kaltimkece.id Upaya menuju transisi energi bersih dan berkelanjutan terus menguat di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini tergambar dalam Seminar Nasional yang bertema "Energi Baru Terbarukan di Era Net Zero Emission" yang digelar di Gedung Prof. Ir. H. Rachmad Harnadi (Gedung Bundar), Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, pada Senin 27 Oktober 2025.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional dan Masyarakat Reksa Bumi (Marem) bekerja sama dengan Unmul, serta Perkumpulan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia (PPPSI) Kaltim sebagai pelaksana. Seminar ini menjadi forum penting untuk memperkuat komitmen Kaltim dalam mendukung target nasional emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 dan mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau.

Mewakili Gubernur Kaltim, Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat, drh Arief Murdiyatno, membuka seminar sekaligus menyampaikan arah kebijakan energi daerah.

Arief mengatakan Kaltim memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor energi baru terbarukan di Indonesia. Dengan luas wilayah lebih dari 129 ribu kilometer persegi dan intensitas radiasi matahari setiap hari mencapai 4,8 sampai 5,1 kilowatt jam (kWh) per meter persegi, Kaltim disebut sangat ideal untuk pengembangan energi surya, bioenergi, dan sumber energi hijau lainnya.

"Kaltim merupakan penghasil mineral terbesar kedua di Indonesia dan pertama di Kalimantan. Namun kita tidak bisa terus bertumpu pada ekonomi berbasis ekstraksi. Kini saatnya bertransformasi menuju ekonomi hijau dan biru," ujar Arief dalam sambutannya.

Ia menuturkan Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan 79 persen bauran energi terbarukan pada 2045, melampaui target nasional sebesar 70 persen. Saat ini realisasi baru mencapai sekitar 19,6 persen, tetapi pertumbuhannya stabil dan menunjukkan tren positif.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan 15 langkah strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Mulai dari pengembangan biofuel (B40), pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di lubang bekas tambang.

"Transisi energi bukan hanya soal urusan teknologi, tetapi juga moralitas dan keberlanjutan kehidupan. Setiap langkah harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah," jelas Arief.

Ia juga mengapresiasi KTNA, Marem, PPPSI, dan Unmul atas inisiatif penyelenggaraan seminar yang dinilainya strategis. Untuk mempertemukan berbagai pihak dalam membahas arah kebijakan energi masa depan.

Rektor Unmul, Abdunnur, dalam sambutannya menegaskan komitmen kampus dalam mendukung inovasi energi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Kaltim.

"Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melahirkan ide dan rekomendasi nyata bagi kebijakan energi nasional. Kaltim harus menjadi poros energi hijau Indonesia," ujar Abdunnur.

Ia menambahkan bahwa Unmul kini tengah mengembangkan Sang Teknova, kawasan riset dan inovasi seluas 29 hektare yang akan difokuskan pada pengembangan agroforestri, teknologi hijau, dan energi berkelanjutan. Unmul juga menjalin kolaborasi dengan Sekretariat Negara dan Wakil Presiden RI untuk memberikan masukan ilmiah terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di bidang lingkungan dan energi hijau.

Selain berbicara soal energi, Abdunnur juga menyoroti peran penting alumni Unmul. Menurutnya, kekuatan alumni menjadi faktor kunci dalam kemajuan universitas.

"IKA (Ikatan Keluarga Alumni) Unmul menjadi tempat kita membangun kebersamaan dan kontribusi nyata. Mari kita bangun solidaritas antaralumni agar kita bisa berkolaborasi membawa nama baik almamater," tutup Abdunnur.

Di sela kegiatan seminar, Ketua KTNA Nasional, Yadi Sofyan Noor, menegaskan pentingnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam mendukung sektor pertanian dan pembangunan nasional. Menurut Yadi, seminar ini bertujuan untuk membuka wawasan berbagai pihak tentang urgensi transisi energi di Indonesia, termasuk di sektor pertanian dan perikanan.

"Tujuan seminar ini yang paling penting adalah bagaimana energi baru terbarukan bisa benar-benar dijalankan. Indonesia ini negara makmur. Punya air, angin, matahari, panas bumi, dan gelombang laut. Semua potensi itu seharusnya kita manfaatkan," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa wacana pengembangan energi nuklir di Indonesia harus ditempatkan sebagai opsi terakhir. Sebagaimana pernah ditegaskan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Waktu itu Presiden SBY sudah menegaskan bahwa PLTN adalah pilihan terakhir. Kami berharap pada pemerintahan sekarang prinsip itu tetap dijaga, karena potensi energi terbarukan kita sangat besar," tambahnya.

Yadi menekankan bahwa pengembangan energi terbarukan sangat berkaitan erat dengan kemajuan sektor pertanian. Pasalnya, pertanian modern kini berbasis teknologi tinggi yang sangat bergantung pada energi listrik dan infrastruktur digital.

"Kalau kita bicara energi, itu pasti terkait dengan pembangunan pertanian. Sekarang ini pertanian serba teknologi. Butuh listrik, satelit, dan sistem digital. Maka energi terbarukan jadi kebutuhan utama," jelasnya.

Yadi menjelaskan, KTNA kini juga menaungi berbagai kelompok generasi muda, termasuk petani milenial dan petani muda Jepang alumni magang luar negeri, yang sudah terbiasa menggunakan teknologi tinggi di lahan pertanian.

"Anak-anak muda kita sudah siap secara teknologi. Tugas kita mengarahkan agar energi yang mereka gunakan ke depan berasal dari sumber yang bersih dan berkelanjutan," katanya.

Ketua KTNA Nasional itu juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun visi jangka panjang menuju kemandirian energi hijau di wilayahnya masing-masing.

"Kami berharap pemerintah daerah punya visi membangun daerah berbasis energi terbarukan. Ini bukan hanya soal listrik, tapi soal masa depan daerah," tegasnya.

Menanggapi isu pemanfaatan energi nuklir, Yadi menegaskan bahwa KTNA tidak anti terhadap teknologi nuklir, tetapi menuntut penerapan prinsip kehati-hatian.

"Kami tidak antinuklir, tapi kita belajar dari negara lain. Kejadian seperti di Fukushima memberi pelajaran penting bahwa risiko nuklir bukan hanya teknis, tapi juga sosial. Begitu ada isu, masyarakat langsung khawatir, terutama di sektor pertanian dan perikanan," ungkap Yadi.

Menurutnya, jika PLTN dibangun di kawasan pertanian atau pesisir, muncul kekhawatiran terhadap keamanan produk pangan dan hasil laut dari daerah tersebut.

"Begitu muncul isu 'ada residu', masyarakat bisa takut membeli produk dari wilayah itu. Padahal belum tentu benar. Ini berpotensi merugikan petani dan nelayan kita," tambah Yadi seraya mengingatkan, dampak kecelakaan nuklir bisa sangat panjang.

"Kalau sudah terjadi kecelakaan, pemulihannya bisa puluhan tahun. Lahan dan kawasan itu sulit dipulihkan dalam waktu singkat," urainya.

Yadi menilai Kaltim memiliki posisi strategis sebagai model pengembangan energi baru terbarukan nasional. Apalagi dengan keberadaan IKN yang telah memulai penerapan panel surya dan sistem energi bersih.

"Kenapa seminar ini kami laksanakan di Kaltim dan di Unmul, arena Kaltim punya rencana besar dalam pengembangan EBT, dan IKN sudah mulai menggunakan energi surya. Ini contoh konkret," ujarnya.

Ia berharap, melalui seminar seperti ini, pemerintah pusat dan daerah semakin memahami arah kebijakan energi yang paling sesuai untuk Indonesia. Yaitu energi yang bersih, aman, dan mendukung ketahanan pangan.

"Seminar ini kami harapkan membuka mata semua pihak, agar energi yang dikembangkan adalah yang cocok untuk Indonesia. IKN harus jadi contoh bagaimana daerah bisa tumbuh dengan energi terbarukan," tutup Yadi.

Ketua PPPSI Kaltim, Uri Dharma Putera, menegaskan bahwa pertanian dan perkebunan merupakan sektor strategis dalam mendukung transisi energi baru terbarukan.

"Kontribusi terbesar terhadap pengembangan EBT justru datang dari pertanian dan perkebunan. Pertanian adalah tulang punggung energi berkelanjutan ke depan," ujar Uri.

PPPSI Kaltim bersama Rektor Unmul, kata Uri, telah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama untuk memperkuat program pelatihan, riset terapan, dan pendampingan petani dalam pengelolaan energi hijau dan pertanian berkelanjutan.

PPPSI Kaltim akan mengembangkan kluster pertanian unggulan di tiap wilayah sebagai tindak lanjut rapat koordinasi yang akan digelar pada November mendatang. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan daya saing komoditas daerah.

Selain mendorong inovasi energi hijau, PPPSI Kaltim juga aktif dalam pendampingan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), program perkebunan berkelanjutan, dan pengelolaan dana karbon. Bahkan, sektor perkebunan di Kaltim disebut telah menyumbang sekira 12 persen kontribusi terhadap energi hijau, dan ditargetkan meningkat menjadi 15 persen dalam tiga tahun ke depan.

Uri juga menyoroti krisis regenerasi petani muda yang dinilai sebagai ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional.

"Anak muda sekarang banyak yang enggan bertani karena dianggap tidak menjanjikan. Padahal, pertanian bisa menjadi masa depan ekonomi hijau yang berdaya saing. Kami ingin membuat pertanian kembali menarik dan menguntungkan bagi generasi muda," ungkapnya.

Teknologi Nuklir: Antara Manfaat dan Bahaya

Menteri Lingkungan Hidup periode 1999-2001, Alexander Sonny Keraf, menjadi salah satu pembicara kunci dalam Seminar Nasional Energi Baru Terbarukan di Era Net Zero Emission di Unmul.

Sonny Keraf menjelaskan bahwa teknologi nuklir memiliki dua sisi seperti dua mata uang. Di satu sisi, riset nuklir memberikan banyak manfaat di bidang pertanian, perikanan, dan kesehatan. Namun di sisi lain, penggunaan nuklir untuk pembangkit listrik berskala besar memiliki risiko tinggi, terutama bagi negara yang masih berkembang dan rentan bencana.

"Riset nuklir itu bermanfaat, tapi energi fusi nuklir untuk pembangkit listrik besar bisa berbahaya bagi negara berkembang. Kita harus membedakan antara pemanfaatan teknologi riset nuklir dan proyek PLTN," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu tegas memisahkan antara pemanfaatan radiasi untuk riset pangan dan kesehatan, dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

"Kalau PLTN dibangun di laut, itu berhadapan dengan nelayan saya. Kalau di darat, ketemu petani saya. Karena itu, kita harus berhitung betul. Jangan sampai proyek besar justru membawa risiko sosial dan lingkungan," tambah alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, itu.

Sonny Keraf mengungkapkan bahwa teknologi nuklir sudah lama dimanfaatkan secara positif di sektor pertanian. Khususnya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan menciptakan varietas unggul tahan hama maupun kekeringan.

"Di Kaltim, kami sudah melakukan riset mutasi genetika menggunakan radiasi untuk memperpendek masa panen. Tanaman yang biasanya berumur sembilan bulan bisa dipanen dalam empat bulan," jelasnya.

Melalui teknik mutasi buatan dan rekayasa genetika, sejumlah varietas unggul telah dihasilkan. Seperti tanaman tahan hama, tahan air asin, dan tahan kondisi lahan kering.

Selain itu, teknologi sterilisasi serangga jantan dengan radiasi juga digunakan untuk mengendalikan hama tanpa pestisida kimia, misalnya pada lalat buah. Namun, penerapan teknologi ini masih terbentur izin dan regulasi, termasuk kewajiban memperoleh sertifikasi halal.

"Halal itu bukan cuma soal makanan. Produk pertanian hasil rekayasa pun harus mendapat izin halal sebelum dikomersialkan. Padahal setiap hari kita mengonsumsi tahu dan tempe dari kedelai impor hasil rekayasa genetika," ujarnya sambil tersenyum.

Di sektor perikanan, penggunaan radiasi gamma juga telah diterapkan untuk mengawetkan hasil laut, memperpanjang masa simpan ikan, dan mengukur kandungan logam berat menggunakan isotop penelusur (tracer isotope).

Meski menyadari potensi energi nuklir, Sonny Keraf mengingatkan bahwa pembangunan PLTN skala besar masih sangat berisiko di Indonesia. Ia mencontohkan bencana Fukushima di Jepang yang menjadi pelajaran berharga tentang bahaya kombinasi antara gempa bumi, tsunami, dan kegagalan sistem pendingin reaktor.

"Negara kita rawan bencana. Kita tidak pernah tahu kapan tsunami datang. Sistem peringatan dini pun sering kali tidak berfungsi. Maka membangun PLTN di wilayah rawan gempa seperti pantai selatan Jawa atau Aceh jelas berisiko tinggi," paparnya.

Ia menambahkan bahwa infrastruktur dan regulasi nasional masih lemah dalam menjamin keselamatan nuklir, sementara kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan sistem mitigasi belum optimal.

"Kita belum punya SDM yang siap sepenuhnya untuk mengelola risiko nuklir. Bahkan tanda peringatan tsunami saja sering tak berfungsi. Maka kita harus realistis dan berhati-hati," ujarnya.

Selain risiko teknis, Sonny juga menyinggung dampak sosial dan ekonomi jika PLTN dibangun di kawasan pertanian atau pesisir.

"Isu negatif mudah sekali muncul. Produk pertanian di sekitar wilayah PLTN bisa ditolak pasar hanya karena stigma tercemar, padahal tidak ada bukti. Itu yang harus kita hindari," tegas Sonny. (*)