kaltimkece.id Nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami peningkatan di Kaltim. Menurut laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, realisasinya Rp 11,36 triliun pada triwulan I 2023. Dari jumlah tersebut, subsektor pertambangan di Kaltim menyumbang Rp 4,79 triliun atau 42,21 persen dari total investasi.

Investasi di sektor pertambangan tahun ini menghasilkan realisasi 296 proyek. Serapan tenaga kerja asingnya 14 jiwa. Sementara serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 5.271 jiwa atau sekitar 47 persen dari total serapan tenaga kerja di Kaltim. Kucuran modal terbesar di sektor ini masuk ke Kutai Kartanegara dengan nilai Rp 2,2 triliun. Tiga daerah berikutnya yaitu Berau sebesar Rp 933 miliar, Paser Rp 695 miliar, dan Kutai Timur Rp 672 miliar.

“(Investasi) sektor pertambangan sangat dipengaruhi situasi global. Pasar luar negeri meningkat tetapi bisa juga karena pengendalian pelaksanaan yang bagus. Pelaporan investasi mereka (perusahaan pertambangan) lebih tertib,” kata Kepala DPMPTSP Kaltim, Puguh Harjanto, Rabu, 31 Mei 2023, kepada kaltimkece.id. 

Ia melanjutkan, faktor global yang dimaksud seperti tingginya harga batu bara. Harga komoditas itu tercermin dari bursa ICE Newcastle. Sepanjang triwulan pertama 2023, harga emas hitam masih di atas USD 150 per ton.

Puguh menambahkan, perpindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara turut memicu investasi. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya realisasi investasi di sejumlah sektor selama lima tahun terakhir. “Momentum saat ini sangat penting, jangan sampai momentum ini terlepas,” jelasnya. 

Menurut Puguh, pemerintah memaksimalkan realisasi sektor strategis. Tidak hanya sektor pertambangan, sektor unggulan lain seperti pertanian dalam arti luas, perikanan, dan kelautan serta pariwisata. Pemprov Kaltim disebut sedang berfokus kepada investasi di ketiga sektor tersebut. Beberapa rangkaian kegiatan di luar negeri merupakan bagian dari upaya menjalin kerja sama dan membuka komunikasi untuk investasi nonmigas dan batu bara. Pemerintah menginginkan investasi jangka menengah dan panjang agar ekosistem investasinya terbentuk. 

“Kalau ekosistemnya terbangun dengan sektor baru, masyarakat juga akan punya pikiran beralih ke sektor-sektor baru. Akselerasi ini tidak mudah tapi bagi kami ini tantangan,” jelasnya. Di samping itu, berdasarkan arahan pemerintah pusat, Kaltim menggencarkan investasi hilirasi seperti smelter hingga gasifikasi.

Manfaatkan Momentum

Akademikus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Hairul Anwar, mengemukakan pandangannya. Menurutnya, investasi di sektor pertambangan masih marak karena pengaruh kondisi harga global komoditas tersebut. Walaupun cenderung turun, kata dia, harga komoditas pertambangan saat ini masih terhitung tinggi. 

Ia menilai, kondisi investasi pertambangan pada triwulan II 2023 dan selanjutnya akan berbeda. Pertama, harga komoditas bisa turun cepat atau lambat. Ada pula yang meyakini membaiknya sektor pertambangan tahun ini. Dengan dasar itu, ia menilai, kalangan investor sektor pertambangan mengejar waktu yang tersisa.

”Pesta masih berlanjut, makanya ada proyek baru,” terangnya. 

Investasi usaha pertambangan termasuk sektor primer di Kaltim bersama perikanan, kehutanan, serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Sepanjang 2021-2023, investasi sektor pertambangan merupakan penopang PMDN di Kaltim. Kontribusi investasi pertambangan tak pernah di bawah Rp 1 triliun per tahun di provinsi ini. 

Berdasarkan data DPMPTSP Kaltim, realisasi investasi PMDN sektor pertambangan pada 2021 menyumbang Rp 5,86 triliun. Kontribusi investasi sektor ini merupakan yang terbesar kedua setelah sektor industri kimia dasar yang menyumbang Rp 15,1 triliun. Realisasi investasi PMDN seluruh sektor usaha selama 2021 adalah Rp 30,3 triliun. 

Pada 2022, realisasi investasi PMDN sektor pertambangan naik tiga kali menjadi Rp 15,1 triliun. Hairul dari FEB Unmul menilai, dominasi investasi sektor pertambangan perlu diwaspadai. Sektor ini rentan terhadap kondisi global serta padat modal. Serapan tenaga kerjanya tak sebanding  dengar investasi padat karya seperti pertanian dan perkebunan. 

Dari persoalan sektor pertambangan tersebut, Hairul menilai bahwa pemerintah harus mengakselerasi sektor nonpertambangan. Bukan lagi transformasi ekonomi, yang dibutuhkan sekarang akselerasi dan aksi nyata. (*)