kaltimkece.id Kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar Kaltim masih didominasi pertambangan dan penggalian. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, M Syaibani, pada rilis resminya terkait pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2024.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2024 mencapai 5,55 persen di periode sama tahun lalu. Capaian ini lebih rendah dibandingkan periode triwulan II 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,85 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi sisi pengeluaran triwulan III 2024 terbesar ada pada komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 di periode sama tahun lalu tercatat positif di semua provinsi di Pulau Kalimantan.

Ditemui di rumah jabatan gubernur Kaltim pada Jumat siang, 29 November 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mendorong agar masyarakat Kaltim tidak hanya bergantung pada tambang, minyak, dan gas saja.

"Kami ingin mendorong ke agrikultur. Saya memulai langkah-langkah itu dengan menggerakkan teman-teman SMA dan SMK. Sampai hari ini sudah ada 13 sekolah yang terprovokasi mulai mencoba membangun budaya bertanam dengan pendekatan-pendekatan modern," tutur Akmal.

Akmal yang juga menjabat direktur jenderal di Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengatakan, pola tersebut sedang diterapkan di daerah-daerah lain. "Seandainya kita bergerak serentak, kita mulai dari sekolah dulu, saya yakin transformasi bakal berjalan dengan baik karena mulai dari sekolah," jelas pria berusia 54 tahun itu.

Kembali ke Syaibani, Kaltim menyumbang kontribusi tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional dengan share sebesar 47,03 persen. Pada Oktober 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 1,75 persen didorong oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Yakni kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok kesehatan, kelompok makanan, minuman, serta tembakau.

"Realisasi APBN Kaltim sampai dengan 31 Oktober 2024 mencatatkan pendapatan negara mencapai Rp30,75 triliun atau 64,65 persen dari target Rp47,57 triliun. Terkontraksi 8,30 persen di periode sama tahun lalu. Sedangkan komponen belanja negara terealisasi sebesar Rp65,25 triliun atau 70,57 persen dari pagu tahunan Rp92,46 triliun. Komponen belanja ini tumbuh sebesar 44,79 persen," ucap Syaibani.

Di sisi penerimaan perpajakan telah terealisasi sebesar Rp28,55 triliun atau 74,97 persen dari target. Capaian ini, kata Syaibani, sedikit mengalami penurunan di periode sama tahun lalu dengan minus 10,43 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas, terutama batu bara dan CPO di pasar global dan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan.

Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh wajib pajak badan dan bendahara pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar. Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan tetap memperhatikan perekonomian internasional dan terus berusaha melakukan extra effort untuk mencapai target penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor.

Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan Oktober 2024 mencapai Rp2,72 triliun atau 154,90 persen dari target, tumbuh signifikan sebesar 52,63 persen di periode sama tahun lalu. Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP, meliputi PNBP lainnya dan pendapatan badan layanan umum (BLU). Terutama pada jenis pendapatan jasa kepelabuhan dan pendapatan jasa layanan pendidikan.

Realisasi Belanja Dipengaruhi Belanja Modal Pembangunan IKN

Realisasi belanja kementerian lembaga (K/L) sampai dengan akhir Oktober 2024 mencapai Rp32,16 triliun atau 60,25 persen dari pagu Rp53,38 triliun. Nilai tersebut tumbuh sebesar 82,94 persen di periode sama tahun lalu. Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Satker yang mendominasi realisasi belanja modal Kaltim antara lain IKN 1 dan 2, pelaksanaan prasarana permukiman Provinsi Kaltim, dan penyediaan perumahan IKN Nusantara. Sementara belanja barang dan jasa digunakan untuk mendukung program pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi, serta pelaksanaan program infrastruktur konektivitas oleh Kemen-PUPR," urai Syaibani.

Sedangkan, realisasi transfer ke daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai Rp33,09 triliun atau 84,67 persen dari pagu Rp39,08 triliun. Akumulasi realisasi TKD ini tumbuh 20,39 persen dibanding periode sama tahun lalu. Realisasi TKD tersebut terutama didominasi oleh dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU).

Untuk itu, realisasi sementara pendapatan APBD Kaltim hingga Oktober 2024 sebesar Rp41,33 triliun atau 63,10 persen dari target didominasi oleh dana transfer. Pendapatan dari dana transfer hingga Oktober 2024 sebesar Rp33,25 triliun atau 66,22 persen dari pagu Rp50,31 triliun.

"Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Provinsi Kaltim. Sementara itu, realisasi sementara belanja APBD sampai dengan bulan Oktober 2024 sebesar Rp36,52 triliun atau 52,03 persen dari pagu Rp70,19 triliun," tutup Syaibani. (*)