kaltimkece.id Ekonomi syariah memiliki fondasi pemikiran ilmu yang kuat. Tidak hanya sebagai sistem, tapi juga nilai moral yang tidak dimiliki ekonomi modern. Ekonomi syariah disebut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian perlu kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara end to end, dari hulu ke hilir.

Hal itu dipaparkan Ali Sakti, Ekonom Senior Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, Kamis, 30 Mei 2024, dalam Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah bertema Menakar Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kalimantan Timur. Literasi masyarakat tentang ekonomi syariah, sebutnya, masih perlu ditingkatkan dan menjadi salah satu rintangan utama.

Kaltim disebut memiliki potensi besar. Jumlah pemeluk agama Islam di Kaltim mencapai 82,5 persen dari total penduduk. Hal itu menjadi fondasi kokoh bagi penerapan ekonomi syariah.

Indikasi yang lain, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim, Bayuadi Hardiyanto, menambahkan, adalah jumlah produk bersertifikasi halal self declare (Sehati). Melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Samarinda, sebanyak 6.572 UMKM telah menyatakan sertifikasi self declare tersebut.

"Upaya mendukung akselerasi sertifikasi halal juga harus terus dilakukan. Mengingat pentingnya peran industri halal untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas basis ekonomi syariah. Sehingga berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah," ucapnya. 

Perekonomian Kaltim terus melaju dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai 6,22 persen (year on year-yoy). Potensi ekonomi syariah dan industri halal pada masa depan disebut sangat besar terutama dengan kehadiran ibu kota negara (IKN) Nusantara. IKN akan menjadi magnet ekonomi yang baru dan menimbulkan trickle down effect dalam progress pembangunan dan industri syariah di Kaltim.

Sinergi antara pengembangan IKN dan industri halal akan membuka peluang baru dalam pariwisata dan infrastruktur syariah. Memperkuat posisi Kaltim sebagai pusat ekonomi syariah di Indonesia.

Muhammad Edwin, Direktur Bisnis dan Syariah Bank Kaltimtara, menyebutkan tingginya persentase penduduk muslim memberikan peluang dalam akselerasi perkembangan keuangan syariah. Mengacu pada sharia banking growth, pertumbuhan dari bank syariah per 2022 adalah 7,3 persen, meningkat 1 persen dari tahun sebelumnya. Namun demikian, meskipun mengalami pertumbuhan, hanya 10,87 persen dari penduduk Indonesia yang menggunakan keuangan syariah. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi industri perbankan syariah.

Dari sisi pemerintah, Kepala Biro Perekonomian Setda Kaltim, Iwan Darmawan, menjelaskan peran Pemprov Kaltim mendukung ekonomi syariah. Peran itu sudah dimulai dari terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kaltim 2/2014 tentang Penataan dan Pengawasan terhadap Produk Halal dan Higenis.

 "Program pemberdayaan UMKM melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM dengan program sertifikasi halal dan peningkatan penyertaan modal di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perbankan untuk memperkuat peran bank syariah," urainya.

Tak hanya itu, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dibentuk sebagai katalisator dan akselerator pengembangan ekonomi syariah di Kaltim. KDEKS disebut implementasi program kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah daerah yang ditetapkan wakil presiden Republik Indonesia. (*)