim diperkirakan akan tumbuh positif dengan rentang pertumbuhan 5,50 persen hingga 6,30 persen (yoy) pada 2024. Inflasi diperkirakan akan tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5 plus minus 1 persen pada tahun 2025. Tentu dengan upaya menjaga stabilitas harga, nilai tukar rupiah, dan risiko fluktuasi harga pangan yang mulai melandai.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Kaltim, Deni Sutrisno, menyampaikan arah kebijakan perekonomian provinsi. Deni menyampaikan, ada empat fokus utama dalam kebijakan tersebut. Pertama, penguatan kolaborasi antara pihak-pihak terkait; Kedua, digitalisasi ekonomi; Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan Keempat, pembangunan berkelanjutan. (*)