kaltimkece.id APBD Kaltim 2023 mencapai Rp17,2 triliun seiring melonjaknya harga komoditas sumber daya alam. Belanja pemerintah dari nominal yang amat besar itu diharapkan sesuai tujuannya yaitu menyejahterakan rakyat. Publik perlu cermat mengingat menjelang tahun politik, anggaran rawan untuk tidak tepat sasaran.

Kepada kaltimkece.id, Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menjelaskan bahwa anggaran telah disahkan. Pemerintah seharusnya sudah mulai merealisasikan program. Langkah itu diperlukan agar APBD Kaltim 2023 tidak mencetak sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan atau SILPA (dengan ‘i’ kapital). 

“SILPA besar itu tidak membuat kita gembira. Artinya, anggaran-anggaran yang seharusnya sampai kepada masyarakat tidak teralisasi,” ingat politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat, 23 Februari 2023. Ia menekankan, SILPA yang dimaksud adalah program yang tidak dilaksanakan dengan baik. Bukan SiLPA (dengan “i” kecil) yang merupakan selisih lebih realisasi atau penghematan anggaran. 

Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim telah mengesahkan APBD 2023 pada Senin, November 2022. Dari sisi pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 13,54 triliun, transfer pemerintah pusat Rp 5,93 triliun, dan SILPA dari APBD 2022 sebesar Rp 1,65 triliun. 

Demmu berharap, semua program berjalan sesuai mekanisme. Anggaran yang tidak digunakan sesuai prosedur dapat menimbulkan bahaya. Apalagi, tegasnya, tahun politik 2024 sudah menjelang. 

Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memastikan program pemerintah sudah berjalan. Pemprov mempercepat pelaksanaan program. Monitoringnya melalui rapat pimpinan setiap bulan yang membahas serapan anggaran dan progres program. Seluruh program disebut berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kaltim.

“Supaya tidak menumpuk pada akhir tahun, pekerjaan dimulai sekarang,” tutur Sri kepada kaltimkece.id.

Lelang dan kontrak pengadaan barang dan jasa disebut sudah mulai berjalan pada Februari 2023. Meskipun tak menjabarkan detailnya, Sri mengklaim, serapan anggaran mulai berjalan. Ia menegaskan, target realisasi program tahun ini lebih digenjot dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami terus evaluasi. Progresnya dilaporkan tiap kemudian di-review,” terang Sri.

Menurutnya, pelaksanaan program dipercepat mengingat anggaran tahun ini jauh lebih besar dibanding APBD Kaltim 2022 yang sebesar Rp 11,7 triliun. Sri meyakinkan bahwa program yang disusun pemerintah sudah berdasarkan porsi dan prioritas. Kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas, program yang lain mengacu RPJMD. 

Berdasarkan salinan yang diterima kaltimkece.id dari Pemprov Kaltim, ada tiga organisasi perangkat daerah yang menerima kucuran anggaran besar pada APBD 2023. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim adalah yang tertinggi yaitu Rp 5,8 triliun. Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Rp 3,3 triliun dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Rp 3 triliun.

Rawan di Tahun Politik

Akademikus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Hairul Anwar, mengutarakan pendapatnya. Sejumlah hal harus diperhatikan dari pernyataan pemerintah di atas. Pertama, mengenai percepatan pelaksanaan program. Menurutnya, hal itu sudah seharusnya sehingga yang perlu lebih disoroti adalah alokasi anggarannya. 

“Misalnya, Rp 3 triliun (di Dinas PUPR-Pera) itu besar untuk infrastruktur. Akan tetapi, larinya ke mana? Kalau anggarannya lari cuma ke sekitar Samarinda, bagaimana kabupaten yang lain?" 

Cody, panggilan akrab Hairul Anwar, menekankan, bukan hanya nominal yang besar melainkan sasaran dari anggaran tersebut. Ia meminta pemerintah berfokus kepada program yang berkaitan dengan transformasi ekonomi. Poin ini penting demi mengurangi kebergantungan pendapatan Kaltim dari sektor pertambangan batu bara. 

Kedua adalah APBD besar menjelang tahun politik. Cody mengatakan, legislatif dan eksekutif harus menunjukkan transparansi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Publik tentu saja mengamati penggunaan APBD tersebut. Jangan sampai, ingatnya, masyarakat menerima informasi APBD yang besar itu hanya jadi bancakan. 

“Kita sudah belajar dari Orde Baru. Ketika mau pemilu, selalu dianggarkan yang begitu-begitu,” tuturnya.

Wanti-wanti APBD yang besar juga disampaikan akademikus ilmu pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Budiman. Ia menekankan bahwa anggaran daerah adalah uang rakyat sehingga harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan tertentu, maupun partai politik. 

“Orientasinya menyejahterakan rakyat. Kata kuncinya melayani rakyat. Pelayanan dasar, fasilitas publik, semua untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Budiman mengenai orientasi belanja APBD Kaltim. 

Ia menyebutkan tiga indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat yaitu pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Tiga poin itu yang seharusnya tertera dalam anggaran yang disusun pemerintah. Pendapatan masyarakat berhubungan dengan intervensi pemerintah agar masyarakat memiliki pendapatan. Contohnya adalah program mengurangi angka pengangguran yang berdampak kepada turunnya angka kemiskinan. Ia berharap ada gebrakan pemprov ketika APBD Kaltim sedang besar-besarnya.

“Eksekutif harus membelanjakan dengan baik, legislatif harus mengawasi. Begitu. Masyarakat juga turut terlibat mengawasinya,” pesan Budiman. (*)