kaltimkece.id Naik haji demi menyempurnakan rukun Islam kelima di Tanah Suci sudah didambakan Murtafiin sejak 12 tahun silam. Bagaimana tidak, pria 55 tahun itu bersama istrinya sudah mendaftar dan masuk antrean naik haji sejak 2010. Murtafin dijadwalkan berangkat pada 2020. 

Bayang-bayang keindahan Kota Mekkah dan beribadah di depan Ka’bah pun seakan jadi kenyataan. Akan tetapi, warga Jalan Telaga Sari II, Balikpapan Kota, itu harus menerima ujian. Panggilan ke Tanah Suci ditunda karena pandemi Covid-19. Oleh pemerintah, dirinya kembali dijanjikan berangkat pada 2024. 

Setahun jelang keberangkatan, Murtafiin kembali diuji. Pemerintah menelurkan wacana menaikkan ongkos naik haji (ONH). Informasinya, naik 100 persen dari ONH sekarang. “Tentu akan menyulitkan jemaah terutama dari kalangan bawah,” tutur Murtafiin kepada kaltimkece.id, Rabu, 25 Februari 2023.

Hati Mustafiin bergejolak. Di satu sisi, ia ingin memprotes wacana kenaikan ONH tersebut. Di sisi lain, kerinduan akan Ka’bah sudah kadung ingin ditumpahkannya di Mekkah nanti. Murtafiin pun menyatakan, tetap mematuhi keputusan pemerintah. Ia yakin, segala kebijakan pemerintah pasti punya alasan dan demi kebaikan bersama. Jika ONH harus naik, ia berharap besarnya tidak signifikan. 

“Kalau ada tambahan biaya yang besar dan saya tidak sanggup melunasi, ya, terpaksa ditunda lagi,” ujarnya pasrah. 

Akademikus Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Maisyarah Rahmi Hasan, menyampaikan pandangannya. Ia meminta pemerintah mengkaji ulang usulan besaran kenaikan ONH yang diperkirakan menjadi Rp 69 juta. Menurutnya, angka tersebut dapat menyengsarakan masyarakat terutama calon jemaah dari kalangan tidak mampu. 

“Jika dalam satu keluarga ada beberapa orang yang mau naik haji, otomatis biaya tambahannya jadi lebih besar lagi,” sebutnya.

Maisyarah khawatir jika wacana kenaikan ONH itu terealisasi akan menimbulkan gejolak sosial. Bagi calon jemaah dari kelas bawah, memenuhi biaya haji saat ini saja sudah sulit. Mereka harus mengumpulkan uang bertahun-tahun demi beribadah ke Tanah Suci. 

“Itu alasannya, kenaikan harga bisa menimbulkan gejolak sosial. Bisa saja, calon jemaah yang tidak mampu akan merasa frustasi karena biaya berhaji naik,” ingat Maisyarah. 

Pendapat Wakil Dekan III, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UINSI Samarinda, Dr Zamroni, tak jauh berbeda. Wacana menaikkan ONH diyakini memang telah melalui pertimbangan dan demi kemaslahatan umat. Akan tetapi, ia berharap, besaran kenaikan ONH dihitung ulang dan mempertimbangkan nasib calon jemaah dari kalangan bawah. 

Jika memang harus naik, sambung Zamroni, pelayanan jemaah diharapkan harus ditingkatkan. Pengelolaan dan manajemennya pun mesti transparan dan berkualitas. “Dan bukan hanya biaya haji reguler saja yang naik, haji khusus juga harus naik. Biar adil,” saran Zamroni. 

Tegaskan Masih Wacana

Usulan kenaikan ONH muncul justru ketika Pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan menurunkan biaya berhaji sebesar 30 persen. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono, menyampaikan bahwa Arab Saudi menurunkan harga paket haji untuk jemaah domestik. Pada 2023, beber Eko, harga berhaji domestik mulai dari 3.960 Riyal Saudi Arabia (sekitar Rp 16 juta), 6.000-an Riyal (Rp 24 juta), hingga 10.000-an Riyal (Rp 40 juta). 

“Sedangkan pada 2022, harganya mulai 5.666 Riyal (Rp 22,7 juta). Jadi, ada penurunan sekitar 30 persen,” kata Eko dilansir dari Kompas.com.

Kepada kaltimkece.id, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Balikpapan, Johan Marpaung, meminta masyarakat tidak panik. Usulan kenaikan ONH masih berupa wacana dan dalam pengkajian. “Belum ada keputusan dari pusat,” jelasnya. 

Andaikata naik, lanjutnya, calon jemaah dipastikan mengikuti harga baru setiap tahun. Johan memastikan, pelayanan beribadah haji juga akan ditingkatkan. 

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kemenag Balikpapan, Suharto Baijuri, memberi penjelasan tambahan. ONH diusulkan naik karena subsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji memang sangat besar selama ini. Seharusnya, setiap warga Balikpapan harus membayar sekitar Rp 89 juta. Namun karena disubsidi, calon jemaah hanya membayar sekitar Rp 41 juta. 

“Ini yang dirasa berat sekali. Kalau jemaahnya cuma sedikit, enggak ada masalah. Tapi ini ada banyak yang mau naik haji. Di Balikpapan saja, ada 16.000 orang yang masuk daftar tunggu. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tutup Suharto. (*)