JARINGAN internet di ponsel pintar itu bermode 4G. Walau demikian, bukan perkara gampang berselancar di dunia maya dari ponsel ini. Mengirim sebuah pesan elektronik saja sulit, apalagi mengunggah foto atau menonton video di website. Jurnalis kaltimkece.id mencatat, perlu sekira 10 menit untuk memosting sebuah foto di status WhatsApp.

Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Long Pahangai 1, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, pada Jumat sore, 27 Oktober 2023. Kampung Long Pahangai 1 bisa dibilang ibu kota kecamatan. Kantor kecamatan berdiri di kampung ini. Kepada media daring ini, Camat Long Pahangai, Thomas Ding, menumpahkan unek-uneknya ihwal kualitas internet.

"Kalau di ibu kota kecamatan saja internetnya sulit, bagaimana di kampung yang lain? Lebih lelet!" keluh Thomas.

Di Kecamatan Long Pahangai, terdapat 13 kampung. Hampir semua kampung dilaporkan merupakan area blank spot. Kampung yang tersedia jaringan internet pun kondisi internetnya amat memprihatinkan. Thomas menyebut, masalah internet di Long Pahangai terjadi hampir saban hari. Kondisinya makin parah ketika memasuki sore.

"Saat sore, warga berkumpul di rumah. Kalau sudah begini, enggak bisa sudah internetan," bebernya.

Thomas mengatakan, internet telah menjadi kebutuhan sekunder. Hampir semua orang kini mengandalkan internet untuk melancarkan aktivitas seperti mencari dan mendistribusikan informasi, termasuk memasarkan produk usaha. Oleh sebab itu, ia berharap, kualitas internet di Long Pahangai ditingkatkan dan diperluas jangkauannya. "Supaya masyarakat kami bisa segera mengejar ketertinggalan," ujarnya.

Kondisi internet di Long Pahangai sangat kontras dengan internet di Kecamatan Long Bagun, sekitar 110 kilometer sebelah selatan Kampung Long Pahangai 1. Kualitas internet di Long Bagun amat bagus. Video di YouTube bisa dinikmati setiap saat di kecamatan yang merupakan ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu ini.

Mahakam Ulu atau Mahulu terletak di hulu Sungai Mahakam, kira-kira 456 kilometer dari Samarinda yang merupakan ibu kota Kalimantan Timur. Sebagian besar wilayah Mahulu masih berupa hutan. Mayoritas penghuni kabupaten berjuluk Bumi Urip Kerimaan ini adalah Suku Dayak. Dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim, Mahulu adalah yang termuda. Sepuluh tahun silam atau pada 2013, Mahulu resmi dimekarkan dari Kutai Barat.

Untuk mencapai Mahulu, tersedia tiga jalur yakni darat, sungai, dan udara. Walau tersedia berbagai pilihan akses, bukan perkara gampang menjangkau kabupaten ini. Sebagian besar jalan darat di Mahulu masih berupa tanah.

Sementara itu, di sektor udara, bandara hanya tersedia di Long Pahangai. Bandara tersebut hanya didarati pesawat berbadan kecil. Itu pun, tidak setiap hari ada pesawat.

Jalur paling sering diandalkan menuju Mahulu adalah Sungai Mahakam. Hanya saja, biaya menggunakan transportasi sungai cukup mahal. Ongkosnya makin membengkak ketika air sungai surut. Waktu perjalanannya pun bisa berhari-hari.

Penyebab Internet di Mahulu Buruk

Dikonfirmasi pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Mahulu, Markus Wan, memberikan penjelasan. Ia menyebut, setidaknya dua kecamatan di Mahulu yang kualitas internetnya masih buruk. Keduanya yakni Long Pahangai dan Long Apari.

Penyebab masalah tersebut, kata Markus, lantaran internet di kedua kecamatan yang berbatasan dengan Malaysia itu masih mengandalkan satelit. Internet yang berasal dari satelit disebut sangat bergantung dengan kondisi alam.

"Misalnya, cuaca di sebuah daerah lagi buruk dan banyak pegunungan atau tebing. Nah, internet dari satelit pasti susah menjangkau daerah tersebut," kata Markus ditemui di kantornya, Senin, 30 Oktober 2023.

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika, Diskominfostandi Mahulu, Bernadus Juk, melengkapi penjelasan atasannya. Sinyal internet di Long Pahangai dan Long Apari ditangkap menggunakan media transmisi VSAT. VSAT merupakan stasiun penerima sinyal dari satelit yang ditangkap menggunakan antena seperti parabola. Fungsi utama VSAT adalah menerima dan mengirim data ke satelit. Adanya jarak antara antena dan satelit inilah yang membuat distribusi internet jadi bergantung dengan kondisi alam.

Sementara itu, media transmisi internet di Long Bagun adalah kabel fiber optik. Melalui kabel ini, internet berkecepatan sangat tinggi didistribusikan tanpa hambatan. Bernadus menyebut, kecepatan internet dari fiber optik seperti kecepatan cahaya. "Makanya, 4G di sini (Long Bagun) lebih bagus daripada 4G di hulu (Long Pahangai dan Long Apari)," jelasnya.

Bernadus pun menceritakan sejarah hadirnya fiber optik di Mahulu. Beberapa tahun silam, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan Program Palapa Ring. Lewat program ini, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi alias BAKTI Kominfo membangun kabel fiber optik sepanjang 36.000 kilometer di 440 kota dan kabupaten di Indonesia. Daerah-daerah tersebut berada di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku.

Program Palapa Ring dibagi menjadi tiga bagian yakni barat, tengah, dan timur. Kalimantan Timur masuk Palapa Ring Tengah. Salah dua kabupaten di provinsi ini yang mendapatkan program tersebut adalah Kutai Barat dan Mahulu. Persisnya, fiber optik sepanjang 180 km membentang dari Kampung Sendawar (Kubar) sampai Kampung Long Bagun (Mahulu). Pembangunan berjalan selama satu tahun.

Pada 28 Desember 2018, fiber optik tersebut diaktifkan. Semenjak itulah, kualitas layanan telekomunikasi di sebagian besar kampung yang dilintasi kabel tersebut sangat bagus. Diketahui, fiber optik juga melintasi Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Laham (Mahulu). "Ada dua provider yang mengelola fiber optik itu, salah satunya Telkomsel," sebut Bernadus.

Jalan Terjal Meratakan Internet

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bukannya menutup mata terhadap kampung-kampung yang belum dijangkau jaringan internet, termasuk yang kualitas internetnya buruk. Kepala Diskominfostandi Mahulu, Markus Wan, mengatakan, pemkab telah membangun 15 tower mini untuk menuntaskan persoalan tersebut. Walakin, sampai saat ini, semua tower yang dibiayai APBD Mahulu itu belum beroperasi.

Penyebab tower-tower itu mangkrak lantaran tak ada provider yang mau mengelola. Para operator seluler disebut tak berani ambil risiko mengelola tower di daerah terpencil. Mengelola tower di daerah yang jumlah penduduknya sedikit dapat menyebabkan kerugian. Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mahulu pada 2021, jumlah penduduk kabupaten ini adalah 35.274 jiwa.

Markus menilai, alasan mengelola tower di daerah terpencil dapat menimbulkan kerugian adalah alasan yang mengada-ada. Menurutnya, para provider telah meraup keuntungan besar di daerah lain, terutama di kota-kota besar. Oleh sebab itu, ujar Markus, sudah sepatutnya operator seluler memberikan subsidi kepada Mahulu. "Karena Mahulu juga bagian dari NKRI yang perlu diperhatikan," ucapnya.

Masalah internet di Mahulu juga mendapat perhatian pemerintah pusat. Pada 2022, pembangunan 20 unit base transceiver station alias BTS 4G di lima kecamatan di Mahulu rampung. Tinggi masing-masing tower yang dibangun BAKTI Kominfo itu adalah 72 meter yang dapat memancarkan sinyal sejauh 2 km. Semua menara tersebut telah dihubungkan fiber optik.

Ke-20 tower itu sempat diaktifkan untuk uji coba. Hasilnya sangat memuaskan. Kampung-kampung yang awalnya blank spot, kata Markus, akhirnya mendapatkan jaringan internet yang bagus. "Setelah uji coba, pengaktifan tidak dilanjutkan karena belum ada vendor yang khusus mengelola tower-tower ini," katanya.

Masalah semakin runyam setelah penegak hukum mengendus dugaan korupsi dalam pengadaan BTS 4G. Sejumlah media nasional melaporkan, kasus bermula ketika BAKTI Kominfo memulai pembangunan 7.904 tower BTS 4G pada 2021. Proyek ini bertujuan memberikan layanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, dan Nusa Tenggara Timur.

Sedianya, ribuan BTS itu dikerjakan dalam dua tahun. Pada 2021, Bakti Kominfo menargetkan membangun 4.200 tower dan pada 2022 sebanyak 3.700 tower. Secara keseluruhan, proyek ini bernilai Rp 28 triliun. Harga pembangunan tower BTS diperkirakan Rp 600 juta sampai Rp 1,5 miliar per unit. Anggaran pembangunannya dikucurkan secara bertahap. Pada 2020, pemerintah mencairkan Rp 10 triliun.

Saat itu, Menteri Kominfo adalah Johnny G Plate. Pada Desember 2021, pemerintah meminta laporan pertanggungjawaban pengerjaan proyek BTS 4G. Namun belum ada tower yang dilaporkan terbangun. Pandemi Covid-19 disebut menjadi kendalanya.

Pada Maret 2022, pengelola proyek melaporkan telah mendirikan 1.100 tower BTS 4G. Dari sinilah, masalah muncul. Setelah dicek pihak berwenang, hanya 958 BTS 4G yang terbangun, termasuk 20 tower di Mahulu. Penegak hukum menaksir, dari Rp 10 triliun tadi, hanya Rp 2 triliun yang terpakai.

Kejaksaan Agung lantas menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya Johnny G. Plate, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G. Johnny telah dinonaktifkan sebagai menteri. Beberapa tersangka lainnya ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; Galubang Menak; tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia 2020, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Saat ini, kasus tengah bergulir di persidangan.

Akibat tersandung masalah hukum, pembangunan BTS 4G sempat dihentikan. Akan tetapi, pemerintah tidak tinggal diam. Kemenkominfo, yang kini dinakhodai Budi Arie Setiadi, membentuk Satuan Tugas BTS 4G pada Oktober 2023. Pembentukan satuan ini berdasarkan Keputusan Menkominfo 472/2023. Misi utama Satgas BTS 4G adalah mempercepat penyelesaian dan optimalisasi program pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi.

Diskominfosandi Mahulu menyambut antusias kehadiran Satgas BTS 4G. Berdasarkan kabar yang diterima Markus, satgas akan mengaktifkan semua tower BTS 4G yang telah terbangun, termasuk 20 tower di Mahulu, pada Desember 2023. Sebuah doa pun ia langitkan. "Semoga saja, kabar ini benar-benar terjadi sehingga menjadi hadiah Natal buat Mahulu," ucapnya.

Berdasarkan siaran pers BAKTI Kominfo, Satgas BTS 4G diketuai Sarwoto Atmosutarno. Dia adalah staf khusus Menteri Kominfo yang sarat pengalaman. Pada 2004 sampai 2009, Sarwoto menjabat kepala Divisi Infrastruktur PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Selanjutnya, periode 2009-2012, ia menjadi direktur utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).

Satgas BTS 4G memiliki empat tugas utama. Pertama, memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang memfasilitasi penyediaan akses internet di daerah 3T diselesaikan dan dioperasikan tepat waktu dan tepat program sesuai peraturan perundang-undangan. Pembangunan yang dikerjakan BAKTI Kominfo itu meliputi pembangunan BTS, penyediaan jaringan serat optik Palapa Ring, penyediaan HBS, dan pengoperasian Satelit Republik Indonesia atau Satria-1.

Tugas kedua, menyelesaikan secara cepat dengan solusi strategis terhadap permasalahan dan hambatan (debottlenecking) di bidang hukum, kebijakan pelaksanaan dan keuangan, serta dilaksanakan dengan proses yang transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketiga, memberikan arahan kebijakan penyelesaian dan rekomendasi tindakan kepada BAKTI Kominfo untuk pelaksanaan kerja dan kerja sama dengan para pihak. Tugas yang terakhir, memberikan arahan dan rekomendasi strategis kepada BAKTI Kominfo untuk perbaikan model kegiatan dan proses bisnisnya. Ditetapkan pada 12 Oktober 2023, masa tugas Satgas BTS 4G akan berakhir seiring berakhirnya masa jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika pada 2024.

Dalam keterangannya pada Jumat, 22 September 2023, Menteri Budi Arie Setiadi menjelaskan, kehadiran Satgas BTS 4G adalah bukti bahwa pemerintah berkomitmen menuntaskan program pengadaan BTS 4G. Hal ini dilakukan demi memenuhi hak rakyat dalam memperoleh akses infrastruktur digital yang memadai.

"Satgas BTS 4G akan melibatkan unsur penegak hukum, auditor BPK, BPKP, dan kementerian atau lembaga lainnya," katanya dikutip dari siaran pers BAKTI Kominfo.

Budi berharap, Satgas BTS 4G mampu menyelesaikan "kemacetan" atau bottleneck yang terjadi dalam pengadaan BTS 4G BAKTI Kominfo. Ia juga meminta semua pihak mendukung percepatan penyediaan infrastruktur digital melalui BTS 4G BAKTI Kominfo untuk memberikan akses jaringan digital kepada masyarakat. "Karena itu hak rakyat," tegasnya.

BTS 4G, sambung dia, adalah fasilitas yang dibangun pemerintah untuk memenuhi hak rakyat dalam memperoleh konektivitas atau jaringan digital. "Akses itu harus kita berikan kepada masyarakat," imbuhnya.

Pada 14 Agustus 2023, Fadhilah Mathar dilantik sebagai Direktur Utama BAKTI Kominfo. Ia pun menyampaikan hal senada. BAKTI Kominfo dipastikan berkomitmen mempercepat penyelesaian dan optimalisasi program pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi melalui tata kelola organisasi yang baik. Hal ini dilakukan guna mendukung terwujudnya transformasi digital Indonesia sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo.

"Semua program nasional yang dikelola BAKTI tetap berjalan dan diselesaikan melalui tata kelola yang mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kepatuhan terhadap seluruh perundang-undangan," kata Fadhilah di kantor BAKTI Kominfo, Jakarta.

Ia turut menjelaskan mengenai beberapa tugas Satgas BTS 4G. Proyek Palapa Ring disebut sudah rampung dikerjakan. Proyek ini menghasilkan pemerataan akses dan harga layanan internet cepat (broadband) di hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.

Adapun proyek Satria-1, terang Fadhilah, satelit ini sudah siap terhubung dengan stasiun bumi dan remote terminal ground segment (RTGS) di lokasi layanan publik. Satelit ini berfungsi memperkuat jaringan internet dan layanan digital di 150.000 titik, terutama di daerah 3T.

"Hadirnya Satria-1 ini dapat mendukung kegiatan sekolah dan pesantren, termasuk kantor pemerintahan daerah, puskesmas, hingga rumah sakit daerah, serta membantu pengawasan wilayah oleh TNI dan Polri," urainya. Ia menegaskan, BAKTI Kominfo akan mengerahkan segala daya dan upaya demi menuntaskan pembangunan BTS 4G di daerah 3T pada tahun ini.

"Kami akan berupaya sekuat tenaga menyelesaikan pembangunan proyek-proyek strategis BAKTI dan memastikan tercapainya pemerataan konektivitas, khususnya di wilayah-wilayah 3T, serta mengatasi kesenjangan digital di Indonesia," tegasnya.

Fadhilah juga mengatakan, BAKTI perlu memiliki pedoman tata kelola yang baik dan mengacu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kepatuhan. Hal ini bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan dalam mendukung program-program strategis pemerintah pada masa yang akan datang.

"Untuk mencapai hal tersebut, tentu dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di semua organ dan jenjang organisasi secara terencana, terarah, dan terukur sedemikian rupa sehingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan praktik-praktik terbaik," ujar Fadhilah.

Efek Domino Internet Bagus

Hadirnya internet berkualitas tinggi adalah mimpi sejuta umat, termasuk masyarakat Mahakam Ulu. Kepala Diskominfostandi Mahulu, Markus Wan, meyakini, internet yang memadai dapat membuat kabupaten ini mengejar ketertinggalan, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan.

"Sarana tersebut bisa membuat mobilitas masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia," katanya.

Terlepas krisis internet, Markus tetap bersyukur bahwa internet berkualitas tinggi sudah dinikmati sebagian besar warga Mahulu. Kualitas telekomunikasi hari ini dengan 10 tahun silam disebut jauh berbeda.

Sejak Mahulu ditetapkan sebagai kabupaten definitif pada 2013 sampai 2018, kata Markus, mengirim sebuah pesan pendek via SMS amat sulit. Sekarang, sebagian besar penduduk sudah bisa menonton YouTube, melakukan live streaming, hingga zoom meeting. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Telkomsel. "Sekitar 90 persen internet di Mahulu dikelola oleh Telkomsel," sebutnya.

Diskominfosandi Mahulu mencatat, terdapat enam tower yang dibangun Telkomsel di kabupaten ini. Dua tower di antaranya tersebar di Kecamatan Long Hubung, dua tower di Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Laham serta Kecamatan Pahangai masing-masing satu tower. Semua tower tersebut dilaporkan telah diaktifkan.

Dihubungi pada kesempatan berbeda, Fajar Surya Bhawana selaku Manager Network Operations and Productivity Telkomsel Balikpapan, memberikan keterangan. Ia mengatakan, jaringan Telkomsel telah menjangkau 11 kampung di Mahulu. Beberapa di antaranya yakni Datah Bilang Ilir, Laham, Long Bagun Ilir, Long Bagun Ulu, Long Hubung, Long Melaham, Long Merah, Long Pahangai 1, Lutan, dan Ujoh Bilang.

Ihwal masih ada kampung yang belum dijangkau Telkomsel, Fajar menjelaskan, hal tersebut disebabkan masalah geografis. Geografis di Long Pahangai, misalnya, disebut menyulitkan fiber optik masuk. Walau demikian, Fajar memastikan, Telkomsel tidak berhenti berupaya menghadirkan internet berkualitas terbaik di daerah 3T. Upaya dilakukan secara bertahap.

"Semangat ini sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan program Indonesia Merdeka Sinyal, yang diharapkan dapat mendorong penguatan ekosistem digital sebagai pendorong perekonomian bangsa," katanya kepada kaltimkece.id.

Pada Selasa, 24 Oktober 2023, Markus Wan bersama Fajar Surya Bhawana dan Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, meresmikan menara BTS 4G di kawasan Sebenaq, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun. Sejak saat itu, kawasan ini memiliki jaringan telekomunikasi yang memadai, termasuk internet 4G berkecepatan tinggi.

Kepada semua pihak yang telah mendukung pengoperasian tower tersebut, Bonifasius mengucapkan terima kasih. Ia memastikan, Pemkab Mahulu tak berhenti berjuang menghadirkan jaringan telekomunikasi terbaik di semua kampung di Mahulu.

"Kehadiran BTS ini akan membawa manfaat besar untuk berbagai sektor, dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya," ucapnya.

Proyek Lainnya Tuntaskan Masalah Internet

Satria-1 adalah proyek kerja sama pemerintah badan usaha satelit multifungsi atau KPBU Satelit. Proyek ini merupakan salah satu upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menuntaskan masalah konektivitas di sektor layanan publik pemerintahan di Indonesia, khususnya di daerah 3T dan perbatasan.

Layanan publik itu meliputi sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan. Selama ini, sejumlah daerah di Tanah Air, terutama di daerah 3T dan perbatasan, masih kesulitan mengakses layanan telekomunikasi. Umumnya, masalah ini terjadi karena daerah-daerah tersebut memiliki geografis yang sulit dijangkau jaringan terestrial.

Oleh sebab itu, teknologi satelit akan dihadirkan karena menjadi solusi yang tepat guna dalam mengentaskan kesenjangan akses broadband internet. Proyek Satria telah dimasukkan dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden 56/2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

BAKTI Kominfo telah melaksanakan pelelangan pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Satelit Multifungsi dengan menetapkan konsorsium PSN sebagai pemenang lelang pada 26 April 2019. Langkah selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 4/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dalam peraturan tersebut, pemenang lelang yaitu konsorsium PSN harus mendirikan badan usaha pelaksana atau BUP. Bandan usaha ini akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan pemerintah. Adapun nama BUP proyek KPBU Satelit Multifungsi ini adalah PT Satelit Nusantara Tiga.

Sebelumnya, Kemenkominfo memiliki proyek hot backup satellite atau HBS. Akan tetapi, proyek ini telah dihentikan. Dalam siaran pers Kemenkominfo, Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar, memberikan penjelasan. Penyebab proyek ini dihentikan adalah keterbatasan sumber daya dan pengalokasian anggaran untuk pembangunan prioritas yakni Satria-1.

Fadhilah menegaskan, proyek HBS dibatalkan bukan karena anggarannya dihentikan melainkan pengakhiran lebih dini demi mewujudkan proyek prioritas.

"Kami alokasikan untuk pembelanjaan di sektor RTGS (remote terminal ground segment) yang akan digunakan oleh sekolah hingga puskesmas yang akan kami sebar di 37.500 wilayah di Indonesia," jelasnya dalam pertemuan dengan pekerja media di Kantor BAKTI Kementerian Kominfo, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Oktober 2023.

Disiapkan sejak 2021, kontrak proyek HBS resmi berakhir pada 19 Oktober 2023. Fadhilah memastikan, penghentian proyek telah melalui peninjauan urgensi, anggaran, kemajuan kontrak, dan risiko operasional Satria-1 yang dianalisa manajemen BAKTI. Urgensi proyek HBS disebut menurun setelah keberhasilan peluncuran Satria-1 pada Juni 2023. Sebelumnya, proyek senilai Rp 5,2 triliun itu dirancang untuk menjadi satelit cadangan apabila Satria-1 gagal meluncur.

"Memang, kami punya resources yang terbatas. Untungnya, Satria-1 berhasil meluncur dan diharapkan bisa mengorbit pada November 2023 dan beroperasi mulai Januari 2024," urainya.

Peluncuran Satria-1 dilaksanakan di Cape Canaveral Space Force Station, Florida, Ameika Serikat, pada 18 Juni 2023. Peluncuran satelit ini menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX. Saat ini, Satria-1 sedang dalam perjalanan menuju orbitnya di 146 bujur timur dan diperkirakan dapat dikaryakan pada awal 2024. Keberhasilan peluncuran inilah yang mendorong Satuan Tugas BAKTI Kominfo menyetujui pengakhiran awal kontrak HBS.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Satgas BAKTI Kominfo, Sarwoto Atmosutarno, memberikan keterangan tambahan. Ia menyebut, penyebab lainnya proyek HBS dihentikan karena pelaksanaan Satria-1 menyita banyak energi.

"Pelaksanaan Satria-1 tidak boleh gagal. Satelit ini akan beroperasi awal 2024 sehingga kami sangat sibuk untuk memanfaatkannya secara optimal, baik untuk kapasitas space segment atau ground segment," kata Sarwoto, Kamis, 19 Oktober 2023.

Sebagaimana namanya, HBS berfungsi sebagai satelit cadangan jika Satria-1 mengalami anomali ketika meluncur. Nilai proyek HBS adalah Rp 5,2 triliun. Sejauh ini, pemerintah telah membayar Rp 3,5 triliun ditambah cost of money dan akan dikembalikan oleh KNJ.(*)