kaltimkece.id Selama 12 tahun resmi menjadi kabupaten sendiri, infrastruktur di Mahakam Ulu dinilai belum memadai. Rabu, 28 Mei 2025, puluhan warga Mahakam Ulu yang tergabung dalam Forum Musyawarah Peduli Mahulu mendatangi Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang, Samarinda. Sejumlah warga menyuarakan aspirasi mereka terkait lambannya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Mulanya mereka menggelar demonstrasi di halaman Kantor DPRD Kaltim. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Mahulu (FMPM), Bambang Edy Dharma, dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, meminta DPRD Kaltim untuk menggunakan hak budget dan pengawasan secara maksimal terhadap Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan memperjuangkan anggaran prioritas untuk infrastruktur jalan di Mahakam Ulu hingga tuntas.

Kedua, mendesak Pemerintah Mahulu segera menuntaskan pembangunan jalan darat yang layak, aman, dan terjangkau ke seluruh pelosok Mahakam Ulu, terutama menuju Long Apari dan wilayah perbatasan lainnya. Hal ini agar program "Gratispol" dari gubernur Kaltim bisa dinikmati seluruh masyarakat Kalimantan Timur tanpa terkecuali.

Ketiga, menuntut transparansi setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk Mahulu, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan agar tidak ada proyek infrastruktur yang asal-asalan.

Keempat, jadikan Mahulu sebagai etalase kebanggaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan dengan pendirian pos lintas batas negara (PLBN) agar kebanggaan NKRI dapat diwujudkan. Dan terakhir, agar peningkatan SDM masyarakat Mahulu dan sekitarnya diprioritaskan secara maksimal.

Tak lama aksi berlangsung, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengundang Forum Masyarakat Peduli Mahulu beraudensi di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim. Selain Hasanuddin Mas'ud, hadir anggota Komisi III diantaranya Subandi, Sugiyono, Baharuddin Muin, dan Jahidin.

Dalam kesempatannya, Awen, sapaan akrab Bambang Edy Dharma menyampaikan bahwa infrastruktur menjadi persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani. Pasalnya, kata, Awen, sejak dimekarkan pada 2013 lalu, kondisi jalan dari Kutai Barat menuju Mahulu masih rusak parah. "Kami ingin percepatan infrastruktur, bukan sekadar janji," tegas Awen.

Ia juga merespons pernyataan gubernur Kaltim yang menjanjikan percepatan infrastruktur pada 2026. Awen meminta agar komitmen tersebut benar-benar diwujudkan, bukan hanya wacana. Menurutnya, infrastruktur yang memadai sangat penting agar program-program pemerintah seperti pendidikan gratis dan layanan kesehatan, dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok.

"Kalau jalannya saja rusak, bagaimana pendidikan dan program gratis itu bisa dijangkau. Jangan hanya jadi omon-omon," ujarnya.

Masalah infrastruktur tidak hanya mencakup jalan, tapi juga kerusakan jembatan dan sulitnya akses antar kampung di berbagai kecamatan. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah fondasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Mahakam Ulu.

Hal senada disampaikan Margareta Anjelica Ajai, warga asli Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Mahulu. Ia mengkritisi belum meratanya distribusi listrik dari Perusahaan Listrik Negara di wilayah Mahulu.

"Di kampung saya, lampu sering padam karena kehabisan solar atau kerusakan alat. Di kampung sebelah seperti Long Melaham, jaringan listrik bahkan tidak pernah 24 jam," ungkapnya.

Margareta juga menyinggung ketimpangan akses terhadap pelayanan air bersih dari perusahaan daerah air minum (PDAM). Ia menyebut, di Ujoh Bilang, yang merupakan pusat kabupaten, masih ada warga yang belum menikmati PDAM. Dirinya tidak bisa membayangkan di daerah Mahulu lain yang bertempat tinggal di hulu Sungai Mahakam.

Dalam forum tersebut, Margareta juga menyoroti harga barang kebutuhan pokok yang justru lebih murah dari Malaysia dibandingkan produk Indonesia. Menurutnya, hal ini akibat distribusi yang tidak merata dan minimnya dukungan logistik dari pemerintah Indonesia.

Ia menutup dengan kritik keras terhadap para pejabat yang dianggap tidak merakyat. "Tolong jadi penyambung lidah rakyat, bukan wakil rakyat yang menindas. Jangan hanya duduk diam di kantor, sementara masyarakat dari ujung sungai datang jauh-jauh tidak didengar," ucapnya.

Hasanuddin Mas'ud, turut memahami keresahan masyarakat Mahulu. Politikus Golkar itu mengatakan, DPRD  siap menampung dan menyalurkan aspirasi warga Mahulu ke pemerintah provinsi dan pusat.

"Kami berharap program percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur, bisa segera direalisasikan di Mahakam Ulu," kata saudara kandung gubernur Kaltim tersebut.

Giarti Ibnu Lestari berkontribusi dalam penulisan artikel ini