kaltimkece.id Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, meminta seluruh perusahaan di Kukar turut berperan mengentaskan kemiskinan. Permintaan ini bukan tanpa dasar. Perusahaan disebut juga punya tanggung jawab menyejahterakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Edi dalam rapat koordinasi bersama sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) belum lama ini. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di Kukar.

“Saya minta semua perusahaan untuk membantu pengentasan kemiskinan,” ucap Bupati dalam rapat tersebut.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan, ujar Bupati Edi, perusahaan ikut merehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Berdasarkan data yang dihimpun Pemkab Kukar, beber dia, saat ini ada 11.000 unit RTLH. Sebanyak 5.000 unit di antaranya dihuni oleh keluarga berkategori miskin ekstrem.

“Pemkab Kukar melalui Dinas Perumahan dan Permukiman sudah mengalokasikan anggaran Rp 61 miliar untuk membedah rumah dengan target 1.000 rumah,” bebernya.

Program bedah rumah dari Pemkab Kukar itu tengah berjalan di sejumlah kecamatan. Di Samboja ada 300 unit rumah yang dibedah dan Muara Kaman sebanyak 217 unit rumah. Nilai pembiayaan bedah rumah ini adalah Rp 20 juta per unit.

Bupati Edi juga meminta setiap pemerintah desa turut merehabilitasi rumah tidak layak huni menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Minimal, pemerintah desa diharapkan mampu merehabilitasi tiga unit rumah. Ini agar upaya mengentaskan kemiskinan semakin mudah dan cepat. “Kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan harus lebih konkret pada 2023,” ujarnya. (*)