kaltimkece.id Empat meja panjang dengan alas kain kotak-kotak hitam-merah khas Sarung Samarinda sudah disusun di Prince Room, Swiss Bellhotel Borneo Samarinda. Di depan deretan perabotan itu, sebuah podium berdiri sendirian di atas panggung. Ada enam kursi yang ditemani seperangkat gong di sebelah podium. Ruang pertemuan itu sepi sekali pada Selasa, 3 Maret 2020.

Lokasi ini sedianya menjadi tempat Musyawarah Daerah X DPD Golkar Kaltim. Musda direncanakan berjalan pada 4-5 Maret 2020. Agenda utama dari hajatan politik lima tahunan ini adalah memilih ketua Golkar Kaltim periode 2020-2025. Hanya dalam hitungan jam, musda ditunda. 

"Musda (Golkar Kaltim) ditunda menunggu penetapan lebih lanjut dari DPP (dewan pengurus pusat)," terang Sekretaris Panitia Pengarah Musda X Golkar Kaltim, Muhammad Fathurazzi, kepada kaltimkece.id. 

Surat penundaan Musda X Golkar Kaltim diakui baru diterima panitia hanya 16 jam sebelum pembukaan. Persisnya, Selasa, 3 Maret 2020, pukul 18.00 Wita. Surat diterbitkan pengurus DPP Golkar bidang kepartaian. 

"Jelas, (surat itu) diketahui Pak Airlangga (Hartarto, ketua umum Partai Golkar)," jawabnya. 

Pria berkacamata itu menjelaskan alasan DPP Golkar menunda musda di Kaltim. Persoalannya masalah jadwal. Sepanjang Maret 2020, ada 34 DPD Golkar se-Indonesia yang mengadakan musda. Sementara itu, perwakilan pengurus pusat mesti hadir di setiap musda. 

"(Perwakilan) DPP agak kesulitan hadir di setiap daerah itu," ujarnya.

Segera setelah menerima surat penundaan dari DPP, panitia musda menerbitkan surat pemberitahuan kepada sepuluh DPD Golkar se-Kaltim. Surat bernomor 386/DPD/GOLKAR/KALTIM/III/2020 itu ditandatangani Wakil Ketua Panitia Pengarah Musda Sarkowi V Zahry bersama sekretaris. Ada kalimat yang ditebalkan yaitu "Musda X Golkar Kaltim ditunda hingga ada penetapan lebih lanjut dari dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar."

Penundaan musda yang mendadak ini diyakini membawa dampak bagi bakal calon yang melamar sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim. Ada tiga nama besar yang bersaing memimpin partai beringin di level provinsi. Pertama, tentu saja kader Golkar yang amat loyal, Makmur HAPK. Mantan bupati Berau dua periode ini sekarang menjabat ketua DPRD Kaltim. Kedua adalah Rudi Masud, anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim dari Golkar. Nama terakhir adalah Gubernur Kaltim Isran Noor. Ia pernah memimpin beberapa partai di luar Golkar sehingga sukar menyebutnya sebagai kader murni partai.

Namun demikian, justru Isran Noor yang paling lincah menjelang musda. Hanya beberapa hari lalu, Isran "bersilaturahmi" dengan ketua umum partai, Airlangga Hartato. Ia ditemani politikus senior Golkar Kaltim Dahri Yasin dan Bahrid Buseng. Kepada media, Dahri mengatakan, pertemuan tersebut hanya silaturahmi.

Pengamat politik lokal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Lutfi Wahyudi, menganalisis penundaan musda ini. Tanpa kepastian tanggal pelaksanaan, terbuka celah buat para kandidat menghadapi pertarungan. 

"Celah yang awalnya tidak bisa masuk (bursa pencalonan), jadi terbuka. Celah yang awalnya tidak begitu mendapat dukungan, bisa memiliki waktu lebih untuk melobi," tuturnya. 

Penyelenggaraan musyawarah Partai Golkar di daerah diatur menurut Juklak-2/DPP/Golkar/II/2020. Sesuai pasal 35, pemilik hak suara terdiri dari tujuh perwakilan berbagai struktur. Perinciannya adalah satu suara dari DPP Golkar, DPD Golkar provinsi, dewan pertimbangan Golkar Kaltim, organisiasi sayap di daerah, pimpinan daerah provinsi ormas pendiri, dan pimpinan daerah ormas yang didirikan. Suara terbanyak berasal dari 10 DPD Golkar kabupaten dan kota se-Kaltim. Dengan demikian, ada 16 suara yang diperebutkan dalam pemilihan ketua.

Di samping keuntungan bagi beberapa kandidat, Lutfi menilai, penundaan musda turut membawa kerugian. Bakal calon yang sudah siap bisa kehilangan basis dukungan. 

"Alasan bahwa penundaan musda disebabkan agenda DPP yang padat malah mengindikasikan ada problem. Ini sangat disayangkan bagi partai sebesar Golkar yang akar keorganisasiannya telah kuat menancap sejak Orde Baru," terangnya.

Lutfi yakin tidak ada istilah kebetulan dalam politik. Semuanya telah didesain. Besar kemungkinan keputusan penundaan mendadak ini berhubungan dengan peristiwa-peristiwa politik sebelum musda. (*)

Editor: Fel GM