kaltimkece.id Bank Indonesia Perwakilan Kaltim mengadakan sebuah diskusi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, selama dua hari, 12-13 Desember 2022. Acara ini mengangkat tema Perkembangan Ekonomi Terkini dan Outlook Perekonomian pada 2023.

Salah satu pembicara dalam acara tersebut adalah Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Handri Adiwilaga. Dalam kesepatannya, Handri membeberkan lima tantangan ekonomi global pada 2022 dan 2023. Pertama, pertumbuhan ekonomi menurun (slow growth) disertai meningkatnya risiko resesi. Kedua, inflasi sangat tinggi (high inflation) karena harga energi dan pangan global. Ketiga, suku bunga tinggi (higher for longer) akan berlangsung hingga 2023. Keempat, dolar Amerika Serikat sangat kuat (strong dollar) akibat tekanan depresiasi nilai tukar mata uang dari negara lain, termasuk rupiah. Kelima, fenomena cash is the king yakni penarikan dana investor global dan mengalihkan aset likuid karena risiko tinggi.

“Jika berkaca dari ekonomi kita (Indonesia), Alhamdulillah, pada 2022, ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto (PDB) kita sangat luar biasa. Dari awal tahun 2022, triwulan I, II, dan III, semuanya tumbuh di atas 5 persen. Itu menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Artinya, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid untuk membaik. Dengan catatan, inflasi kita agak meningkat. Pada 2022, BI memperkirakan inflasi akan berada sedikit di atas sasaran. Sasaran BI tahun ini, inflasi berada di angka 3,0 plus minus 1 persen dan kita akan ada sedikit di atas sasaran itu,” beber Handri.

Dilanjutkannya, “Ini memang tidak terlepas dari beberapa hal yang kita lihat. Utamanya dari dinamika global dan kenaikan yang menekan inflasi yang tinggi. Seperti harga energi yang melonjak tinggi dan harga pangan juga melonjak tinggi di global sehingga ini memengaruhi dinamika harga di domestik. Tetapi dengan berbagai upaya yang dilakukan bersama, antara pemerintah dan BI, inflasi tidak sebesar yang diperkirakan sebelumnya. Jadi bisa terkendali.”

Untuk menghadapi lima tantangan global tersebut, BI memiliki sejumlah prospek mulai dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendeknya, pada 2023, perekonomian Indonesia tumbuh dengan lima respons bauran kebijakan ekonomi nasional yaitu koordinasi fiskal dan moneter; akselerasi transformasi sektor keuangan; akselerasi transformasi sektor riil; digitalisasi ekonomi dan keuangan; serta ekonomi dan keuangan hijau. Sementara prospek jangka menengah dan panjangnya, BI memperkirakan ekonomi Indonesia akan meningkat.

Bauran kebijakan BI pada 2023 akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian dalam sinergi yang erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Untuk kebijakan moneter 2023 akan difokuskan terhadap stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Ini dilakukan agar kembali ke sasaran lebih awal sebagai bagian langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global.

Kebijakan pelonggaran makroprudensial yang digagas BI akan dilanjutkan pada 2023. Pelonggaran ini dilakukan untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran 2023 akan diarahkan untuk akselerasi digital pembayaran bagi integrasi lebih lanjut ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional, pengembangan digital rupiah, serta memperluas kerja sama sistem pembayaran antarnegara.

Infografik diskusi Perkembangan Ekonomi Terkini .
DESAIN GRAFIK: M IMTINAN NAUVAL-KALTIMKECE.ID

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Ricky Perdana Gozali, turut hadir dalam diskusi tersebut. Ia mengatakan, kelima tantangan ekonomi global pada 2022 dan 2023 harus dihadapi.

"Kita harus lebih bersinergi untuk menghadapi inflasi dan menjaga inflasi agar tidak berlebihan. Caranya, pertama, di daerah, kami mempunyai tim pengendali inflasi daerah (TPID). Di TPID, kami menjaga inflasi agar tidak jadi masalah. Kendala-kendala yang dihadapi terkait distribusi pasokan pangan di Kaltim menjadi masalah yang harus ditanggulangi bersama. Salah satunya dengan kerja sama antardaerah, melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” urai Ricky.

Dilanjutkannya, “Kedua, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan kami tingkatkan dan kembangkan karena merupakan pondasi di daerah. Selain meningkatkan dan mengembangkan UMKM, kami juga meningkatkan digitalisasi UMKM agar UMKM bisa tembus ke pasar. Digitalisasi kami kembangkan mulai dari QRIS (quick response code Indonesian standard), juga TP2DD (tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah), sehingga pengembangan digitalisasi bermanfaat sekali untuk pertumbuhan UMKM dan pemerintah daerah.”

Ricky turut menjelaskan soal menghadapi tantangan global dengan menjaga nilai tukar rupiah melalui neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah menjaga cadangan devisa tetap baik. 

“Caranya, kita kurangi impor. Di daerah, kami memasifkan gerakan bangga buatan Indonesia agar masyarakat tahu dan bermanfaat,” pungkas Ricky. (*)