kaltimkece.id Rencana penghapusan kuota impor mengemuka ketika Presiden Prabowo Subianto berpidato di hadapan para menteri hingga praktisi ekonomi. Ia menilai kuota impor dapat menghambat perdagangan terutama barang-barang yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

"Saya minta, ya, ada menteri pertanian, menteri perdagangan, enggak usah ada kuota-kuota lagi sudah. Siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor, saudara-saudara," kata Prabowo dalam sarasehan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025. "Mau impor apa, silakan. Buka saja. Rakyat kita sudah pandai, kok."

Indonesia memang mengatur kuota barang impor. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu menyebutkan batasan jenis barang-barang yang dapat diimpor.

Dari aturan itu pula, daerah tak bisa leluasa mengimpor barang dari luar Indonesia. Kalimantan Timur, yang turut mengimpor barang dari luar Indonesia, harus mengacu ketentuan tersebut.

Kepada kaltimkece.id, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim, Ali Wardana, mengatakan kuota impor merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan ihwal kuota impor.

“Dan sampai saat ini, belum ada pembahasan terkait kuota impor tersebut," kata Ali, Rabu, 21 Mei 2025.

Ia mencermati maksud pidato Presiden Prabowo tentang penghapusan kuota impor. Hal itu dinilai dapat mempermudah kelancaran pengusaha Indonesia dalam membangun usahanya terutama yang bermitra dengan pihak global. Apapun keputusan pusat, Ali menegaskan, pemerintah daerah menunggu perkembangan tersebut. Daerah akan melaksanakan yang sudah menjadi ketentuan perundang-undangan.

“Kalau kebijakan khusus (daerah), setahu saya tidak memungkinkan terkait impor, yang memungkinkan adalah mengusulkan kepada pusat terkait hal-hal yang dianggap perlu untuk hal tersebut,” ujarnya.

Barang-barang impor yang masuk ke Kaltim cukup beragam. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatnya dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi Kaltim. Pada triwulan pertama 2025, impor Kaltim sebesar USD342,16 juta (setara Rp5,47 triliun) untuk medio Januari-Maret 2025. Nilai itu meningkat USD32,98 juta dibandingkan triwulan yang sama pada 2024.

Menurut klasifikasi sepuluh golongan barang utama impor nonmigas, nilai impor Kaltim juga naik dari USD249,15 juta menjadi USD307,95 juta (setara Rp4,91 triliun) atau meningkat 28,23 persen. Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya menyumbang impor tertinggi sebesar 39,85 persen atau USD136,36 juta (setara Rp2,17 triliun) pada Januari-Maret 2025.

Laporan BPS juga memuat asal negara impor untuk Kaltim. Dalam klasifikasi impor medio Januari-Maret 2025, Tiongkok menyumbang peranan tertinggi impor nonmigas sebesar 29,23 persen. Sementara itu, Amerika Serikat memberi kontribusi 9,45 persen.

Impor barang bukan migas asal Tiongkok menuju Kaltim mengalami peningkatan secara year to year. Dari USD78,95 juta pada Januari-Maret 2024 menjadi USD100,01 juta pada Januari-Maret 2025. Kenaikannya adalah 26,68 persen. Kebalikannya, impor barang bukan migas dari AS justru mengalami penurunan. Triwulan 2025 ini, nilainya USD32,34 juta atau turun 9,45 persen dari Januari-Maret 2024 sebesar USD42,39 juta.

Adapun Malaysia, menyelinap di antara kedua negara adidaya tadi. Peran impor Negeri Jiran 11,98 persen atau USD40,98 juta. Catatan angka tersebut menjadikan Malaysia bertengger di posisi kedua untuk peran negara asal barang impor bukan migas di Kaltim.

Pengamat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Hairul Anwar, tak heran melihat dominasi barang impor bukan migas dari Tiongkok dan AS. Menurutnya, sebagian besar barang masuk ke Kaltim dominasi dari sektor teknologi seperti kendaraan hingga perangkat elektronik.

“Dan kedua negara itu (Tiongkok dan Amerika) menguasai bidang teknologi,” terangnya, Kamis, 22 Mei 2025.

Tiongkok dan Amerika, sambung dia, memiliki karakteristik berbeda di pasar teknologi. Tiongkok dikenal dengan barang yang harganya murah. Negara itu juga disebut lihai dalam berbisnis.

"Misalnya, kita melihat China menjajakan produk sampai bisa ke Afrika. Sementara pangsa pasar Amerika masih didominasi skala-skala perusahaan yang membutuhkan teknologi dari Amerika," jelasnya

Sebetulnya, kata Hairul, Korea Selatan sempat 'bulan madu' di Indonesia dalam hal teknologi. Hanya, investasinya tidak jangka panjang. Dalam catatan BPS Kaltim, impor barang bukan migas Korea Selatan sempat mengganggu Tiongkok dan Amerika di Kaltim namun angkanya terus mengalami penurunan. Dari USD74,44 juta pada 2020 menjadi hanya USD40,96 juta per 2024.

Ia mengatakan, kondisi ekonomi dunia akhir-akhir ini telah berubah. Gonjang-ganjing antara Tiongkok dan Amerika disebut membuka peluang baru negara-negara untuk mengimpor barang ke Indonesia tak terkecuali Kaltim. Dari berbagai persoalan tersebut, ia menilai wacana membuka kuota impor barang mestinya dipertimbangkan lebih baik.

"Jika kuota dibuka tanpa proteksi, berpotensi menyebabkan pengusaha lokal kewalahan. Misalnya, tiba-tiba dibuka, semua barang kita tidak bisa bersaing dari Bangladesh, kan, gawat. Andaipun dibuka, mungkin ada opsi untuk kerja sama misal boleh impor tapi bangun pabriknya di Indonesia," sarannya. (*)