• Berita Hari Ini
  • Warta
  • Historia
  • Rupa
  • Arena
  • Pariwara
  • Citra
Kaltim Kece
  • WARTA
  • LINGKUNGAN
  • Di Balik Klaim Sawit Pohon Ajaib, Ancaman Nyata bagi Tanah dan Hutan

WARTA

Di Balik Klaim Sawit Pohon Ajaib, Ancaman Nyata bagi Tanah dan Hutan

Presiden Prabowo Subianto menyebut kelapa sawit sebagai miracle crop. Menuai kritik dari akademisi dan aktivis lingkungan hidup.
Oleh La Hamsah

kaltimkece.id Pernyataan Presiden Prabowo Subianto ihwal kelapa sawit memiliki banyak manfaat menuai kritikan. Komoditas tersebut dinilai lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. Tanah dan hutan yang terdapat sawit disebut dapat rusak.

Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah, Senin, 2 Februari 2026. Ia mengatakan, kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran besar bagi masa depan Indonesia. Ia bahkan menyebut sawit sebagai miracle crop atau tanaman ajaib karena manfaatnya yang luas, baik untuk pangan maupun energi.

Selain minyak goreng, Prabowo menjelaskan, sawit memiliki banyak produk turunan yang dibutuhkan masyarakat global. Beberapa di antaranya yakni bahan baku cat dinding dan produk makanan seperti roti, sabun mandi, hingga solar. Limbah sawit berupa minyak jelantah pun disebut berpotensi menjadi bahan baku aviation turbine fuel atau avtur, bahan bakar pesawat.

Pemerintah bahkan memprioritaskan pemanfaatan sawit untuk kebutuhan energi nasional, khususnya program biodiesel. Tahun ini, pemerintah menargetkan peningkatan campuran biodiesel menjadi B50. Program tersebut diyakini mampu menekan impor bahan bakar sekaligus menyediakan energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat melalui skema subsidi.

Hanya saja, pendapat Presiden itu tak selaras dengan pandangan Akademikus Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul), Prof Surya Darma. Menurutnya, perkebunan kelapa sawit telah membawa dampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup.

Sistem tanah yang ditanami sawit, kata dia, mengalami kerusakan fisika, kimia, hingga biologi. Selain itu, perubahan dari hutan alami menjadi kebun sawit monokultur telah memengaruhi struktur tanah, kesuburan, hingga keseimbangan ekosistem secara menyeluruh.

Ia mengatakan, untuk memahami dampak sawit terhadap tanah secara utuh, tanah harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni fisika tanah, kimia tanah, dan biologi tanah. Ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Prof Surya Darma, yang juga menjabat koordinator Program Studi Doktor Ilmi Pertanian, menjelaskan bahwa secara umum tanah di Kalimantan Timur terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu mineral dan organik. Tanah mineral mencakup berbagai jenis tanah seperti ultisols, inceptisols, dan spodosols. Sementara itu, tanah organik dikenal sebagai histosols atau tanah gambut.

“Tanah gambut banyak dijumpai di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di wilayah inilah perkebunan sawit juga berkembang,” ucap pengajar mata kuliah ilmu tanah tersebut, Kamis, 5 Februari 2026.

Perkembangan perkebunan sawit, lanjut Prof Surya, tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah daerah pada masa lalu, baik oleh gubernur, bupati, maupun wali kota. Akibat kebijakan tersebut, kawasan yang sebelumnya berupa hutan alam dengan ekosistem kompleks berubah menjadi kebun monokultur kelapa sawit.

Buntung-Buntung Kelapa Sawit

Alih fungsi hutan alam menjadi perkebunan sawit monokultur membawa dampak yang signifikan terhadap fisika tanah. Di hutan alam, permukaan tanah tertutup rapat oleh serasah berupa daun, ranting, dan vegetasi bawah yang berfungsi melindungi tanah dari hantaman langsung air hujan.

“Serasah ini menahan air hujan agar tidak langsung mengalir sehingga memberi waktu bagi air untuk meresap ke tanah,” kata Prof Surya.

Sebaliknya, di lahan sawit yang terbuka, terutama di wilayah berlereng, air hujan jatuh langsung ke permukaan tanah dan mengalir cepat ke bagian yang lebih rendah. Kondisi ini meningkatkan aliran permukaan dan memperbesar potensi erosi tanah.

“Makin curam lereng, makin cepat aliran air, dan makin besar energi pengikisannya,” ujarnya.

Erosi menyebabkan partikel tanah terlepas dan terbawa air. Proses ini tidak hanya mengikis tanah di lokasi perkebunan tetapi juga berdampak di wilayah hilir melalui pendangkalan sungai dan peningkatan risiko banjir.

Prof Surya menekankan bahwa lapisan tanah yang pertama kali terkikis akibat erosi adalah lapisan tanah atas. Lapisan tersebut merupakan bagian paling subur dan paling bernilai bagi pertanian. “Di situlah kesuburan tanah tertinggi berada tapi justru bagian itulah yang pertama kali hilang,” sesalnya.

Selain itu, partikel tanah hasil erosi dapat menutup pori-pori tanah di lokasi lain sehingga menghambat infiltrasi air ke dalam tanah. Akibatnya, saat terjadi hujan, air makin banyak mengalir di permukaan dan makin memperparah erosi.

Dalam dunia perkebunan sawit, terdapat sistem gawangan hidup dan gawangan mati. Gawangan hidup digunakan sebagai jalur lalu-lalang pengangkutan hasil panen, sementara gawangan mati menjadi tempat penumpukan pelepah sawit hasil panen.

Di lahan datar, posisi gawangan dapat diatur lebih fleksibel, namun di lahan berlereng, gawangan mati umumnya disusun melintang di lereng untuk menahan laju aliran air. “Ini sebenarnya salah satu bentuk teknik konservasi tanah dan air,” jelas Prof Surya.

Tumpukan pelepah sawit di gawangan mati berfungsi menutup permukaan tanah, memperlambat aliran air, menahan tanah hasil erosi, serta menjadi habitat penting bagi mikroorganisme tanah.

Menurut Prof Surya, faktor biologi tanah sering kali dianggap kecil, tetapi justru memiliki dampak yang sangat besar. Mikroorganisme tanah, termasuk cacing, berperan dalam menguraikan bahan organik menjadi unsur hara serta membentuk struktur tanah yang gembur dan stabil.

“Cacing memakan bahan organik, lalu kotorannya membentuk agregat tanah yang kuat, berpori, dan tahan terhadap benturan air hujan,” ujarnya.

Struktur tanah yang baik menghasilkan pori-pori tanah yang seimbang, terdiri dari pori makro, meso, dan mikro. Pori meso berperan penting dalam menyimpan air yang dapat diserap oleh akar tanaman, sementara pori makro membantu sirkulasi udara.

Dalam kebun sawit, hanya area tertentu terutama di gawangan mati yang memungkinkan proses biologis ini berjalan optimal. Sebagian besar area lainnya, seperti piringan tempat pemupukan, cenderung padat dan miskin bahan organik.

Dari sisi kimia, pembukaan lahan sawit menyebabkan berkurangnya bahan organik dan humus tanah. Padahal, humus berperan penting dalam meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK), yaitu kemampuan tanah mengikat dan menukar unsur hara seperti kalsium, magnesium, dan kalium.

“Curah hujan yang tinggi di Kalimantan Timur menyebabkan unsur hara mudah tercuci jika tidak diikat oleh koloid tanah,” kata Prof Surya.

Proses pencucian hara (leaching) ini membuat tanah menjadi miskin nutrisi dalam jangka panjang. Pemupukan memang dapat dilakukan, namun menurutnya, tidak akan mampu mengembalikan kondisi tanah seperti sebelum hutan dibuka.

“Secara teknologi, kita bisa memupuk, tapi secara ekosistem, tanah tidak akan pernah kembali seperti kondisi alamiahnya,” ujarnya.

Di sisi yang lain, Prof Surya juga menyinggung kabar yang menyatakan sawit merupakan tanaman yang rakus air. Menurutnya, perbandingan harus dilakukan berdasarkan satuan luas lahan, bukan hanya per pohon. Kondisi lahan sawit yang cepat kering, tambahnya, sering kali disebabkan oleh rusaknya struktur tanah dan berkurangnya kemampuan tanah menyimpan air.

Antara Manfaat Ekonomi dan Tantangan Lingkungan

Prof Surya mengakui bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional dengan kontribusi besar terhadap perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan devisa negara. Namun, ia mengingatkan bahwa pengelolaan yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan.

“Kalau kita tidak hati-hati, dampak lingkungan ini bisa menjadi bom waktu. Manfaat ekonominya besar, tapi risikonya juga besar jika salah kelola,” pesannya.

Mengenai pernyataan Presiden Prabowo tentang sawit juga pohon, Prof Surya menilai, pernyataan tersebut tidak keliru jika dilihat dari sudut pandang botani. Secara ilmiah, kelapa sawit memang termasuk tumbuhan. Sawit memiliki daun, akar, batang, bahkan buah, sebagaimana karakteristik dasar vegetasi pada umumnya.

Akan tetapi, kata Prof Surya, persoalan akan muncul ketika sawit dilihat dari sudut pandang pengelolaan lingkungan hidup dan tata guna lahan. Ia menjelaskan bahwa perkebunan sawit umumnya dibangun dengan pola tanam tertentu yang mengharuskan vegetasi alami ditebang dan dibersihkan terlebih dahulu.

“Sawit ditanam sebagai kebun dengan pola tertentu, sementara vegetasi alaminya harus “ditebang”. Di situ letak persoalannya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan dari vegetasi alami menjadi perkebunan sawit memiliki dampak terhadap berbagai aspek lingkungan, mulai dari sifat fisika, kimia, hingga biologi tanah. Dampak tersebut antara lain berpengaruh di tingkat kesuburan tanah, potensi erosi, serta keseimbangan ekosistem. Menurutnya, perbedaan mendasar antara hutan alami dan perkebunan sawit tidak bisa hanya dilihat dari keberadaan pohon semata, tetapi juga fungsi ekologisnya secara menyeluruh.

“Kalau kita bicara lingkungan, tidak cukup hanya melihat apakah itu pohon atau bukan. Yang harus dilihat adalah dampaknya terhadap tanah, air, dan ekosistem secara keseluruhan,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Fathur Roziqin Fen, menyoroti kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku energi nabati hingga target biodiesel B50. Menurutnya, narasi sawit sebagai “pohon ajaib” yang mampu menjawab kebutuhan energi nasional justru menutupi risiko besar yang mengancam lingkungan dan masyarakat.

Memang, kata Fathur, diversifikasi energi penting namun kebijakan tersebut memiliki konsekuensi serius yang belum dibicarakan secara jujur oleh pemerintah.

“Target B50 dan swasembada energi berbasis sawit melalui proses hidrolisasi akan berkonsekuensi pada perluasan perkebunan sawit. Ini yang tidak banyak dipertimbangkan pemerintah,” kata Fathur.

Menurutnya, alih-alih melakukan intensifikasi atau peningkatan produktivitas di lahan yang sudah ada, pemerintah justru cenderung memilih jalan ekspansi. Hal ini dinilai berisiko mendorong terbitnya izin-izin baru dan meluasnya konsesi perkebunan dalam skala besar.

Ia mengidentifikasi dua risiko utama dari kebijakan tersebut. Keduanya yakni risiko sosial dan risiko ekologis berupa hilangnya keanekaragaman hayati akibat deforestasi.

“Deforestasi akan melahirkan banyak kerugian ekologis, dari kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran, hingga rusaknya layanan lingkungan,” jelasnya.

Fathur menekankan bahwa dampak sosial tidak boleh diabaikan dengan alasan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dari investasi ekstraktif seperti perkebunan sawit adalah pertumbuhan semu.

“Investasi ekstraktif tidak pernah meletakkan pertumbuhan ekonomi dari kebutuhan masyarakat terdampak. Justru masyarakat kehilangan ruang hidupnya,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa perubahan bentang alam akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit monokultur memicu perubahan besar dalam perilaku ekonomi masyarakat. Warga yang sebelumnya hidup sebagai peladang atau pekebun mandiri, terpaksa beralih menjadi buruh.

“Orang yang tadinya berdaulat atas kehidupan ekonominya, tiba-tiba harus berubah menjadi pekerja,” ujarnya.

Selain itu, perubahan lanskap juga berdampak terhadap hilangnya berbagai unsur keanekaragaman hayati, mulai dari kualitas air, flora, fauna, hingga layanan lingkungan lainnya. Fathur menyebut kondisi ini sebagai utang ekologis yang hingga kini belum mampu dipulihkan, namun justru terus ditambah dengan pembukaan izin-izin baru.

Ia juga mengkritisi skema kemitraan atau plasma antara perusahaan sawit dan masyarakat lokal. Menurut Walhi, tidak ada catatan yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam relasi yang timpang tersebut.

“Tidak ada masyarakat yang sejahtera dalam skema konsesi yang relasinya timpang. Justru masyarakat menjadi tidak berkelanjutan secara ekonomi,” katanya.

Fathur mempertanyakan pihak yang sebenarnya diuntungkan dari skema transisi energi berbasis sawit. “Yang diuntungkan adalah mereka yang berada di atas, pemilik konsesi dan bagian dari rantai pasok energi. Masyarakat di sekitar kebun pasti menanggung dampaknya,” sebutnya.

Ia mengingatkan agar publik tidak hanya terpukau dengan gembar-gembor biodiesel B50, tetapi juga kritis melihat kondisi di hulu. Menurutnya, narasi swasembada energi kerap mengaburkan fakta konflik sosial dan kerusakan lingkungan akibat ekspansi perkebunan sawit.

Fathur menambahkan untuk mencapai target B50, pemerintah diperkirakan harus menambah luasan perkebunan sawit hingga jutaan hektare. Kondisi ini dinilai sangat berisiko, terutama bagi Kalimantan yang selama ini menjadi wilayah utama ekspansi sawit. (*)

Editor : Surya Aditya

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi kaltimkece.id

Gabung Channel WhatsApp
  • Alamat
    :
    Jalan KH Wahid Hasyim II Nomor 16, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara.
  • Email
    :
    [email protected]
  • Phone
    :
    08115550888

Warta

  • Ragam
  • Pendidikan
  • Lingkungan
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Humaniora
  • Nusantara
  • Samarinda
  • Kutai Kartanegara
  • Balikpapan
  • Bontang
  • Paser
  • Penajam Paser Utara
  • Mahakam Ulu
  • Kutai Timur

Pariwara

  • Pariwara
  • Pariwara Pemkab Kukar
  • Pariwara Pemkot Bontang
  • Pariwara DPRD Bontang
  • Pariwara DPRD Kukar
  • Pariwara Kutai Timur
  • Pariwara Mahakam Ulu
  • Pariwara Pemkab Berau
  • Pariwara DPMD Kutai Kartanegara
  • Pariwara DPRD Kaltim
  • Pariwara Diskominfo Kaltim

Rupa

  • Gaya Hidup
  • Kesehatan
  • Musik
  • Risalah
  • Sosok

Historia

  • Peristiwa
  • Wawancara
  • Tokoh
  • Mereka

Informasi

  • Kontak
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
© 2018 - 2026 Copyright by Kaltim Kece. All rights reserved.