kaltimkece.id Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum diblokir. Kondisi ini berimbas terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Megaproyek di Kalimantan Timur ini diyakini tak selesai tepat waktu.

Pemblokiran anggaran Kementerian PU disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2024. Ia menyebut, anggaran pembangunan IKN belum direalisasikan. Pasalnya, anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan. Hal ini menyebabkan pembangunan IKN belum ada kemajuan.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. 'Kan, anggaran kita (Kementerian PU) diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," ucap Dody dikutip dari detik.com.

Hari ini, Jumat, 7 Februari 2024, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi. Ia mengatakan, anggaran IKN diblokir bukan berarti tidak dianggarkan. Anggaran pembangunan IKN dipastikan ada namun belum dibuka penggunaannya.

Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat melanjutkan pembangunan IKN. Ini dibuktikan dengan penyediaan anggaran Rp48 triliun untuk proyek ibu kota baru itu selama lima tahun ke depan.

"Yang jelas, komitmen presiden sudah disampaikan menko Infrastruktur untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp48 triliun yang sudah disebutkan," tegas Hasan.

Pembangunan yang ditargetkan pemerintah saat ini adalah melengkapi fasilitas bagi kalangan yudikatif dan legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Fasilitas lainnya bakal dikembangkan oleh pihak swasta.

Sebelum isu anggaran IKN mencuat, isu anggaran IKN 2025 akan dipangkas lebih dulu muncul. Pemangkasan ini disebut bertujuan mengefisienkan APBN dan memprioritaskan program makanan bergizi gratis. Belakangan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, memastikan, alokasi anggaran IKN tahun ini sebesar Rp6,3 triliun tidak dipangkas tapi malah ditambah.

"Kami sudah diminta bersurat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun," kata Basuki.

Munculnya isu anggaran IKN diblokir dan dipangkas menuai kritik dari ekonom Purwadi Purwoharsojo. Menurut akademikus Universitas Mulawarman, Samarinda, itu, walau anggaran IKN tak jadi dipotong namun pembangunannya tetap akan melambat karena anggarannya diblokir.

"Saya sudah prediksi masalah ini sejak lama. Saya melihat pemerintah Prabowo-Gibran tidak ambisus terhadap IKN. IKN tetap jalan tapi tidak berlari kencang. Tidak seperti pemerintahan sebelumnya," kata Purwadi.

Pemerintah pun diminta untuk tidak menghambat kucuran anggaran IKN. Masalahnya, hal ini akan memberikan dampak besar. Bukan hanya pembangunan fisik, ribuan pekerja di IKN juga akan terkena dampak. Investor pun diyakini akan berpikir panjang untuk berinvestasi di IKN.

"Enggak sedikit lho pekerja IKN itu. Dan, jangan juga lihat pekerjanya saja karena pekerja juga punya keluarga yang mesti dihidupi," ujarnya. (*)