kaltimkece.id Tak lebih dari satu jam lima belas menit prosesi pelantikan para kepala daerah seluruh Indonesia, tuntas dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pada Kamis, 20 Februari 2025, momen itu kali pertama kepala negara melantik seluruh kepala daerah di Istana Kepresidenan.

Total ada 961 kepala dan wakil kepala daerah dari 481 daerah yang dilantik presiden. Mereka terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Pelantikan ini pula, menjadikan Ardiansyah Sulaiman dan Mahyunadi resmi sebagai bupati dan wakil bupati Kutai Timur periode 2025-2030.

Sebelum prosesi itu, berseragam pakaian dinas upacara besar (PDUB), Ardiansyah dan Mahyunadi sudah lebih dulu tiba di pelataran Monumen Nasional sejak pukul 06.30 WIB. Ardiansyah didamping Nyonya Siti Robiah dan Mahyunadi bersama Nyonya Masriati. Keduanya kompak mengenakan kebaya bernuansa coklat lembut yang berseledang kain tenun rakat khas Kutai Timur.

Kain tenun rakat adalah warisan mendiang Awang Faroek Ishak saat menjabat bupati Kutim. Kain tenun rahat saat ini memiliki sertifikat kekayaan intelektual komunal (KIK) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim.

Tepat pukul 09.15 WIB, ke 961 kepala daerah yang berbaris berdasarkan peleton sesuai zona, bergerak menuju istana dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kirab itu menyusuri Jalan Medan Merdeka Utara menuju kompleks Istana Kepresidenan.

Dalam pidato pengarahan usai pembacaan sumpah jabatan yang disiarkan langsung di kanal milik Sekretariat Presiden, Prabowo mengharapkan para kepala daerah yang baru saja dilantik adalah abdi rakyat yang harus bekerja demi kepentingan publik.

"Saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat, menjaga kesejahteraan mereka, dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik," ujar Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya persatuan di tengah keberagaman latar belakang politik dan budaya. Ia menekankan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah belah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa.

Ditemui awak media usai pelantikan pada Kamis siang, Bupati Ardiansyah menegaskan kesiapannya menjalankan arahan Presiden Prabowo. Ia mengatakan bahwa program Pemkab Kutim akan sejalan dengan visi besar Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami akan memastikan bahwa visi Kutim Hebat bersinergi dengan agenda nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar bupati dua periode itu.

Dikatakannya, ia merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk memimpin Kutim. "Bersama Pak Mahyunadi, ini sebuah tanggung jawab dan bukan soal kemenangan pribadi. Tetapi kemenangan seluruh masyarakat Kutai Timur yang telah bekerja keras bersama-sama," ujar Ardiansyah dilansir dari pro.kutaitimurkab.go.id.

Prosesi pelantikan masih akan diikuti Ardiansyah dan Mahyunadi hingga pekan depan. Usai pelantikan ini, keduanya akan mengikuti retret selama sepekan mulai Jumat 21 Februari 2025 hingga Jumat, 28 Februari 2025, di Akademi Militer, Magelang.

Retret selama sepekan ini berupa pembekalan intensif yang dirancang untuk memperkuat pemahaman para kepala daerah tentang tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebelum keberangkatannya ke Magelang, Ardiansyah menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membawa Kutim menuju masa depan yang lebih baik.

"Kami berkomitmen untuk terus berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat infrastruktur, serta membangun ekonomi yang inklusif. Kami akan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan harapan masyarakat," imbuhnya.

Menambahkan bupati, Mahyunadi menilai pelantikan ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk mewujudkan Kutai Timur yang lebih maju dan hebat. "Ini adalah amanah yang sangat besar, dan kami akan melaksanakannya dengan sepenuh hati," kata Mahyunadi.

Mahyunadi juga menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintahannya bersama Bupati Ardiansyah adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, serta mendorong sektor ekonomi yang berkelanjutan.

"Kami sadar bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Kami berkomitmen untuk mendengarkan suara masyarakat dan mengambil langkah-langkah yang nyata demi kesejahteraan mereka," ungkapnya. (*)