kaltimkece.id Mata Melky Nahar terbelalak. Rabu, 16 Oktober 2024 Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tersebut menemukan nama organisasi yang ia pimpin dalam disertasi yang ditulis oleh Bahlil Lahadalia, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam sidang doktoral di Universitas Indonesia.

Dalam disertasi berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia" tersebut, nama Jatam ditulis sebagai informan utama. Dari salinan yang diterima kaltimkece.id, Jatam dalam disertasi tersebut dituliskan mewakili lembaga swadaya masyarakat, bersama tiga lembaga swadaya masyarakat lain.

Terdapat enam pertanyaan utama yang ditanyakan kepada Jatam. Pertama, dampak hilirisasi secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, Jatam juga ditanyakan terkait kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah, juga sikap dan sarannya terhadap hilirisasi,

Dari semua pertanyaan tersebut, Jatam dengan tegas menolak hilirisasi. Hilirisasi, dalam jawaban yang dikutip dalam disertasi tersebut, merusak mata pencaharian warga sebagai petani dan nelayan. Hilirisasi juga disebut merusak hutan, air, hingga kesehatan masyarakat dikarenakan limbah industri yang dihasilkan.

Jatam, dalam disertasi tersebut meminta penghentian hilirisasi nikel dikarenakan melihatnya sebagai kebijakan yang tidak berkelanjutan dan merugikan masyarakat. Masih dalam disertasi tersebut, Jatam menilai kebijakan hilirisasi saat ini justru memperparah kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan merusak lingkungan mereka tanpa memberikan manfaat yang signifikan.

Melky menyebutkan bahwa Bahlil tak pernah secara langsung mewawancarai Jatam. Seorang peneliti berinisial IA yang mengaku berasal dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia, memang pernah datang pada 28 Agustus 2024. Namun, IA tak menyebutkan bahwa ia meneliti untuk Bahlil.

Atas dasar pencatutan itu, Jatam mengajukan penolakan sebagai informan utama dalam disertasi Bahlil. Dalam surat bernomor 611/JT/XI/2024, Jatam menyebutkan tidak pernah memberikan persetujuan secara lisan maupun tulisan. Surat itu diajukan kepada rektor, senat, ketua Dewan Guru Besar, serta ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Disertasi Bahlil hanya menyoroti smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah serta Halmahera, Maluku Utara. Padahal, penelusuran kaltimkece.id bersama Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Kaltim, smelter nikel juga didirikan di Kaltim. Tepatnya di Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara.

Keberadaan smelter nikel di Kaltim juga sempat disinggung dalam sesi debat pertama pilgub Kaltim. Pabrik pengolahan nikel itu disebut berdiri karena Kaltim surplus listrik sehingga sebagian dialirkan ke smelter.

Hal itu pun diakui oleh owner representative PT Kalimantan Ferro Industry, M Ardhi Soemargo, yang menaungi smelter nikel di Sanga-Sanga tersebut. Dalam wawancara bersama KJI Kaltim pada 24 Agustus 2023, ia menyebutkan telah meneken tanda tangan kerja sama dengan PLN pada 31 Desember 2021.

Mengutip rilis yang dikeluarkan oleh situs resmi PLN, listrik di Kaltim memiliki surplus sebesar 800 megawatt. Daya listrik sebesar 140 megawatt pun kemudian dialirkan ke PT KFI pada tahap pembangunan awal 2022. Tahun ini, mengutip sumber beberapa media nasional, PLN menambah daya listrik untuk PT KFI menjadi 300 megawatt.

Dinamisator Jatam Kaltim, Mareta Sari mengamini gugatan yang diajukan oleh Jatam di tingkat nasional. Ia juga tak menampik keberadaan smelter nikel di Kaltim. Namun, berbeda dari Morowali dan Halmahera, ia menyebutkan Kaltim bukanlah daerah penghasil nikel.

"Kalau dari penelusuran kami, nikel yang dikelola berasal dari luar daerah," ucapnya.

Ia menyebutkan bahwa perlu penelusuran lebih jauh terkait pihak-pihak yang berkepentingan dalam hilirisasi nikel di Kaltim. Apalagi, dampaknya besar terhadap lingkungan hidup masyarakat di Sanga-Sanga.

Berdasarkan catatan kaltimkece.id, smelter nikel di Sanga-Sanga telah tiga kali mengalami ledakan. Ledakan terakhir terjadi pada pertengahan Mei tahun ini. Belasan rumah warga yang berhadapan langsung dengan smelter retak-retak. Saat itu, Ardhi Soemargo mewakili PT KFI menyebutkan akan menindaklanjuti dampak ledakan terhadap rumah warga.

Perempuan yang akrab disapa Eta juga menegaskan sikap Jatam di tingkat nasional maupun daerah yang menolak hilirisasi nikel. Pencatutan nama Jatam dalam disertasi Bahlil, sebutnya, dapat melukai hati rakyat yang berjuang melawan pertambangan nikel. (*)