kaltimkece.id Ivan Jaya tak kuasa menahan emosi. Pengemudi ojek daring ini sudah mengaspal sejauh tiga kilometer mengantar penumpang dari Jalan Pramuka ke Jalan Merak di Samarinda. Namun, ia hanya mendapatkan Rp9.200 dari aplikasi transportasi daring.

"Padahal pelanggan membayar Rp18 ribu kepada aplikasi," ucap koordinator Bubuhan Driver Gojek Samarinda itu.

Dalam setiap pembayaran, mitra aplikator atau pengemudi ojek daring (ojol) dirumuskan mendapatkan pembagian 80-20. Artinya, 80 persen untuk pengemudi, sementara 20 persen untuk aplikator. Rupa-rupanya setelah dikroscek, aplikator menambahkan biaya jasa aplikasi langsung kepada pelanggan sebagai biaya tambahan. Padahal, seharusnya pembagian itu sudah diperoleh dari 20 persen biaya pengantaran yang dikenakan kepada pelanggan.

"Jadinya, pelanggan bayar mahal tetapi tidak sampai ke driver," ucapnya.

Ia menuturkan, secara umum tarif dasar yang diterima pengemudi ojek daring untuk jarak kurang dari 4 kilometer. Untuk pengemudi roda dua, sebesar Rp9.200. Sementara itu, untuk pengemudi roda empat, sebesar Rp12 ribu. Untuk tambahan tiap kilometernya berkisar sekitar Rp2 ribu.

Tarif di atas untuk pengantaran penumpang. Berbeda jika pengantaran berupa barang atau makanan oleh roda dua. Harga ditentukan berkisar Rp8.600 hingga Rp8.800 ribu.

Ivan menilai tarif itu terlalu kecil. Tak hanya dirinya, puluhan ribu pengemudi ojol di Indonesia pun merasakan hal yang sama. Maka dari itu, hari ini pengemudi ojol seluruh Indonesia mengadakan aksi serentak di berbagai provinsi.

"Tuntutan kami agar tarif dasar naik. Untuk roda dua sebesar Rp10 ribu, untuk roda empat sebesar Rp18 ribu," tegasnya.

Ivan juga menekankan, agar pihak aplikator tidak mencari celah meraih pemasukan tambahan di luar kesepakatan 80-20. Apalagi, peraturan itu sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan 1001/2022.

"Supaya tarif yang dibayarkan pelanggan juga tidak terlalu mahal," ucapnya.

Ia juga mengeluhkan adanya berbagai program seperti Program Slot, yakni program berupa memberikan prioritas kepada pengemudi asalkan memberikan potongan lebih kepada aplikator. Selain menimbulkan persaingan antarpengemudi, program itu juga merugikan pengemudi yang terpangkas pemasukannya.

Sebagai contoh, pengemudi ojol umumnya mendapatkan Rp8.800 dalam pengantaran makanan dan barang. Melalui Program Slot, pengemudi akan diprioritaskan untuk mendapatkan pesanan. Tetapi, hanya akan mendapatkan kisaran Rp5-6 ribu untuk tiap pemesanan meskipun penumpang tetap membayarkan besaran yang sama.

"Lalu kami mesti membayar juga untuk bekerja?" ujar dia lagi.

Mengenai kedatangannya ke kantor Gubernur Kaltim, Ivan menyinggung Peraturan Menteri Perhubungan 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Dalam Pasal 33 ayat empat disebutkan bahwa, "Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan masyarakat."

Sekitar sepuluh menit usai kedatangan puluhan pengemudi ojol, Seno Aji datang menemui massa. Selain memberikan orasi di atas panggung, ia turut mengundang beberapa perwakilan pengemudi ojol ke Ruang Rapat Ruhui Rahayu di lantai satu Kantor Gubernur Kaltim.

Ivan turut menjadi perwakilan pengemudi ojol. Disinggung mengenai tindak lanjut pemerintah daerah sesuai Permenhub 118/2018, Seno Aji menegaskan bahwa pada periode sebelumnya, Pemprov Kaltim telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur ambang batas tarif pengemudi ojol.

Peraturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur 100.3.3.1/k.673/2023, saat itu ditentukan terkait tarif minimal. Pihak aplikator dari Grab Indonesia yang turut hadir dalam pertemuan tersebut pun diperintahkan untuk mematuhi SK gubernur yang dikeluarkan oleh Isran Noor.

"Meskipun gubernurnya sudah berganti, SK-nya tetap berlaku. Ini sudah dua tahun sejak SK berlaku," tegasnya sambil menunjukkan dokumen fisik SK kepada perwakilan aplikator yang hadir.

Iqbal, perwakilan dari Grab Indonesia menyebutkan akan mematuhi kesepakatan antara pengemudi ojek daring dan Pemprov Kaltim. Ia menyebutkan bahwa dirinya langsung terbang dari Jakarta sehari sebelumnya untuk mematuhi panggilan Pemprov Kaltim.

"Ini bentuk komitmen Grab," ucapnya. Ia enggan berkomentar banyak mengenai tuntutan pengemudi ojol.

Kembali ke Seno Aji. Politisi Gerindra tersebut menyebutkan bahwa akan bersurat langsung kepada Kementerian Perhubungan agar kebijakan aplikasi ojol secara nasional dapat dievaluasi. Naskah suratnya sudah dalam tahap finalisasi.

"Akan segera kami kirim besok," ungkapnya.

Ivan selaku perwakilan pengemudi ojol menyebutkan bahwa aliansi pengemudi ojek daring se-Indonesia yang terdiri dari berbagai organisasi akan mengadakan pertemuan di Jakarta dengan Kementerian Perhubungan. Menanggapi itu, Seno menyebutkan Pemprov Kaltim akan turut membiayai.

"Nanti sekitar tiga hingga lima orang kita biayai supaya bisa berangkat ke Jakarta," ucapnya diiringi dengan tepuk tangan meriah.

Tak hanya itu, Seno juga menegur perwakilan aplikator lain yang tidak turut hadir, padahal sudah diundang. Ia pun mengungkapkan, bahwa terdapat salah satu aplikasi yang dalam berkali-kali rapat tak pernah hadir sekalipun.

"Nanti akan kami kirim surat peringatan, kalau perlu kita cabut izinnya di Kaltim,” tegasnya.

Azan zuhur berkumandang. Setelah menemui Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji secara langsung, perlahan-lahan puluhan pengemudi ojol membubarkan diri. Aplikasi yang semula mereka matikan secara bersamaan satu per satu mulai dinyalakan.

Ini demonstrasi yang kesekian. Sejak 2022, saban tahun pengemudi ojek daring menggelar demonstrasi menuntut haknya. Akankah kali ini haknya akan benar-benar terpenuhi? (*)