kaltimkece.id Proyek pembangunan rumah jabatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) telah rampung. Menelan biaya total Rp 34 miliar dan dibangun semasa pandemi, proyek ini dianggap minim empati.

Rumah jabatan di Kecamatan Penajam ini berdiri di atas lahan kurang lebih 2 hektare. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PPU, Edi Hasmoro, anggaran pembangunan Rp 34 miliar tersebut terdiri dari beberapa bagian. Bangunan fisik rumah jabatan sebesar Rp 7 miliar. Sisanya terdiri dari fasilitas penunjang seperti pagar, pekarangan, tanah timbunan, geotekstil, parkir, serta pemancangan.

“Pembangunan rumah awalnya ditarget selesai Desember 2020. Akan tetapi, ada contract change order atau adendum dalam perjanjian,” terang Edi kepada kaltimkece.id, Senin, 23 Agustus 2021. Perubahan kontrak sehubungan penambahan jaringan listrik dan telekomunikasi sebesar Rp 1,9 miliar. Waktu pengerjaan akhirnya diperpanjang dan selesai sepenuhnya pada Juni 2021.

"Sudah selesai karena kita sudah PHO atau serah terima pekerjaan," ucap Edi melalui telepon seluler.

Masih ada pekerjaan tambahan yakni landscape, interior rumah, dan pembangunan jembatan jetty atau penghubung dermaga kapal. Dari total Rp 34 miliar, Edi, menjelaskan, pemkab baru menyelesaikan pembayaran Rp 21 miliar. Sisanya Rp 13 miliar, dilunasi setelah APBD Perubahan disahkan.

"Kami juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit dahulu," ungkapnya. "Setahu saya, pengajuan (pembangunan) sudah sejak lama. Dari awal sudah ada di situ. Tugas saya hanya mengeksekusi yang sudah ditetapkan," terangnya.

Dihubungi terpisah, Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud menjelaskan, rumah jabatan dibangun karena PPU belum memiliki rumah dinas kebupatian sejak dimekarkan pada 10 April 2002. Itu berarti, sudah 19 tahun kabupaten ini tidak memiliki rumah dinas kepala daerah.

"Saya tidak mau, pada masa jabatan saya, rumah saya yang dikontrak pemerintah,” ucap AGM, sapaannya, kepada kaltimkece.id melalui sambungan telepon. Ia mengutip Peraturan Pemerintah 31/2005 tentang Perubahan PP 40/1994 tentang Rumah Negara. AGM menjelaskan, seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah diwajibkan memiliki fasilitas rumah dinas. Pembangunan tersebut sudah diamanatkan dalam undang-undang.

“Bukan kami (bupati) saja. Seluruh unsur Forkompida seperti wakil bupati, ketua dewan, dan sebagainya juga,” jelasnya.

AGM mengatakan, pembangunan rumah jabatan sudah dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah. Pembangunannya mengikuti rencana sebelumnya. Dengan demikian, anggaran pengadaan rumah jabatan tidak akan bersinggungan dengan dana penanganan Covid-19.

Minim Empati

Akademikus Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai bahwa pembangunan rumah jabatan tersebut persis seperti pengadaan mobil dinas Rp 2,6 miliar oleh seorang pejabat di Sumatra Barat. Castro, sapaannya, menilai bahwa unsur kontroversial adalah pengadaan tersebut pada masa pandemi.

“Rumah dinas bukan prioritas atau hal yang urgen untuk saat ini,” ucapnya.

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum, Unmul, tersebut menilai dana pembangunan akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk penanganan pandemi. Dia mengkritik jika pembangunan tersebut sudah diusulkan dan direncanakan sejak 2018. Castro mengatakan, rencana pembangunan sebenarnya bisa ditunda. Landasan etisnya ialah prioritas kesehatan masyarakat saat ini jauh lebih penting.

“Memaksakan pembangunan rumah dinas saat pandemi ibarat menari-nari di atas penderitaan warga yang bertarung hidup melawan pandemi. Ini pertanda, elite politik kita sudah kehilangan empatinya. Tidak punya sense of crisis,” tutup Castro. (*)

Editor: Fel GM