Kutai Kartanegara

Bupati Kukar Marah-Marahi Anak Buahnya karena Tak Becus Atasi Kemiskinan

person access_time 1 month ago remove_red_eyeDikunjungi 422 Kali
Bupati Kukar Marah-Marahi Anak Buahnya karena Tak Becus Atasi Kemiskinan

Bupati Kutai Kartanegara, Edy Damansyah. (foto: aldi/kaltimkece.id)

Angka kemiskinan di Kutai Kartanegara dilaporkan terus bertambah. Bupatinya naik pitam.

Ditulis Oleh: Aldi Budiaris
Kamis, 23 Juni 2022

kaltimkece.id Dalam sebuah rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, marah-marah kepada anak buahnya. Ia merasa, organisasi perangkat daerah yang diberi titah menangani kemiskinan sejak tahun lalu tidak becus bekerja.

“Semua dinas seperti tidak peduli dengan pengentasan kemiskinan,” ucap Bupati Edi dengan nada tinggi kepada para peserta rapat. Rapat pada Selasa, 21 Juni 2022, itu dihadiri sejumlah OPD. Salah satunya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.

Angka kemiskinan Kukar yang terus bertambah menjadi pemicu kemarahan Bupati. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kukar pada 2019, dari total penduduk Kukar sebanyak 741.950 orang, 56.360 orang di antaranya berstatus miskin. Pada tahun berikutnya jumlahnya naik menjadi 58.420 orang. Dan pada 2021, ada 62.360 warga miskin di Kukar.

_____________________________________________________PARIWARA

Bupat Edi menyebut, kenaikan angka tersebut karena Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tidak fokus bekerja. Akibatnya, program-program pengentasan kemiskinan tidak berjalan efektif. “Sudah saya tegaskan, semuannya harus sesuai rencana dan data tapi masih tidak dijalankan,” imbuhnya.

Dia lantas membeberkan sejumlah upaya Pemkab Kukar mengentaskan kemiskinan berikutnya. Satu di antaranya berkolaborasi dengan pemilik usaha dan perusahaan. Mereka disebut juga punya tanggung jawab sosial menangani kemiskinan. Selain itu menjalin kerja sama dengan dewan masjid Kukar. Kerja sama ini meliputi pendataan dan melakukan pemberdayaan usaha warga prasejahtera di sekitar rumah ibadah.

“Kita punya program tetapi tidak menyentuh mereka, masih ada yang tertinggal,” keluhnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bappeda Kukar, Fahmi, tak menampik bahwa angka kemiskinan Kukar tinggi. Akan tetapi, dia mengatakan, jumlah kemiskinan di Kukar masih lebih rendah ketimbang kabupaten/kota yang lain di Kaltim. Menghitung angka kemiskinan disebut harus secara proporsional dari total penduduk.

Fahmi menyebutkan, ada enam indikator yang menentukan status miskin. Keenamnya yaitu pendidikan, pekerjaan, hunian, kesehatan, pekerjaan tetap, dan usaha. Dia juga menyebutkan, terdapat 12 dinas yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan Kukar, termasuk TKPKD. Tugas utama tim tersebut adalah verifikasi data penduduk miskin dengan dipandu data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Saat ini, fokus kami melakukan pilot project penanganan di Samboja dan Muara Kaman,” bebernya.

Ia menjelaskan, susahnya mengentaskan kemiskinan karena masalah di dalamnya cukup kompleks. Meski demikian, Pemkab Kukar dipastikan berupaya keras melakukan intervensi dan menekan laju angka keluarga prasejahtera. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah menggandeng perusahaan swasta di Kukar.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, turut memberikan masukan. Seluruh OPD diminta lebih fokus bekerja sesuai tugasnya masing-masing dan menjalankan program yang sudah disusun. Dengan begitu, program pengentasan kemiskinan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga angka kemiskinan bisa lekas turun.  “Saat ini, bukan lagi melakukan sinkronisasi tapi sudah waktunya berbuat,” seru Sunggono.

_____________________________________________________INFOGRAFIK

Saran juga diberikan Rektor Universitas Kutai Kartanegara, Prof Ince Raden. Menurutnya, ada banyak upaya yang bisa dilakukan mengatasi masalah kemiskinan. Salah satunya melibatkan instansi yang memiliki anggaran besar untuk mengintervensi kemiskinan. Hampir semua dinas, kata dia, punya peran menekan laju kemiskinan. “Sehingga perlu dimaksimalkan,” tegasnya.

Yang tak kalah penting, sambungnya, pemkab harus mendata penerima bantuan dengan baik. Ia mengatakan, masih ada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal ini menjadi salah satu penyebab masalah kemiskinan sulit diatasi.

“Oleh sebab itu, harus ada pembaharuan data yang akurat agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran,” kunci Prof Ince Raden. (*)

Editor: Surya Aditya

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar