kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendaftarkan 46.073 pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Upaya ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi pegawai rentan dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri atau PPNPN yang bekerja di Kukar.

Kepada kaltimkece.id, Rabu, 5 Oktober 2022, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kukar, Achmad Hardi Dwi Putra, mengatakan, pendaftaran tersebut merupakan bagian dari Program Jaminan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. Program ini merupakan kesepakatan pemkab dan BPJS Ketenagakerjaan yang berlangsung dari Oktober 2021 hingga Desember 2022. Untuk melancarkan program ini, Pemkab Kukar telah memberikan uang jaminan senilai Rp 7,7 miliar dari APBD Kukar 2022.

Dari 46.073 pekerja yang mendapat jaminan ketenagakerjaan, Hardi menyebut, sebanyak 35.440 orang di antaranya merupakan pekerja rentan. Sisanya adalah PPNPN, terdiri dari 5.454 tenaga harian lepas, 115 kepala desa, 1.085 orang dari perangkat desa, 871 anggota BPD, dan 3.108 ketua RT. Secara keseluruhan, program ini menyasar para petani, tukang ojek, tukang urut, guru les atau bimbel, pemulung, pedagang, nelayan tambak, nelayan laut, peternak, dan buruh harian lepas.

“Jaminan sosial kita (Kukar) adalah yang paling tinggi se-Indonesia. Kabupaten ini juga menjadi yang paling peduli terhadap tenaga kerja rentan dan pegawai pemerintah non pegawai negeri,” sebut Hardi. Ia memastikan, Program Jaminan Kesejahteraan Masyarakat Daerah dilanjutkan pada 2023.

“Ini adalah bentuk perhatian Pemkab Kukar melalui program dedikasi dalam RPJMD 2021-2026 untuk masyarakat,” tambahnya. (*)