kaltimkece.id Seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaporkan pernah menerima honorarium hingga Rp9,5 miliar dalam setahun. Laporan ini tengah diselidiki Inspektorat Kutai Kartanegara.

Temuan ASN mendapatkan honor yang fantastis itu disampaikan Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, saat peluncuran Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online di Pendopo Odah Etam, Rabu, 17 Juni 2026. Ia mengutip hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dalam pemeriksaan BPK kemarin, ada satu orang ASN kita menerima honor sebanyak 900 kali dalam satu tahun dengan nilai honor Rp9,5 miliar," bebernya.

Menurut Aulia, masalah transaksi penyaluran honor tersebut tidak ditemukan di tahap verifikasi administrasi yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Masalah diduga muncul setelah dokumen pencairan memasuki tahapan berikutnya.

Aulia menyebut berkas yang telah diverifikasi dan disetujui rupanya mengalami perubahan di bagian lampiran data penerima pembayaran. Nama-nama penerima yang tercantum dalam dokumen disebut berbeda dengan data yang telah memperoleh persetujuan.

"Berkas sudah diverifikasi dengan baik di BPKAD melalui perbendaharaan umum. Pada saat pindah ke perbankan, lampirannya berubah, nama-namanya (juga) berubah," sebutnya.

Temuan BPK tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Kukar. Sekretaris Kabupaten Kukar sekaligus Pelaksana tugas Kepala Inspektorat Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa pihaknya masih mengumpulkan data untuk memastikan fakta yang sebenarnya terjadi.

"Kami sudah berkoordinasi dengan BPK untuk menggali informasi lebih dalam. Sekarang, tim sedang bekerja," ujarnya.

Di tengah proses pemeriksaan, sejumlah pihak yang masuk dalam temuan BPK disebut mulai mengembalikan dana ke kas daerah. Sunggono menyebut hampir setiap hari terdapat setoran ke kas dengan nominal yang bervariasi. Nilai yang telah dikembalikan belum diketahui karena penyetoran masih berlangsung secara bertahap.

"Kemarin, ada sekitar Rp40 juta, Rp30 juta, tapi saya belum dapat bukti STS-nya dari bank berapa yang sudah menyetor," sebutnya.

Sebagian penyetor melaporkan langsung proses pengembalian kepada Inspektorat. Sebagian lainnya masih menyelesaikan administrasi sehingga akumulasi dana yang telah kembali ke kas daerah belum dapat dihitung secara pasti.

"Jadi secara akumulatif saya belum dapat datanya pasti berapa sebenarnya yang sudah dikembalikan," ucapnya.

Inspektorat belum menyimpulkan adanya pelanggaran dalam kasus ini. Sunggono menyatakan bahwa sanksi dapat dijatuhkan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya tindakan melawan aturan.

"Kalau memang ada manipulasi data, pasti ada sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya. (*)