kaltimkece.id Di lokasi sama saat debat pertama pemilihan gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud kembali mengulang jargon kampanyenya. Statusnya kini jauh berbeda, bukan materi kampanye sebab kini "Gratispol" merupakan program resmi yang diluncurkan Pemprov Kaltim. Kini, Rudy dan Seno Aji pun tak lagi pasangan calon nomor urut dua, melainkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim

"Gratispol? Gaspol! Hari ini adalah hari bersejarah Kaltim dalam meningkatkan sumber daya manusia," seru Rudy membuka pidatonya. Kemeriahan pun menyelimuti Plenary Hall Sempaja, Gelanggang Olahraga Kadrie Oening, Samarinda, Senin, 21 April 2025.

Sejumlah program "Gratispol" ia beberkan. Terutama pendidikan gratis, ditujukan untuk memaksimalkan potensi bonus demografi. Jika ledakan usia produktif tidak dimanfaatkan, kata Rudy, justrumenjadi "bencana" bagi negara.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kaltim itu pun menyayangkan persentase masyarakat yang menempuh jenjang sarjana masih di kisaran 12 persen. Padahal, angka minimum ideal adalah 20 persen. Dengan program "Gratispol", ia berharap Kaltim dapat melewati angka minimum tersebut.

"Lima hingga sepuluh tahun ke depan, bisa di angka 25 hingga 30 persen," ucapnya.

Karena kewenangan Pemprov Kaltim terbatas di jenjang sekolah menengah atas (SMA) hingga perguruan tinggi, Rudy pun mengingatkan agar para kepala daerah yang hadir turut menggratiskan biaya di jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Tak lama setelah menyelesaikan pidato, Rudy turun dari panggung untuk menandatangani kesepakatan program kuliah gratis bersama 53 perwakilan perguruan tinggi. Dari data yang diterima kaltimkece.id, terdapat tujuh perguruan tinggi negeri (PTN), 44 perguruan tinggi swasta (PTS), dan dua perguruan tinggi negeri di luar Kaltim.

Untuk tujuh PTN yang berada di Kaltim, ada perwakilan Universitas Mulawarman, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Institut Teknologi Kalimantan, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Negeri Balikpapan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim, serta Politeknik Pertanian Samarinda.

Kemudian untuk 44 PTS, terdapat perwakilan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Universitas Balikpapan, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Universitas Kutai Kartanegara, serta Universitas Mulia. Ada juga perguruan tinggi yang berkonsentrasi di bidang ekonomi seperti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda.

Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Paser, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong, serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda.

Di bidang kesehatan, terdapat Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Balikpapan, ITKES Wiyata Husada Samarinda, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dirgahayu Samarinda, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda.

Selanjutnya perguruan tinggi berbasis lembaga keagamaan, terdapat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas Muhammadiyah Berau, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Tanjung Redeb, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Rusyd Tanah Grogot, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang

Termasuk juga yang bercorak keagamaan, ada Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan, Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda, serta Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta. Tak terkecuali kampus berbasis agama di luar Islam, seperti Sekolah Tinggi Teologi Tenggarong, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Samarinda, serta Institut Kristen Borneo.

Di bidang vokasi, terdapat Politeknik Borneo Medistra, Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan, Politeknik Sendawar, serta Politeknik Sinar Mas Berau Coal. Di bidang teknologi serta industri, terdapat Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, Sekolah Tinggi Teknologi Migas, dan Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang.

Di bidang teknologi dan informatika, terdapat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Borneo Internasional, serta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Samarinda.

Kemudian di bidang hukum terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long,di bidang pertanian terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutai Timur. Sedangkan untuk perwakilan dua universitas dari luar Kaltim yaitu Universitas Hasanuddin serta Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Ditemui usai peluncuran "Gratispol", Rudy menerangkan bahwa untuk tahun ini, anggaran Pemprov Kaltim untuk pendidikan gratis masih terbatas sebesar Rp750 miliar. Sehingga, alokasinya hanya untuk mahasiswa baru 2025.

"Tahun depan anggaran naik sekitar Rp2 triliun, bisa untuk SMA hingga S-3," ungkapnya.

Mengenai mekanisme pendaftaran pendidikan gratis, ia menyebutkan siswa hanya membutuhkan bukti domisili di Kaltim melalui KTP dan kartu keluarga. Namun, lama tinggal di Kaltim ditetapkan minimal tiga tahun.

Sekretaris Provinsi Sri Wahyuni menambahkan, bahwa "Gratispol" turut diberikan kepada mahasiswa Kaltim yang kuliah di Universitas Hasanuddin, Makassar, untuk menghasilkan tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit.

Perwakilan tim transisi Bohari Yusuf turut memaparkan, selain Unhas, kerja sama Pemprov Kaltim dengan perguruan tinggi di luar Kaltim adalah Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Penyaluran beasiswa akan diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di Institut Seni Budaya Indonesia Kaltim yang berada di Tenggarong. Diketahui, ISBI Kaltim berada di bawah binaan ISI Yogyakarta.

Kembali ke Sekprov Sri Wahyuni, selain dua universitas tersebut, mahasiswa Kaltim tetap dapat mendaftarkan dirinya. Meskipun begitu, berbeda dengan program "Gratispol" untuk perguruan tinggi yang berada di Kaltim, "Gratispol" di luar Kaltim akan diseleksi berdasarkan akreditasinya.

Pengecualian diberikan kepada sepuluh universitas ternama Indonesia menurut QS World University Ranking. Jika lolos di sepuluh universitas tersebut melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP), mahasiswa lolos otomatis tanpa melalui tahap seleksi. 

Kesepuluh perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Bina Nusantara, serta Universitas Telkom.

Pengecualian lain juga diberikan untuk program studi yang tidak ada di Kaltim. Jika sebelumnya syarat akreditas kampus luar daerah adalah A atau unggul, syarat akreditasi untuk program studi tersebut cukup B atau baik sekali.

Selain akreditasi, faktor lain yang akan menentukan adalah kemampuan ekonomi mahasiswa dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) serta asal kabupaten atau kota. Mahasiswa asal Mahakam Ulu dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kaltim, misalnya, diprioritaskan menerima beasiswa pendidikan "Gratispol" di luar daerah.

Selain Mahulu, prioritas diberikan berturut-turut kepada mahasiswa asal Kutai Barat, Paser, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, Samarinda, Bontang, dan terakhir Balikpapan. Urutan prioritas ini diurutkan berdasarkan persentase penduduk miskin menurut data Badan Pusat Statistik.

Program "Gratispol" juga turut disalurkan untuk mahasiswa Kaltim di kampus luar negeri. Namun, penerima diprioritaskan pada mahasiswa yang melanjutkan studi jenjang S-2 dan S-3. Bentuknya pun stimulan dengan pemberian subsidi 40 persen dari total biaya kuliah di masing-masing negara. Kendati hampir semua lini gratis, program "Gratispol" tidak ditujukan untuk penyelenggaraan kelas malam atau kelas yang dilakukan secara daring. 

Apa yang Berbeda dari Gratispol dan Beasiswa Kaltim Tuntas?

Terdapat sejumlah perbedaan "Gratispol" dengan program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) yang menjadi program Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Di zaman itu, penyaluran anggaran BKT ditentukan sebesar Rp500 miliar per tahun, lebih kecil dibanding "Gratispol" yang tahap awalnya saja mencapai Rp796 miliar. Diproyeksikan, anggaran ini meningkat menjadi Rp2,5 triliun di tahun berikutnya.

Selain jumlah anggaran yang jauh lebih besar dengan penerima manfaat yang meningkat, cara penyalurannya pun berbeda. Mengutip keputusan gubernur Kaltim tentang petunjuk teknis pendidikan "Gratispol" 2025, penyaluran dana akan diberikan melalui rekening perguruan tinggi masing-masing penerima. Berbeda dengan BKT, mahasiswa menerima langsung melalui rekening pribadi yang terdaftar di bank daerah.

Sebagai informasi, BKT sempat menjadi sorotan DPRD Kaltim dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran 2023. Dalam dokumen tersebut, terdapat belanja anggaran beasiswa yang belum jelas dan tidak transparan sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD Kaltim kemudian meminta pemprov untuk mengevaluasi BKT. 

Selain itu, program "Gratispol" tidak mensyaratkan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK), sehingga mahasiswa baru bisa mendaftar. Meskipun terbilang longgar dalam syarat, Pemprov Kaltim akan tetap memonitor perkembangan akademik penerima program "Gratispol". Sedangkan dalam skema BKT, nilai menjadi syarat mutlak. Dengan demikian, beasiswa dimulai pada semester dua.

Mekanisme pembayaran melalui rekening perguruan tinggi juga tidak berlaku bagi mahasiswa di luar Kaltim. Kecuali bagi universitas yang telah bekerjasama dengan Pemprov Kaltim, penyaluran beasiswa di luar daerah akan diberikan melalui rekening mahasiswa masing-masing setelah mereka menyampaikan laporan studi.

Selain itu, dalam program "Gratispol" terdapat program "Gratispol Khusus" serta "Gratispol Afirmasi". Dalam "Gratispol Khusus", pembiayaan diberikan menyesuaikan kebutuhan daerah yang membutuhkan pembiayaan di program studi tertentu.

Salah satu contoh "Gratispol Khusus" adalah kerja sama dengan Unhas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan magister administrasi rumah sakit.

Melalui skema "Gratispol Khusus", organisasi perangkat daerah atau instansi lainnya dapat mengusulkan pembiayaan pendidikan sesuai kebutuhan. Dapat pula ditetapkan melalui instruksi langsung oleh gubernur atau wakil gubernur.

Sementara untuk "Gratispol Afirmasi", diperuntukkan untuk mahasiswa yang memiliki beberapa kondisi khusus seperti prestasi akademik dan non-akademik, hafidz Qur'an, serta berjasa dalam bidang tertentu. Diperuntukkan pula untuk penyandang disabilitas serta mahasiswa yang berasal dari daerah 3T.

Melalui "Gratispol Afirmasi", gubernur serta wakil gubernur juga dapat memberikan rekomendasi secara khusus untuk mahasiswa yang dianggap pantas mendapatkan pembiayaan. Selain mereka, sekprov Kaltim, ketua DPRD Kaltim, serta ketua Komisi IV DPRD Kaltim bisa memberi rekomendasi serupa.

Bohari memaparkan, bahwa melalui skema "Gratispol Afirmasi" akan diberikan pembiayaan beasiswa bagi guru atau dosen yang ingin melanjutkan studi dengan syarat tidak melampaui batas usia yang ditetapkan.

"Seperti program 100 doktor di masa pemerintahan Awang Faroek dahulu," bebernya.

Perbedaan lain dengan BKT adalah soal pemberian beasiswa bagi yang menjalani tugas akhir berupa skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam program "Gratispol", ada varian bernama "Gratispol Afirmasi", beasiswa itu diberikan secara spesifik untuk topik yang sejalan serta mendukung kebutuhan Kaltim.

Di tingkat SMA dan SMK, target penerima "Gratispol" pendidikan sebesar 184.600 siswa pada 2025, dan meningkat menjadi 230.800 siswa di 2030. Kemudian untuk mahasiswa di Kaltim sebanyak 21.500 mahasiswa pada 2025, diproyeksikan mencapai 108.000 mahasiswa pada 2030.

Selanjutnya untuk mahasiswa di luar Kaltim, target awal sebanyak 650 mahasiswa di 2025, akan meningkat sebesar 1.600 mahasiswa pada 2030. Lalu untuk proyeksi 60 mahasiswa di luar negeri di 2025, meningkat sebanyak 130 mahasiswa pada 2030.

Sementara untuk mahasiswa penerima "Gratispol Khusus" dan "Gratispol Afirmasi" target awal sebanyak 1.500 mahasiswa pada 2025, meningkat sebanyak 2.000 mahasiswa pada 2030.

Sebagaimana telah dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Tingkat SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, Surasa, penyaluran Gratispol untuk SMA dan SMK akan dilakukan melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Tak Hanya Pendidikan Gratis

"Gratispol" tak hanya mengenai pendidikan. Pada saat peluncurannya, selain menandatangani kerja sama dengan 53 perguruan tinggi di Kaltim, Rudy juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Deputi Direksi Wilayah VIII Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Nuim Mubarak.

Mengutip dokumen Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2029, Pemprov Kaltim akan menyubsidi biaya premi BPJS Kesehatan untuk mereka yang mendaftar di BPJS kategori Kelas III. Total anggaran pada 2025 untuk program ini berjumlah Rp231 miliar.

Dikonfirmasi mengenai program tersebut, Kepala Dinas Kesehatan dr. Jaya Mualimin menyebutkan bahwa subsidi tersebut hanya untuk premi per bulan, tidak termasuk denda karena premi yang tertunggak.

"Kalau ingin ikut program ini, harus dibereskan dulu dendanya," ucap mantan kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada tersebut.

Selain kesehatan gratis, program "Gratispol" juga membebaskan biaya adminstrasi kepemilikan rumah. Saat peluncuran "Gratispol", Rudy menyerahkan bantuan subsidi biaya administrasi rumah kepada salah satu warga Kaltim Nur Indah Asih Wijayanti. Di RPJMD 2025-2029, Pemprov Kaltim menganggarkan Rp10 miliar tahap awal subsidi biaya administrasi rumah. Penerimanya pada 2025 ditargetkan sebanyak seribu orang dengan peningkatan 25 ribu orang pada 2030.

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan (PUPR-Pera) Kaltim Fitra Firnanda menyebutkan bahwa program "Gratispol" administrasi rumah ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Untuk yang sudah menikah di bawah Rp8 juta, untuk yang belum di bawah Rp7 juta," paparnya.

Subsidi akan diberikan untuk mengurangi beban biara provisi bank saat mengajukan kredit serta akta notaris. Besarannya berkisar dari Rp8juta dengan ambang batas Rp10 juta.

"Pemohon tinggal melengkapi administrasi rumah kemudian menyerahkan berkas-berkas itu ke bank penyalur," imbuhnya.

Beberapa bank penyalur yang dimaksud terdiri dari Bankkaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta beberapa bank pelat merah lain. Bank penyalur kemudian akan memverifikasi sebelum proses dilanjutkan ke Pemprov Kaltim. "Barulah nanti dibayarkan Rp10 juta ke bank penyalur," ucapnya.

Program "Gratispol" berikutnya adalah seragam sekolah gratis. Secara simbolik, Syaifa Salma, murid kelas 9 SMP-LB Pembina yang merupakan seorang pengidap tunanetra menjadi penerima pertama seragam sekolah gratis yang diberikan langsung Gubernur Rudy saat peluncuran "Gratispol".

Merujuk kembali dokumen RPJMD, seragam sekolah gratis diberikan untuk SMA, SMK, SLB serta Madrasah Aliyah secara bertahap. Tiap siswa akan menerima enam setel pakaian dan satu sepatu sekolah.

Di tahap pertama, penerima hanya ditujukan kepada siswa kelas sepuluh dengan target penerima sebanyak 61.500 siswa. Total anggaran di tahap pertama ini sebesar Rp102 miliar. Sementara itu, di 2030 ditargetkan akan diterima sebanyak 230.800 siswa dengan anggaran sebesar Rp573 miliar.

Disinggung mengenai pembagian seragam gratis, Kepala Bidang Tingkat SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, Surasa menyebutkan bahwa ia masih menunggu petunjuk teknis yang akan dikeluarkan Pemprov Kaltim.

Tak berhenti disitu, Rudy turut memberikan secara simbolis internet gratis yang diterima lima perwakilan kepala desa dari Kukar. Mereka berasal dari Desa Sumber Sari, Giri Agung, Sukamaju, Mulawarman, serta Sanggulan. Dikelola oleh Diskominfo, program ini menyasar 841 desa selama lima tahun ke depan. Rencana anggaran awal pada 2025 sebesar Rp7,5 miliar dengan perkiraan anggaran sebesar Rp10 miliar pada 2030.

Nantinya, program ini akan disalurkan melalui berbagai skema. Mulai dari pembangunan fiber optic, pembangunan tower BTS, hingga jaringan internet satelit dengan produk sejenis Starlink yang memungkinkan jangkauan internet di perdesaan.

Marbot masjid juga ketiban rezeki nomplok di program "Gratispol". Dalam peluncurannya, lima marbot masjid menerima secara simbolik program umrah gratis dari Gubernur Rudy. Kelimanya terdiri dari Mulyadi, marbot Masjid Baiturrahman Sambutan; Muhammad Yusuf, marbot Masjid Agung Pelita; Junaedi, marbot Masjid Fathul Khoir di Samarinda Ulu; Supardi, marbot Masjid Al Azhar di kelurahan Loa Janan Ilir, serta Mardiani, marbot Masjid Raya Darusallam

Merujuk ke dokumen RPJMD, program ini bukan hanya ditujukan pada pegiat keagamaan dari Islam, tapi juga menyasar pada para penjaga rumah ibadah lain dari Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, serta Konghucu. Bentuk pembiayaan perjalanan spiritual, disesuaikan masing-masing kepercayaan. Dengan anggaran Rp31 miliar di 2025, program ini menargetkan sebanyak 750 orang. Meningkat menjadi Rp50 miliar pada 2030 dengan proyeksi penerima sebanyak 865 orang. Syaratnya, penerima program ini akan didata dan tidak boleh menerima bantuan lebih dari sekali.

Selain menerima biaya umrah serta perjalanan spiritual gratis, marbot masjid beserta penjaga rumah ibadah lain akan menerima insentif melalui program "Jospol". Terdapat data awal 4.346 penjaga rumah ibadah yang akan diverifikasi untuk menerima insentif tersebut.

Insentif dari program "Jospol" juga turut diberikan kepada guru sekolah yang terdata sebanyak 51.323 orang. Kemudian juga untuk dosen yang hingga kini masih dalam proses pendataan. Untuk insentif dosen, Bohari mengakui masih memikirkan skema yang tepat. Sebab, pada dasarnya gaji maupun tunjangan dosen berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

"Nanti bisa melalui dana riset," ucapnya.

Sementara itu, konsultan Rudy-Seno, Irfan Wahid, yang turut menghadiri peluncuran "Gratispol" menyebutkan bahwa program ini melanjutkan keberhasilan program makan siang gratis Prabowo-Gibran serta program DP rumah 0 persen Anies-Sandi pada Pilgub DKI 2017 yang juga dirancang.

"Pada dasarnya bagaimana bahwa sebuah program politik itu ujungnya untuk menyejahterakan masyarakat. Nama Gratispol itu supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat," ungkapnya. (*)