kaltimkece.id Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud buka suara mengenai polemik pengadaan mobil dinas sebesar Rp8,5 miliar. Ditemui dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kaltim, Senin, 23 Februari 2026, ia menyebut kendaraan itu juga digunakan untuk menerima tamu-tamu daerah di Jakarta.

"Kaltim termasuk wilayah Ibu Kota Nusantara. Tamu Kaltim itu bukan hanya kepala daerah tapi global. Masa kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Jangan, dong. Jaga, dong, marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur," sebutnya.

Pernyataan itu segera memanen sorotan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Saipul, menyebut jika telinga dan mata Gubernur bagus, keriuhan masyarakat di media sosial mengenai pengadaan mobil mewah seharusnya menjadi pertimbangan.

"Nyatanya ia bergeming," ucapnya.

Saipul menilai pengadaan mobil dengan harga fantastis dapat menjadi preseden tak baik bagi bawahan gubernur di organisasi perangkat daerah. Arahan efisiensi anggaran bisa saja terasa semu. Bagaimana mungkin, tanya Saipul, bawahan patuh terhadap arahan kebijakan efisiensi anggaran sementara di atasnya saja tidak patuh?

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini sebelumnya mengira kabar Rp8,5 miliar itu adalah pengadaan untuk beberapa mobil dinas. Ia kaget ketika jumlah tersebut hanya untuk satu kendaraan.

"Kesimpulan saya, Gubernur Kaltim tidak punya sense of crisis," sebutnya.

Sementara itu, Koordinator Kelompok Kerja 30, Buyung Marajo, menyinggung soal marwah daerah yang disebut Gubernur. Menurutnya, status Kaltim sebagai sebuah provinsi maupun Rudy Mas'ud sebagai Gubernur Kaltim tak bergantung dari kendaraan mewah.

"Hanya karena pakai bajaj pun tidak akan menghapus status dia sebagai gubernur," kelakarnya.

Buyung menilai momen pemangkasan dana transfer pemerintah pusat ke daerah seharusnya menjadi ujian. Seorang kepala daerah akan dilihat lebih mementingkan anggaran untuk pelayanan publik atau hasrat pribadinya.

"Di tengah defisit anggaran, apakah mereka masih berpihak kepada rakyat?"

Penjelasan Lengkap Gubernur

Sebelumnya, Rudy Mas'ud menyebutkan tidak ada pengadaan mobil untuk gubernur di wilayah Benua Etam. Perjalanan dinas gubernur ke sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim disebut menggunakan kendaraan pribadi.

"Sayang tidak ditampilkan di sini, hancur semua. Tetapi tak ada masalah, semua untuk masyarakat Kaltim," terangnya.

Mengenai pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar, kepala daerah yang akrab disapa Harum itu mengatakan mobil tersebut berada di kantor Badan Penghubung dan Mes Pemprov Kaltim di Jakarta. Fungsinya menerima berbagai tamu daerah di sana.

Harum menyebutkan, terlepas dari harganya, spesifikasi mobil dinas Rp8,5 miliar sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 7/2006. Mobil jenis sedan dibatasi 3.000 cc sementara untuk jenis jip 4.500 cc.

"Yang kami adakan pun yang 3.000 cc. Persoalan harga, ada rupa ada harga, ada mutu ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya," sambungnya.

Pernyataan gubernur ini sedikit berbeda dengan penjelasan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni beberapa hari sebelumnya. Sri justru menyebutkan pertimbangan kendaraan mobil dinas baru untuk menempuh medan terjal.

Sri bahkan memberikan contoh ketika dalam suatu perjalanan dinas, Gubernur pernah sampai berganti mobil. Di perjalanan lain saat melintasi Penajam Paser Utara dan Kutai Barat, kendaraan rombongan Pemprov Kaltim sampai tertahan di hutan.

Dengan spesifikasi kendaraan yang mampu menembus medan terjal, Sri mengatakan Gubernur Kaltim memiliki referensi membangun akses jalan serta infrastruktur di sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim. Kendaraan Rp8,5 miliar juga disebut pantas menerima tamu dari luar daerah.

Sebagai informasi, situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Kaltim menyebutkan kendaraan Rp8,5 miliar yang dimaksud merupakan SUV Hybrid berkapasitas mesin 2.996 cc dan bertenaga 434 HP. Mobil ini dilengkapi baterai 38,2 kWh, motor listrik 140 HP, serta torsi 620 Nm.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menyatakan tak mengetahui mobil tersebut berada di Jakarta atau Kaltim. Ia menilai mobil itu seharusnya di Kaltim. Namun ia memaklumi ketika disinggung bahwa Gubernur Kaltim telah menyatakan posisi mobil tersebut di Jakarta.

"Kita ini enggak ada mobil untuk perjalanan di Jakarta. Kita malah sewa jadinya, masa kalah sama yang lain," ucapnya.

Hasanuddin menilai proses pengadaan kendaraan Gubernur Kaltim sesuai prosedur. Mulai penentuan standar satuan harga dan analisis standar biaya, dan belanja melalui e-katalog dengan pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan.

DPRD Kaltim Disebut Dapat Mobil Dinas Baru

Dalam wawancara yang sama, Hasanuddin Mas'ud atau akrab disapa Hamas menyebutkan Sekretariat DPRD Kaltim dalam proses pengadaan kendaraan. Mobil dinas itu diperuntukkan bagi alat kelengkapan DPRD Kaltim.

Kendaraan disebut akan tersedia untuk empat pimpinan DPRD Kaltim yang terdiri dari satu ketua serta tiga wakil ketua. Setiap ketua komisi serta sekretariat DPRD Kaltim juga dapat.

"Bukan hanya untuk satu orang tapi seluruh alat kelengkapan dewan," sebut ketua DPRD.

Berbeda dengan kepala daerah, spesifikasi mobil pimpinan DPRD disebut lebih rendah. Ketua DPRD Kaltim hanya 2.700 cc sementara wakil ketua 2.500 cc.

"Palingan nanti kendaraannya (Mitsubishi) Pajero, lah," sebutnya.

Hamas tak memerinci proses pengadaan kendaraan tersebut saat ini. Ia menjelaskan sejumlah kendaraan di lingkup DPRD Kaltim telah berusia tujuh hingga sepuluh tahun. Biaya perawatan dan pemeliharaannya membebani ongkos. Sebagian juga telah dilelang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

"Jadi bukan soal kenyamanan tapi efisiensi jangka panjang. Prinsipnya semua yang dikeluarkan berdampak kepada kinerja," tutupnya. (*)