kaltimkece.id Jam kerja telah jauh lewat ketika sepenggal lirik "Goyang Nasi Padang" menyeruak di sebuah ruangan Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur. Hampir tengah malam pada Desember 2024, setelah berhari-hari pegawai lembur jelang tutup buku, seorang aparatur sipil negara bersuara syahdu sukses memecahkan suasana di bilik rapat berukuran 6 meter x 4 meter tersebut.

"Mari menari ikuti irama, kita bergembira berjoget bersama. Hilangkan semua duka lara, buanglah rasa kecewa."

Entah bagaimana mulanya, lima orang tiba-tiba sudah berjoget di atas meja sepanjang 4 meter. Tiga perempuan dan dua lelaki-seorang dari mereka belakangan diketahui pejabat setingkat kepala seksi-menari seolah sedang di tempat hiburan malam.

Dalam video yang ramai di media sosial, seorang lelaki yang mengenakan celana pendek tiba-tiba menghampiri meja rapat. Ia menghamburkan uang pecahan seratus ribu ke tengah meja. Saweran berikutnya datang dari belakang pemegang kamera. Kali ini dalam bentuk gepokan seratus ribuan yang dilempar ke tengah meja.

Menurut seorang sumber yang mengetahui kejadian itu, setidaknya ada 17 orang di dalam ruangan. Sebagian mereka adalah ASN Dinas PUPR sementara yang lain diduga rekanan. Hal ini menimbulkan tanda tanya. Bagaimana orang-orang non-pegawai masuk ruangan dinas dan ikut lembur bersama para ASN? Lagi pula, kantor Dinas PUPR Kutim di kawasan perkantoran Bukit Pelangi dilengkapi smart door lock. Bukan perkara mudah bagi yang bukan pegawai untuk keluar-masuk ruangan di kantor tersebut.

Jauh sebelumnya, kepala Dinas PUPR Kutim, Muhammad Muhir, sempat mengatakan bahwa smart door lock dipasang untuk mengantisipasi pencurian. "Jadi, bukan membatasi pelayanan seperti tuduhan warga," kata Muhir pada Juli 2024.

Penelusuran selanjutnya membawa kaltimkece.id kepada tiga buah foto. Lembur malam itu rupanya bukan hanya joget saweran. Sebagian peserta pesta, sebagaimana nampak di foto-foto itu, tengah menikmati bir hitam dan membawa tumpukan uang.

Lantas, bagaimana video dan foto-foto tersebut bisa tersiar ke publik? Seorang sumber kaltimkece.id di Dinas PUPR menyebutkan, video tadi memang sempat dibagikan ke grup Whatsapp internal pegawai Bidang Cipta Karya. Dari situlah bom waktu mulai berjalan.

"Di PUPR, kelompok di CK (Bidang Cipta Karya) dikenal eksklusif. Tapi, ada pegawai yang tidak klik dengan pimpinan. Kemungkinan ada anggota grup itu yang meneruskan video dan foto kepada pihak lain," ujar sumber tersebut.

Ia melanjutkan bahwa rapat-rapat pada akhir Desember memang padat. Lembur pun tak terelakkan. Seluruh pegawai dikerahkan untuk menyelesaikan ribuan laporan.

Sebagai informasi, Dinas PUPR Kutim diperkuat 146 ASN pada 2023 (sebagai perbendingan, pegawai di Dinas PUPR Kutai Kartanegara adalah 342 ASN pada 2022). Jumlah formasi ini tidak banyak berubah pada tahun berikutnya. Yang berbeda adalah beban pekerjaan mereka terima.

Menukil dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2024, Dinas PUPR Kutim mengelola anggaran sebesar Rp1,79 triliun. Anggaran itu dibagi dalam 4.560 paket pekerjaan senilai Rp1,6 triliun. Sisanya Rp132 miliar, di-swakelola dinas dalam 339 paket kegiatan. Perincian paket itu terbagi di empat bidang yakni Bina Marga, Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air.

Bandingkan dengan beban pada 2020. Dinas PUPR Kutim "hanya" mengelola anggaran Rp248 miliar dengan total 1.017 kegiatan. Dalam empat tahun, jumlah paket di dinas tersebut melonjak empat kali lipat.
 
Bidang Cipta Karya, sesuai tugas dan fungsinya, menangani penataan bangunan, penataan ruang, pengelolaan air bersih, dan pengelolaan air limbah. Bidang ini juga mengerjakan proyek pengelolaan persampahan, drainase, dan pengembangan permukiman. Pengelolaan drainase, sebut sejumlah sumber, merupakan paket yang banyak diincar rekanan.

Adapun kehadiran orang yang diduga rekanan dinas pada malam panas itu, ungkap sumber yang lain, adalah untuk melengkapi berkas yang biasa diminta pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Dihubungi kaltimkece.id pada Ahad petang, 16 Februari 2025, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, tidak berkomentar banyak. Ia meminta kaltimkece.id menunggu esok hari.

"Nanti kami jawab secara runtut, ya, besok Senin sudah di kantor. Saya juga belum bertemu pimpinan. Mengenai sanksi, pasti ada dan disiapkan," ujarnya singkat.

Sehari sebelumnya, Sabtu siang, 15 Februari 2025, Joni yang sebelumnya adalah sekretaris Dinas PUPR, sudah memberi pernyataan di sejumlah media. Ia membenarkan video yang viral itu adalah anak buahnya. Waktu kejadian pun ia konfirmasi pada akhir Desember 2024. Aksi anak buahnya ini, menurutnya, bisa dimaklumi karena saat itu mereka lembur berhari-hari yang akhirnya menghibur diri dengan berkaraoke.

Kekecewaan Bupati

Senin pagi, 17 Februari 2025, kompleks pemerintahan di Bukit Pelangi, Sangatta, nampak sepi. Bupati terpilih Ardiansyah Sulaiman dan wakilnya, dikabarkan sedang memeriksakan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Lawatan itu untuk pelantikan kepala daerah serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Kepada kaltimkece.id, orang dekat Ardiansyah menjelaskan bahwa sang bupati terpilih sedang berfokus dengan pemeriksaan kesehatan maupun persiapan pelantikan. Adapun pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih terdiri dari pemeriksaan gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan asam urat. Akan tetapi, perhatian publik yang begitu besar terhadap video viral tersebut menyebabkan Ardiansyah angkat bicara.

"Saya sudah instruksikan Komisi Disiplin Pegawai Kutim untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran disiplin oleh pegawai lingkup Dinas PUPR Kutim," ujar Ardiansyah dikutip dari pro.kutaitimurkab.go.id, Senin, 17 Februari 2025.

Ardiansyah akan membentuk tim yang dipimpin Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, selaku pembina kepegawaian. Tim ini terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat Wilayah, Bagian Hukum Setkab, serta Dinas PUPR.

Meski demikian, kekecewaan tak bisa dibendung Ardiansyah. Ia menilai para ASN di video itu sudah di luar batas kewajaran.

"Kalau hanya melepas penat dengan karaoke biasa, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai naik ke meja dan melakukan hal yang tidak pantas, itu keterlaluan," ujar alumnus Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman, yang pernah mengabdi sebagai guru swasta pada dekade 1980-an.

Senin yang sama, bola panas bergulir ke mana-mana. Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, mengungkapkan kegeramannya. Politikus Partai Nasional Demokrat itu menyatakan, "Joget PUPR" yang viral itu bisa menjadi stigma dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Pray, sapaan akrabnya, mengaku segera menghubungi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Sudirman Latif. Dalam komunikasi tersebut, ia meminta masalah yang muncul segera ditanggapi. Menurut Pray, meski aksi joget dan sawer terjadi di luar jam kerja, tetap saja perilaku berfoya-foya tidak pantas dilakukan di kantor pemerintah. Apalagi ditambah minuman keras dan dugaan keterlibatan ASN.

Lebih jauh, Pray mengingatkan bahwa kondisi keuangan Kutim saat ini masih fluktuatif karena kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Pemkab Kutim disebut juga memiliki utang kepada pihak ketiga.

"Dinas PUPR adalah salah satu instansi yang paling banyak memiliki utang. Kinerja Dinas PUPR harus diperiksa," tegasnya. "Ya, meskipun banyak pekerjaan PUPR yang sudah selesai pada Desember 2024, pembayaran belum selesai," imbuhnya.

Sebagai langkah preventif, Pray meminta evaluasi ekstensif terhadap kinerja Dinas PUPR. "Kita tidak bisa mengabaikan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Pembangunan daerah seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab," ujar dia lagi.

Desakan Publik

Alim Bahri, 43 tahun, bergegas menghubungi seseorang di bilangan Munthe, Sangatta Utara. Jumat, 14 Februari 2025. Ia baru saja melihat postingan video joget PUPR yang berdurasi 53 detik. Esoknya, setelah video tersebar ke mana-mana, timbul kecaman berjamaah. Dua grup Whatsapp di Sangatta yang kebanyakan berisi aktivis sosial, jurnalis, pegawai negeri, hingga pedagang dan petani di Sangkulirang, mengecam peristiwa tersebut.

Alim yang merupakan aktivis pada awal 2000-an di Universitas Dr Sutomo, Surabaya, adalah ketua Forum Pemuda Kutim (Pekutim). Ia melayangkan laporan pelanggaran etik. Dugaan gratifikasi turut dilaporkan kepada BKPSDM Kutim.

"Integritas adalah nilai dasar yang mencerminkan kejujuran, etika, dan komitmen. ASN seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat," ujarnya saat ditemui di kantor Sekretariat Pekutim yang juga Markas Domino Balak Tiga, Jalan Cendana, Sangatta Utara, Senin malam, 17 Februari 2025.

Sebelum berbicara, Alim menegaskan posisinya sebagai pelapor. Ia mengklaim bukan bagian dari kontraktor yang bermitra dengan Dinas PUPR Kutim sehingga tidak memiliki motif tertentu di balik laporan tersebut.

"Saya sudah lima tahun tidak berhubungan dengan pengusaha dan dinas (PUPR) karena fokus di perusahaan," tegas karyawan perusahaan swasta di Bengalon tersebut. Alim mengaku, hanya sebagian anggota komunitas dominonya yang merupakan kontraktor yang berkontrak dengan pemerintah.

Alim lantas menyoroti kehadiran rekanan kontraktor di ruang rapat dibarengi aksi menyawer uang. Ia berfokus kepada dugaan gratifikasi. Namun demikian, ia tidak mau mengungkap identitas penyawer dari rekanan itu.

Belasan orang sedang bermain domino saat reporter kaltimkece.id mewawancarai Alim. Tak lama kemudian, seseorang yang mengendarai Toyota Fortuner putih datang menemui Alim. Selepas bertemu sang tamu, Alim menceritakan inti obrolan mereka.

"Diminta untuk mencabut laporan," ucapnya tanpa mau menyebut nama dan asal tamu itu. Ia hanya mengungkap ada rencana "pengondisian" kepada pihak yang terus mengungkit masalah video.

"Yang datang tadi itu menyampaikan pesan bahwa mereka sudah ikhlas kena sanksi. Jadi, buat apa diteruskan (laporan ke BKPSDM)," ujarnya.

Alim memang yakin bahwa ASN yang terlihat di video pasti dijatuhi sanksi. Namun, aksi sawer dianggapnya sudah masuk gratifikasi.

"Saweran berdimensi pidana sedangkan saat ini seperti ditutupi hanya soal etik," tambah penolak setoran fee 10 persen rekanan pemerintah kepada pihak pemberi paket yang ramai pada Novermber 2024 lalu.

Rabu sore, 17 Februari 2025, aksi yang diwarnai parodi "Joget PUPR" diperagakan belasan mahasiswa di tengah lalu lintas padat jam pulang kerja. Di atas bangku di simpang tiga Jalan Pendidikan, Sangatta, dua mahasiswa berjoget sementara yang lainnya menyawer kertas putih dari bawah bangku.

Gideon Sampeluna, mahasiswa Kehutanan STIPER angkatan 2020, mengecam pemerintah. Dalam orasi, ia mendesak Bupati Ardiansyah segera menanggapi kasus ini dan menegakkan Peraturan Bupati Kutim 17/2014 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemkab Kutim.

"Ubur-ubur ikan lele, bukannya kerja malah joget leee," kelakarnya.

Senada, Ketua GMNI Kutim, Deo Datus Feran Kacaribu, meminta bupati terpilih membenahi bawahannya dalam tujuh hari.

"Masyarakat saat ini sedang sulit malah dipertontonkan aksi pemerintah yang berfoya-foya. Kami memberikan tujuh hari kerja kepada Pemkab Kutim untuk tindak lanjut kasus ini," ultimatumnya. (*)
 
Fraksi Rakyat Kutim berkontribusi dalam liputan ini