kaltimkece.id Gedung itu kini tampak berbeda. Dibangun untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2008 Kaltim, Hotel Atlet Samarinda yang terletak di Gelanggang Olahraga Kadrie Oening terbengkalai belasan tahun. Beruntung ada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) digelar tahun lalu, hotel itu akhirnya direhabilitasi total. Tak tanggung-tanggung, kocek pemerintah habis Rp111 miliar. Kini, berbulan-bulan MTQ usai, gedung yang telah direnovasi itu tampak sepi.

Senin, 28 April 2025, Komisi II DPRD Kaltim pun akhirnya memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim. Sabaruddin Panrecalle selaku pimpinan rapat mempertanyakan pengelolaan Hotel Atlet yang tidak optimal.

"Padahal kalau dikelola dengan baik bisa menghasilkan Rp40 miliar per tahun," sebutnya.

Anggota Fraksi Gerindra tersebut tak asal sebut. Ia mengandaikan dengan total 273 kamar Hotel Atlie dibandrol Rp450 ribu hingga Rp500 ribu per kamar. Sebulan saja menghasilkan Rp3 miliar hingga Rp4 miliar. Dikali dua belas bulan, angka Rp40 miliar itu bukan angan-angan belaka.

Meski begitu, angka itu bisa tercapai apabila setiap hari semua kamar terisi penuh. Namun, ia menyebutkan bahwa hitung-hitungan itu belum termasuk apabila hotel disewa untuk keperluan rapat atau pertemuan.

"Masa biaya operasional keluar terus begitu saja tanpa ada pemasukan," keluh dia.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Prasana Olahraga, Junaedi, mengakui bahwa Dispora Kaltim mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk pemeliharaan. Hingga April saja, biaya yang keluar untuk pemeliharaan saja lebih dari Rp200 juta.

Biaya listrik pada Januari, misalnya, Dispora Kaltim mengeluarkan Rp51,4 juta. Bulan berikutnya hingga April menguras isi kas daerah sebesar Rp48,9 juta per bulan. Total, untuk biaya listik hingga April, Pemprov Kaltim harus mengeluarkan biaya Rp198,3 juta. Belum lagi biaya pemakaian air, hingga April totalnya saja sudah Rp7,9 juta.

"Ini baru pengeluaran rutin. Sedangkan untuk pemeliharaan secara menyeluruh, kami belum mampu," beber Junaedi.

Kepala BPKAD Ahmad Muzakkir menyebutkan, bahwa sejauh ini BPKAD telah meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menghitung nilai aset Hotel Atlet. Setelah nilai keluar, kerja sama bisa dilakukan dengan pihak ketiga dari pengelola swasta. 

"September nanti sudah bisa dilelang untuk pengelola swasta," sebutnya. Karena lelang masih lama, hotel sementara dikelola oleh perusahaan daerah.

Kepala UPTD PPO Dispora Kaltim Junaedi membeberkan, bahwa Hotel Atlet sebenarnya pernah meneken kerja sama dengan PT Bakrie Nirwana Semesta pada Agustus 2014. Perusahaan milik konglomerat Aburizal Bakrie melalui anak usahanya, Bakrieland Hotel and Resort, sudah menyiapkan dana Rp38 miliar untuk meluluskan kerja sama itu. Nama hotel pun diubah menjadi Hotel Grand Elty Atlet, menyerupai hotel nama hotel lainnya milik Grup Bakrie di Tenggarong, Hotel Grand Elty Singgasana.

"Namun kerjasama itu gagal. Perusahaan akhirnya membayar denda Rp2,7 miliar," ungkapnya.

Sapto Setyo Pramono selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim menyebutkan, agar kasus serupa tak terulang, diperlukan sejumlah pembenahan seperti renovasi ruang meeting hingga kualitas ranjang agar rating hotel meningkat. Saat ini Hotel Atlet disebut berating bintang tiga.

"Kalau perlu anggarkan untuk pengadaan kolam renang," usul dia. 

Hotel Atlet Samarinda bukan menjadi satu-satunya pembahasan pada hari itu. Aset lain milik Pemprov Kaltim, yaitu Hotel Royal Suite Balikpapan turut menjadi pembahasan. Hotel ini pernah menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2023.

Kepala Biro Umum Sekretariat Provinsi Kaltim Lisa Hasliana memaparkan, hotel yang dibangun dengan anggaran Rp120 miliar pada 2012 itu, mengalami perubahan sejumlah fungsi tanpa pemberitahuan pihak pengelola kepada pemerintah.

"Beberapa kamar, misalnya, berubah fungsi menjadi ruang karaoke," ungkap Lisa. Saat ini hotel dikelola oleh PT TBI.

Lisa pun memaparkan, meski Hotel Royal Suite Balikpapan hanya memiliki 25 kamar, hotel dinilai berpotensi menambah penghasilan daerah. Dengan asumsi okupansi setengahnya saja dengan rate Rp500 ribu per kamar, Rp150 juta per bulan bisa diraup.

"Belum lagi sejumlah penyewaaan ruang pertemuan yang berada di dalam dan di luar hotel," sebutnya.

Dengan potensi Rp1,8 miliar per tahun, seharusnya PT TBI selaku pengelola wajib menyetor Rp750 juta tiap tahun kepada Pemprov Kaltim. Namun, setoran itu macet dan tak masuk ke kas daerah. Karena itu lagi-lagi menjadi temuan BPK. Alhasil, kerjasama yang telah dijalin sejak 10 Desember 2016 terpaksa berakhir pada 12 Desember 2024.

Berkaca dari kasus tersebut, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono menyebutkan bahwa diperlukan mekanisme yang jelas terkait pengelolaan aset di lingkungan Pemprov Kaltim. Baik secara regulasi maupun pengawasan.

Hasil rapat dengar pendapat itu pun menyimpulkan diperlukan peraturan daerah atau peraturan gubernur yang secara rinci membahas mengenai pengelolaan aset di Kaltim, khususnya perhotelan. Selain itu, akan dibentuk kelompok kerja (Pokja) pengelolaan aset. Pokja ini nantinya akan berfungsi memonitoring dan mengevaluasi aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov Kaltim. Termasuk aset-aset di luar perhotelan.

Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Samarinda, Purwadi, mengatakan pemerintah harus transparan dalam mengelolaan aset Apalagi jika aset tersebut dikelola oleh perusahaan daerah. "Pemilihan pimpinan perusahaan daerah yang mengelola aset ini harus jelas. Jangan justru menjadi alat politik untuk memuaskan tim sukses," tuturnya.

Ia pun menyoroti perbedaan ketika aset dikelola oleh swasta dan perusahaan daerah. Royal Suite Balikpapan, misalnya, terlepas dari temuan BPK, ia menilai okupansi kamar hotel tersebut meningkat ketika dikelola swasta.

"Berarti 'kan ada masalah kompetensi dari perusahaan daerah kita," sebutnya.

Purwadi menilai, pemerintah perlu melakukan sejumlah rekayasa agar memaksimalkan okupansi hotel. Misalnya, mewajibkan pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk menginap di hotel milik pemprov. Pun sebaliknya, hotel yang berada di kota Samarinda, seperti Hotel Atlet, diarahkan menjadi hotel official pemprov untuk tamu pemprov atau pegawai dari kabupaten atau kota di luar Samarinda yang sedang perjalanan dinas ke pemprov.

"Ini 'kan enggak, para pegawai justru menginap di hotel-hotel mewah yang bukan milik pemerintah," ucapnya.

Kreativitas seperti itu dinilai perlu oleh Purwadi. Apalagi efesiensi anggaran membuktikan ketergantungan yang besar dari perhotelan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah. Ketika efesiensi anggaran dilonggarkan dan perjalanan dinas dapat dilakukan, dana yang selama ini mengalir ke hotel mewah seharusnya dapat diprioritaskan he hotel milik pemerintah.

"Sehingga uangnya nanti akan kembali juga untuk rakyat," tandasnya. (*)