kaltimkece.id "Bisa kambuh nih, migrainku kalau begini caranya," tutur Hinata--bukan nama sebenarnya--, pegawai di salah satu lembaga di Universitas Mulawarman, Samarinda. Akhir-akhir ini, ia mengeluhkan ketiadaan alat tulis kantor di tempatnya bekerja. Kantornya bahkan kini mengarahkan agar memakai kertas bekas di lembar yang masih kosong.

"Dampak efisiensi anggaran," keluhnya kepada kaltimkece.id. Padahal sebutnya, lembaga tempat ia bekerja membutuhkan ketersediaan kertas untuk sehari-hari. Salah satu layanan yang disediakan lembaga tersebut adalah kursus. Ia merupakan salah satu pengajar di sana.

"Honor saya mengajar pun mengalami keterlambatan," keluhnya lagi. Status Hinata di lembaga tersebut merupakan pengajar lepas yang dikontrak oleh Unmul dari Badan Layanan Umum (BLU), bukan pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Dikonfirmasi ihwal itu, Rektor Unmul Prof Abdunnur mengakui bahwa terdapat efisiensi anggaran di kampus tertua di Kaltim tersebut. Salah satunya adalah ATK. "Sama seperti instansi pemerintah lainnya, dikurangi hingga 90 persen," sebut Abdunnur.

Mau tak mau, lembaga yang ia pimpin mesti beradaptasi. Dirinya merencanakan agar lembar-lembar disposisi yang biasa diimbuhkan tanda tangan secara fisik, kini ditandatangani secara digital sehingga sebisa mungkin menghemat kertas.

Meskipun begitu, ia membantah bahwa pemangkasan itu berdampak terhadap gaji ataupun honor pegawai yang bekerja untuk Unmul. Ia menduga, apa yang dialami sejumlah pegawai yang belum mendapatkan upahnya disebabkan pemblokiran anggaran yang berlangsung beberapa bulan ini.

"Alokasinya ada, kok. Remunerasi juga masih akan berjalan. Kalau memang ada kendala di lembaga tertentu, bisa diajukan saja karena alokasi dananya ada," terang Rektor.

Ia membeberkan detail presentase anggaran yang diblokir dari Kementerian Sains, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemensaintekdikti). Untuk anggaran murni yang bersumber dari APBN berkurang 83 persen. Kemudian untuk yang bersumber bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) berkurang 44 persen, dari Rp79 miliar menjadi Rp39 miliar.

Lalu anggaran dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didapatkan Unmul dari biaya uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa serta pengelolaan aset, berkurang 44 persen. Untuk PNBP, jumlahnya menyusut dari Rp245 miliar menjadi Rp108 miliar.

"Sebenarnya kami juga pertanyakan, ini pemasukan kami sendiri kenapa diblokir," katanya heran.

Guru besar bidang Ekologi Perairan itu menyebut bahwa dirinya beserta pimpinan kampus lain berusaha keras agar efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap kenaikan UKT maupun pemangkasan gaji, honor, dan insentif. Termasuk juga tidak memangkas anggaran kegiatan mahasiswa agar tetap berjalan.

Namun, dengan besarnya jumlah anggaran yang dipotong, beberapa aspek akhirnya mesti dihemat atau ditiadakan. Selain ATK dan perjalanan dinas yang secara umum dipangkas di seluruh instansi pemerintah, Unmul juga mesti menghemat listrik, air, serta biaya pemeliharaan.

"Kami usahakan agar penghematan listrik tidak menganggu alat-alat praktikum. Untuk pemeliharaan, selama tidak mendesak memang akan dikurangi," sebutnya.

Dirinya pun berkelakar turut berkorban untuk efisiensi anggaran. Sedianya, Unmul merupakan salah satu perguruan tinggi yang diundang pada peluncuran Danantara di Istana Negara pada 24 Februari lalu. Ia pun akhirnya memilih untuk tidak hadir.

"(Memilih tak hadir) karena sudah ada agenda terjadwal lainnya. Sekalian hitung-hitungan efisiensi," ucapnya sambil tertawa kecil. Beberapa agenda rapat akhirnya dilaksanakan secara daring.

Efisiensi anggaran di lingkup perguruan tinggi merupakan instruksi Kemensaintekdikti yang tertuang dalam Surat Edaran 4/2025 yang dikeluarkan pada 10 Februari 2025. Surat edaran itu menindaklanjuti Instruksi Presiden 1/2025 yang dikeluarkan Prabowo Subianto sebulan sebelumnya.

Terdapat beberapa poin yang dimuat dalam edaran tersebut. Poin pertama soal penghematan penggunaan listrik dan air, termasuk air minum. Poin-poin selanjutnya membahas penghematan dalam penyelenggaraan rapat, pengadaan paket seminar seperti plakat, dan pengurangan perjalanan dinas.

Lebih jauh dari bleid itu, Unmul pun harus menghemat pengadaan dan penggunaan sarana prasarana kantor, serta pengurangan biaya pemeliharaan. Ditekankan dalam surat edaran tersebut bahwa pemeliharaan fisik diprioritaskan terhadap perbaikan yang sifatnya penting dan beresiko tinggi.

Dari Unmul, kaltimkece.id beralih ke Politeknik Negeri Samarinda (Polnes). Wakil Direktur Akademik Dedy Irawan bersedia menemui reporter kaltimkece.id dan memberikan gambaran dampak efisiensi anggaran di kampus tersebut yang telah dipangkas hingga 40 persen. "Untuk perjalanan dinas sementara kami hilangkan sama sekali," jelasnya.

Penghilangan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas, sebutnya, berdampak terhadap pengembangan sumber daya manusia bagi dosen serta kegiatan lomba yang biasa diikuti oleh mahasiswa. "Mau bagaimana, berlomba dengan siapa juga? Kampus lain pun mengalami nasib serupa," ujarnya.

Konsumsi rapat yang biasanya disediakan pun dihilangkan. Tak terkecuali, tunjangan struktural yang diberikan bagi dosen dengan jabatan tertentu di kampus, termasuk tunjangan dirinya selaku wakil direktur di Polnes. "Dipotong setengahnya. Kalau untuk konsumsi rapat, ambil minum dari dispenser saja," tutur Dedy.

Ia dan unsur pimpinan Polnes berupaya agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan efektif. Apalagi umumnya pengajaran di Polnes sebagai perguruan tinggi vokasi bersifat praktikum sehingga tidak akan efektif apabila dilaksanakan secara daring.

Dirinya pun berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran untuk efisiensi anggaran di dunia pendidikan. Serupa dengan rektor Unmul, Dedy berharap agar alokasi anggaran dari PNBP tidak ikut mengalami pemotongan. "Tidak mungkin juga kami menaikkan UKT sebagaimana yang banyak dibicarakan. PNBP yang bersumber dari UKT saja alokasinya dipotong," sebutnya.

Sejauh ini, Polnes masih dapat bertahan dengan efisiensi anggaran. Namun, hitung-hitungan yang telah dilakukan dengan kondisi anggaran yang ada Polnes hanya dapat mempertahankan kegiatan belajar mengajar secara efektif selama empat bulan atau satu semester ke depan. "Kami masih memikirkan sejumlah opsi jika nantinya sudah tidak mampu bertahan lagi," ungkap Dedy. 

Nasib serupa dialami perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Reporter kaltimkece.id mendatangi Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI), Abdul Wahid.

"Total efisiensi anggaran di UINSI mencapai Rp27 miliar," sebut Wahid, sapaan akrabnya.

Pemangkasan itu berdampak terhadap kegiatan sosialisasi, penelitian dan pengabdian masyarakat, bimbingan skripsi, kegiatan mahasiswa, termasuk seminar hasil, serta kegiatan yudisium dan wisuda. "Sebagian besar dinolkan terutama untuk kegiatan sosialisasi serta penelitian," jelasnya.

Selain kegiatan yang memuat perjalanan dinas, seminar hasil dan yudisium mahasiswa pun anggarannya turut dipangkas habis. Kegiatan wisuda yang biasanya dilakukan empat kali dalam setahun pun dikurangi menjadi dua kali. "Konsumsi wisuda yang biasanya makan berat juga akan dikurangi menjadi cemilan ringan." ungkap Wahid.

Kegiatan keagamaan yang diadakan lembaga Ma'had Al Jami'ah di UINSI juga terdampak efisiensi. Tahsin Al-Qur'an mengalami pemangkasan dari Rp256 juta menjadi Rp128 juta. Kemudian Ta'lim Afkar dari Rp116 juta menjadi Rp58 juta. Lalu Tathbiq Amaly dari Rp128 juta menjadi Rp64 juta.

Honor pengajar lepas di Ma'had Al Jamiah pun mengalami pengurangan dari Rp150 ribu menjadi Rp25 ribu. Selain itu, biaya untuk pemeliharaan gedung dipangkas dari Rp860 juta menjadi Rp86 juta. Abdul Wahid  berharap agar pemangkasan anggaran dapat dikurangi supaya sejumlah kegiatan yang menjadi kebutuhan dasar bagi mahasiswa UINSI dapat kembali diadakan.

"Untuk perkuliahan reguler memang masih bisa berjalan, tetapi yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi untuk penelitian dan pengabdian lain sudah tidak bisa jalan sama sekali," keluhnya. (*)