kaltimkece.id Kasus seorang pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima honorarium Rp9,5 miliar menjadi bola panas. Kejaksaan Negeri Kukar mulai turun tangan.

Sebagai informasi, kasus tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terbit pada pertengahan Juni 2026. Dalam laporan tersebut, seorang pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar disebut menerima honorarium Rp9,5 miliar dari sekitar 900 kali transaksi dalam satu tahun.

Kepada kaltimkece.id, Kepala Kejari Kukar, Tengku Firdaus, mengatakan pihaknya telah memantau kasus tersebut. Hasil audit BPK disebut menjadi pintu masuk bagi kejaksaan untuk mendalami dugaan penyimpangan.

"Temuan BPK menjadi trigger bagi kami," katanya.

Kejaksaan mulai mengambil langkah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak. Penyelidikan berfokos terhadap pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi. Penilaiannya meliputi pola penyimpangan, rangkaian perbuatan, serta alat bukti yang dikumpulkan selama proses klarifikasi.

"Kalau hanya kesalahan administrasi, tentu penanganannya berbeda. Karena itu, kami harus memastikan lebih dulu apakah ada unsur pidana atau tidak," sebut Firdaus.

Firdaus menjelaskan proses hukum tidak semata-mata berdasarkan temuan audit melainkan melalui klarifikasi dan pengumpulan alat bukti. Akan tetapi, ia belum bersedia membeberkan detail pemeriksaan karena masih penyelidikan.

"Kami bekerja bukan hanya berdasarkan informasi tetapi harus membangun konstruksi hukumnya terlebih dahulu," jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, instansi yang menjadi objek temuan BPK telah diberi waktu hingga 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi, termasuk mengembalikan kerugian negara apabila memang terdapat kekurangan pembayaran atau penyimpangan administrasi.

Meski demikian, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus unsur pidana apabila ditemukan niat jahat atau perbuatan melawan hukum. Hal itu, kata Firdaus, telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kalau memang sejak awal terdapat mens rea atau niat jahat, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya," jelasnya.

Inspektorat Kukar juga tengah menyelidiki kasus honorarium Rp9,5 miliar. Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. Ia menjelaskan Inspektorat kini menelusuri aliran dana berdasarkan rekening penerima sebelum memanggil para pihak yang terlibat untuk dimintai klarifikasi.

Aulia menyebut temuan BPK melibatkan 71 penerima yang berasal dari satu kode rekening pembayaran honorarium non-ASN. Ia juga menyebut Pemerintah Kabupaten Kukar telah meluncurkan sistem SP2D Online sebagai salah satu langkah mitigasi agar pola transaksi serupa tidak kembali terjadi.

Bupati menilai penyelesaian kasus tersebut seharusnya tidak rumit. Pasalnya, identitas penerima dana beserta rekening tujuan telah tercantum dalam hasil pemeriksaan.

"Yang menerima sudah jelas, nama dan nomor rekeningnya juga sudah ada. Menurut saya, ini bukan sesuatu yang terlalu sulit. Tinggal ada komitmen dari yang bersangkutan untuk mengembalikan uang tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Aulia, temuan tersebut merupakan tindakan manipulasi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, terutama pengembalian dana maksimal selama 60 hari.

"Ini pure fraud. Orang yang melakukan fraud harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucapnya.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Ia mengingatkan bahwa hasil pemeriksaan memiliki batas waktu penyelesaian sesuai ketentuan.

"Temuan BPK itu wajib ditindaklanjuti. Kami meminta OPD terkait, khususnya Disdikbud dan Inspektorat, segera menuntaskan pengembalian uang yang menjadi hak negara," katanya.

Menurut Ahmad Yani, seluruh penerima dana harus bertanggung jawab mengembalikan uang yang diterima. Selain itu, pemerintah daerah diminta menjatuhkan sanksi disiplin kepada pihak yang terbukti terlibat.

"Sanksinya bisa berupa teguran tertulis, penurunan jabatan, penurunan pangkat sampai pemberhentian. Mekanismenya sudah diatur dalam ketentuan," tegasnya.

Ahmad Yani juga mendorong aparat penegak hukum mengawal proses tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. Menurutnya, apabila hingga batas waktu yang ditentukan masih ada pihak yang tidak mengembalikan kerugian negara, penanganannya dapat berlanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sejumlah penerima honorarium Rp9,5 miliar disebut telah mengembalikan uang ke kas daerah. Proses pengembalian dilakukan bertahap dan masih berlangsung hingga batas maksimal 60 hari.

Dikonfirmasi pada Selasa, 30 Juni 2026, Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, menjelaskan kasus tersebut terjadi pada 2025. Sementara itu, kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan berlangsung pada tahun anggaran sebelumnya.

Disdikbud Kukar telah melakukan langkah-langkah internal setelah menerima LHP BPK melalui Inspektorat. Langkah-langkah tersebut antara lain melakukan rapat dan konsolidasi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK.

Heriansyah membenarkan sebagian dana telah dikembalikan oleh sejumlah pihak. Sebagian lagi masih dalam proses. Saat ini, Disdikbud berfokus menyelesaikan seluruh aspek administratif sesuai mekanisme yang ditetapkan BPK.

"Setelah LHP disampaikan, ada masa pemulihan yang diberikan BPK untuk menyelesaikan tindak lanjut. Kami mengikuti seluruh mekanisme itu," katanya. (*)