kaltimkece.id Indonesia tengah menghadapi bonus demografi. Bonus demografi adalah proporsi usia kerja, antara usia 15 hingga 64 tahun, lebih banyak daripada proporsi bukan usia kerja. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memprediksi, kondisi ini berlangsung dari 2020-2030.

Secara teoretis, bonus demografi tampak seperti keuntungan karena jumlah usia produktif sangat besar. Akan tetapi, kalangan akademisi meyakini, tanpa pengelolaan yang baik, bonus demografi bisa menjadi bumerang.

“Bonus demografi itu dilema. Kalau kita tidak memiliki rencana yang baik dalam menyikapinya, akan berbahaya,” kata Rektor Universitas Kutai Kartanegara, Prof Ince Raden, kepada kaltimkece.id, Sabtu, 16 Juli 2022.

Bonus demografi bisa menjadi keuntungan, kata Prof Ince, jika sebuah daerah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan jeli melihat peluang usaha. Ia menyebutkan dua indikator untuk menciptakan manusia seperti itu, yakni pendidikan formal dan informal. Maksudnya, masyarakat berusia produktif harus memiliki pengetahuan akademis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, termasuk pengalaman kerja.

“Jika syarat itu terpenuhi, masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan bisa membuka lapangan kerja,” urainya.

_____________________________________________________PARIWARA

Tanpa itu semua, sambung dia, yang terjadi malah sebaliknya. Pengangguran akan lebih banyak karena pertumbuhan penduduk terus meningkat. Celakanya, masyarakat berusia produktif akan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Apalagi, ibu kota negara segera pindah ke Kaltim. Kedatangan ibu kota akan membawa banyak orang sehingga daya saing kerja semakin meningkat.

“Mereka yang sulit mengembang potensi individu hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri,” jelasnya. Mengantisipasi masalah tersebut, Prof Ince menganjurkan, pemerintah daerah terlibat dalam upaya pengembangan SDM. Pemda disarankan fokus membangun karakter, mentalitas, nilai luhur, dan etos kerja bagi masyarakat. Selain itu membuat kebijakan peningkatan SDM melalui ekonomi kreatif.

“Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan pengembangan diri tidak akan menghadapi masalah walau jumlah pendatang banyak,” ujarnya.

Tanggapan Pemkab Kukar

Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Fahmi, membenarkan, Kukar tengah menghadapi bonus demografi. Perkiraannya juga sama, sampai 2030. Secara khusus, kata dia, Pemkab Kukar belum memiliki program untuk mengatasi masalah dari bonus demografi. Pemkab Kukar juga belum memiliki kajian tentang indikator bonus demografi Kukar membawa manfaat.

Meski demikian, Pemkab dipastikan sudah memiliki program untuk meningkatkan taraf pendidikan hingga ekonomi warga Kukar. Program-program tersebut tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar.

“Kami kira, RPJMD itu sudah menjadi rujukan menyikapi bonus demografi dan peningkatan SDM di Kukar,” kata Fahmi kepada kaltimkece.id.

Sejumlah program dari rancangan tersebut sudah dan sedang berjalan. Beberapa di antaranya, sebut Fahmi, beasiswa untuk 1.000 guru sarjana, Beasiswa Kukar Idaman, peningkatan kesehatan, dan penanggulangan keluarga prasejahtera. Semua program tersebut disusun 16 instansi di bawah naungan Pemkab Kukar. Satu di antaranya, Dinas Tenaga Kerja Kukar yang memiliki program masyarakat siap kerja. Program ini diharapkan mampu mengakomodir sekitar 6.855 penduduk Kukar yang sedang mencari kerja.

“Seluruh program tersebut adalah indikatornya bonus demografi di Kukar membawa manfaat,” kata Fahmi.

_____________________________________________________INFOGRAFIK

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar, Akhmad Hardi Dwi Putra, membenarkan sudah ada sejumlah program untuk mengatasi pengangguran. Selain program masyarakat siap kerja, ada pula program bursa kerja yang dikhususkan untuk lulusan sekolah menengah kejuruan. Dalam program ini, instansi tersebut bekerja sama dengan 20 lebih perusahaan di sektor tambang dan perkebunan.

Disnakertrans Kukar juga punya program pelatihan menjahit dan bengkel las. Program yang telah berjalan di tiga kecamatan di Kukar ini bertujuan menciptakan pengusaha. “Program-program itu diharapkan memberikan pekerjaan untuk setiap angkatan kerja di Kukar,” ujarnya.

Meski demikian, Akhmad mengakui, tidak mudah menciptakan lapangan pekerjaan. Sepanjang tahun ini saja, Disnakertrans hanya mampu mengakomodir 60 orang untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal, pelamarnya mencapai 6.855 orang. Masalah ini terjadi karena tidak semua pelamar memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan.

“Kami hanya menyediakan tenaga kerja sesuai dari permintaan perusahaan,” tandasnya. (*)

Editor: Surya Aditya