kaltimkece.id Ibu kota negara atau IKN Indonesia yang baru kelak termasuk sebagian daerah Kutai Kartanegara (Kukar). Namun realitasnya kabupaten tersebut sampai saat ini masih berkutat dengan persoalan jaringan komunikasi. Dari 193 desa di Kukar, 23 masih berstatus blank spot.

Bertepatan Hari Kebangkitan Nasional, Kamis, 20 Mei 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar pun berkoordinasi dengan kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengenai persoalan itu. Percepatan pembangunan jaringan komunikasi dan internet dikemukakan dalam program smart city alias kota pintar di Kukar.

Koordinasi secara virtual itu digelar tepat pukul 11.00 Wita. Diikuti perwakilan Pemkab Kukar dari ruangan video conference Setkab Kukar. Hadir Wakil Bupati, Rendi Solihin; Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono; dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Batramsyah.

Program smart city diiharapkan terealisasi pada 2021 ini. Sehingga jaringan komunikasi memadai dapat menyentuh masyarakat sampai ke pedalaman Kukar. Kondisi saat ini tentu menjadi ironi, mengingat era digitalisasi mestinya diikuti pembangunan jaringan telekomunikasi yang memadai.

Dengan program smart city yang merupakan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat Kukar diyakini dapat menikmati manfaat seluas-luasnya.

Kepada kaltimkece.id, Batramsyah mengatakan bahwa desakan percepatan program smart city tak lepas dari keberadaan Kukar yang masuk sebagai kawasan IKN baru. Kabupaten ini pun mesti bersiap sejak sekarang demi kelancaran program skala nasional tersebut. Dari koordinasi tadi, Pemkab Kukar juga diminta mempersiapkan data-data terkait infrastruktur dan sebaran wilayah tanpa jaringan telekomunikasi.

Nantinya, pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet yang direncanakan juga termasuk program di kabupaten Kaltim lainnya seperti Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Barat. Dan program itu juga disebut untuk melengkapi kebutuhan jaringan telekomunikasi dan internet bagi masyarakat IKN baru dan sekitarnya. “Karena itu Kukar juga masuk wilayah percontohan smart city,” ucapnya.

Rencana itupun begitu disambut baik. Mengingat Kukar yang memiliki luas 27.263 ribu meter persegi, sampai saat ini belum memiliki infrastruktur tower pemancar jaringan ideal.

Soal itu, Pemkab Kukar berusaha membenahi dalam program smart city sejak 2017. Dengan program serupa dari Kemenkominfo, diharapkan persoalan jaringan komunikasi dan internet di Kukar semakin cepat teratasi.

“Kerja sama juga dilakukan dengan pihak provider atau perusahaan telekomunikasi agar memenuhi target pembangunan jaringan,” terangnya.

Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, menambahkan jika program smart city yang tengah dikemukakan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan warga IKN akan jaringan internet. Tetapi juga membantu masyarakat Kukar dan sekitarnya yang belum memiliki akses telekomunikasi layak.  

Diakuinya bahwa persoalan telekomunikasi memang pekerjaan Kukar saat ini. Di antaranya kawasan yang masih kesulitan jaringan adalah Kecamatan Tabang, dan Kelurahan Bendang Raya di Tenggarong. Pemkab pun ditegaskan terus mengejar kebebasan dan kemudahan untuk menggunakan peralatan komunikasi nirkabel dan akses internet tanpa kendala.

“Pemerintah pusat, menghendaki masyarakat tidak gagap teknologi lagi. Bagi pemerintah, dunia usaha, semuanya punya pemahaman sama. Untuk kemajuan suatu wilayah perlu memanfaatkan teknologi dan jaringan telekomunikasi,” imbuhnya.

Soal eksekusi program smart city, Sunggono memastikan Pemkab akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Terutama membantu peningkatan jaringan kecamatan lainnya terlepas dari IKN.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, juga disebut telah bersurat langsung kepada Kemenkominfo. Dalam surat tersebut, Pemkab juga meminta Kemenkominfo dapat meninjau langsung lokasi tanpa jaringan di Kukar sehingga makin bijak dalam menetapkan program. (*)

Editor: Bobby Lolowang