kaltimkece.id Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui program ini, setiap warga miskin di Kukar akan mendapat bantuan berupa uang tunai dari pemkab.

Beberapa waktu lalu, pemkab mengadakan rapat koordinasi membahas PKH 2022 di sebuah ruangan di Kantor Bupati Kukar. Rapat turut dihadiri Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono; perwakilan Dinas Sosial, dan 18 camat di Kukar, dan puluhan penyuluh dinas sosial.

Dalam sambutannya, Sunggono menjelaskan, PKH adalah salah satu program perlindungan sosial dengan cara memberikan uang tunai kepada masyarakat miskin. Tentu saja, ada persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut.

PKH, terang Sunggono, bertujuan mengurangi angka kemiskinan di Kukar serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut data Badan Pusat Statistik Kukar pada 2019, jumlah penduduk Kukar mencapai 741.950 orang. Sebanyak 56.360 orang di antaranya berstatus miskin. Pada tahun berikutnya, jumlahnya naik menjadi 58.420 orang. Angkanya naik lagi pada 2021 menjadi 62.360 orang.

“Untuk jangka pendeknya, program ini dapat mengurangi beban rumah tangga sangat miskin. Sedangkan jangka panjangnya diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan,” jelas Sunggono.

Ia yakin, PKH dapat efektif mengurai kemiskinan di Kukar. Selain memberi bantuan langsung tunai (BLT), Pemkab Kukar juga memberi pendampingan agar warga miskin dapat berwirausaha. Menurut Sunggono, upaya pengentasan kemiskinan juga harus memiliki peran aktif dari petugas pendamping PKH. Caranya melaksanakan pelatihan dan pemberdayaan kepada keluarga penerima manfaat. Dengan begitu, ekonomi keluarga penerima manfaat dapat meningkat.

“Gunakan sumber daya yang ada, lakukan sinergisitas pengembangan pemberdayaan perekonomian keluarga penerima manfaat dengan stakeholder, baik internal maupun eksternal. Denga begitu, keluarga penerima manfaat dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa melaksanakan kehidupannya secara mandiri dan sejahtera, serta dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,” ujar Sekkab Kukar. (*)