Mahakam Ulu

Mengintip Berbagai Kemajuan Mahulu di Ujung Kepemimpinan Bonifasius Belawan Geh

person access_time 8 months ago remove_red_eyeDikunjungi 790 Kali
Mengintip Berbagai Kemajuan Mahulu di Ujung Kepemimpinan Bonifasius Belawan Geh

Rapat paripurna LKPj akhir tahun anggaran 2020 Mahulu pada 15 Februari 2021 di Samarinda. (nalendro priambodo/kaltimkece.id)

Bonifasius Belawan Geh enggan berpuas diri atas pencapaiannya selama menjabat bupati Mahulu lima tahun terakhir.

Ditulis Oleh: Nalendro Priambodo
15 Februari 2021

kaltimkece.id Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, memaparkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2020, Senin, 15 Februari 2021. Dalam rapat paripurna terakhir di ujung periode kepemimpinannya, 17 Februari 2021 mendatang, Bupati memaparkan sejumlah keberhasilan pembangunan selama menjabat 5 tahun terakhir di hadapan 20 anggota DPRD Mahulu.

Bonifasius yang telah ditetapkan sebagai bupati terpilih pada periode 2021-2024 mendatang mengaku enggan berpuas diri atas pencapaian pembangunan selama ini. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah pembangunan yang harus diselesaikan. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu menyukseskan pembangunan. Baginya, membangun Mahulu memberi kesan yang mendalam.

“Kita mengelola daerah baru, dibangun dari nol, semua fasilitas minim, letak geografis jauh, biaya tinggi dan anggaran sedikit. Dengan segala pencapaian yang kita dapat dan diapresiasi pemerintah pusat dan provinsi, itu sesuatu yang berkesan,” tutur Bupati kepada kaltimkece.id selepas paripurna yang berlangsung di Hotel Selyca Mulya, Samarinda, Senin, 15 Februari 2021. Rapat berlangsung dengan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat.

Tangan dingin Bonifasius memimpin Mahulu 5 tahun terakhir bisa dilihat dari sejumlah realisasi pembangunan yang ia paparkan dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan. Keberhasilan di berbagai bidang itu dibarengi capaian positif realisasi platform politik yang ia usung bernama Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera (Gerbangmas). Platform politik yang ia usung ketika terpilih sebagai bupati definitif pertama di Mahulu ini memiliki empat pilar.

Pilar pertama adalah mobile government atau pemerintahan berjalan. Lewat program jemput bola ini, pemerintah hadir menjemput bola melengkapi data administrasi kependudukan di 50 kampung. Hingga Juli 2020 tercatat 25.914 penduduk atau 98 persen dari penduduk wajib KTP di Mahulu telah memiliki KTP-elektronik. Selain itu, 92 persen anak usia 0—18 tahun telah memiliki akta kelahiran. Kepemilikan dokumen kependudukan ini memudahkan warga mengurus berbagai urusan administrasi penting lainnya.

Pilar kedua, Subsidi Ongkos Angkut (SOA). Empat tahun berturut-turut sejak 2017, speedboat gratis dengan anggaran Rp 10 miliar per tahun berjalan. Armadanya terus ditambah menjadi lima. Dua beroperasi ke rute hulu, tiga beroperasi ke hilir. Kehadirannya terbukti mengurangi ongkos angkut warga. “Tercatat dari 2017 hingga 2020 terdapat 60 ribuan warga penerima manfaat SOA” ujar Bupati dalam paparannya pada paripurna tersebut.

Ketiga, Alokasi Dana Kampung (ADK) yang telah berhasil meningkatkan pembangunan dan mengangkat status 50 kampung di Mahulu. Kemajuan ini terkonfirmasi lewat data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dari 50 kampung yang dinilai IDM tahun 2020, hanya tersisa 6 persen atau 3 kampung saja menyandang status sangat tertinggal. Kampung tertinggal tersisa 32 persen atau 16 kampung. Kampung berkembang tumbuh 50 persen menjadi 25 kampung. Dan lebih menggembirakan, terdapat enam kampung atau 12 persen menyandang status maju. Keseluruhan penilaian ini membuat skor IDM Kabupaten Mahakam Ulu 2020 naik dari tertinggal menjadi berkembang.

Pilar keempat adalah Puskesmas Kampung. Tim medis puskesmas terapung yang terdiri dari dua divisi hulu dan hilir yang bermarkas di RSP Nawacita Datah Dawai dan di hulu di RSP Gerbang Sehat Mahulu dinilai telah menjalankan tugas pelayanan medis dengan target satu kampung dalam sebulan.

Tak kalah penting, sambung Bupati, adalah pencapaian menghadirkan infrastruktur telekomunikasi di seluruh kampung. Selama 5 tahun sejak 2015 Mahakam Ulu telah memiliki 28 menara pemancar sinyal telekomunikasi. Sebanyak 23 unit di antaranya memancarkan sinyal 4G dan sisanya bakal ditingkatkan. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibanding pertama kali ditetapkan sebagai daerah otonom baru 2013. Masih ada rencana menambah 12 tower lagi di tahun 2020-2021 agar untuk menutup seluruh titik blank spot di 50 kampung Mahakam Ulu.

Dari sisi infrastruktur jalan, selama Bonifasius menjabat, jalan darat telah mewujud fisiknya sebanyak 84 persen. Hingga 2020 tercatat ada 127,6 kilometer jalan kabupaten dibangun dan ditingkatkan. Perinciannya 35,1 kilometer pembangunan jalan baru. 60 kilometer peningkatan jalan berbutir, 6.94 kilometer pengerasan jalan dan 25.6 kilometer jalan diaspal.

Dana ADK yang disalurkan ke 50 kampung telah bersalin menjadi 24.423 meter jalan kampung dan 719 jembatan kampung. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan yang terus berkembang dengan pembangunan 2 rumah sakit perintis dan puskesmas berstandar pelayanan nasional di lima kecamatan.

Di bagian akhir, Bupati menyampaikan rata-rata capaian realisasi anggaran 5 tahun terakhir yang cukup menggembirakan di angka 93.25 persen. Sebagai contoh di tahun 2020 lalu, dari Rp 1,34 triliun APBD Mahulu, Rp 1,28 triliun terserap. Tren positif itu, berbarengan dengan target realisasi pendapatan asli daerah Mahulu yang mencapai 87 persen per tahun di angka Rp 18 miliar per tahun.

Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan menilai realisasi serapan anggaran yang rata-rata di atas 93 persen sudah cukup bagus. Terlebih jika melihat segala keterbatasan infrastruktur di Mahulu. Sebagai daerah yang pendapatannya bergantung dari transfer dana pusat, Novita membenarkan perlu upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, dengan segala keterbatasan infrastruktur, peluang memicu investasi dirasa sulit. Karena itu, ia menyarankan tetap harus fokus pada infrastruktur dasar.

Setelah ini, DPRD Mahulu segera membentuk panitia khusus LKPj 2020. Pansus bakal menelaah dokumen dan melaporkan hasilnya 30 hari mendatang kepada Ketua DPRD Mahulu. “Rekomendasi juga melihat langsung fisik di lapangan. Nanti akan kita sampaikan fokus rekomendasi kita,” ucap Ketua DPRD Mahulu, Yovita Bulan, setelah paripurna. (*)

 

Editor: Bobby Lolowang

folder_openLabel
shareBagikan Artikel Ini


Artikel Terkait


Tinggalkan Komentar