kaltimkece.id Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltim riuh sejenak saat Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyelipkan bait pantun dalam pidato perdananya dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi Kaltim, Senin, 3 Maret 2025.

"Bumi Etam indahlah sangat, hijau pepohonan udara sehat, mari bersama merajut semangat, generasi emas semakin dekat."

Berpakaian dinas harian berwarna khaki dengan pin emas di dada kiri, Rudy yang baru saja tuntas mengikuti retret kepala daerah di Magelang, memastikan dalam 100 hari kepemimpinannya bersama Seno Aji, akan menjadi perhatian besar masyarakat Kaltim.

"Kami akan selaraskan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun ke depan dalam tahun ini. Karena itu, kami mengajak DPRD Kaltim agar berkolaborasi dalam mewujudkannya," sebut mantan anggota Komisi III DPR RI itu.

Menutup pidatonya, Rudy mengakui bahwa pemerintah pusat sedang menerapkan kebijakan efesiensi anggaran. Kondisi ekonomi dunia pun, sebutnya, dalam keadaan yang bergejolak. Namun, ia meyakini bahwa kondisi-kondisi tersebut tak akan menghalangi pemerintah daerah dalam mewujudkan janji-janji politiknya. 

Ditemui usai rapat paripurna, Rudy menegaskan bahwa janji-janji dalam Gratispol akan segera diwujudkan. Mulai dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, jaringan internet gratis, hingga umrah gratis untuk marbot masjid.

Di ranah pendidikan, Rudy menegaskan bahwa tidak akan ada lagi beasiswa untuk mereka yang menempuh pendidikan di wilayah Kaltim. Beasiswa hanya berlaku bagi mereka yang melanjutkan pendidikan ke luar Kaltim. Sementara untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan gratis, akan disesuaikan menurut kelas dan diprioritaskan untuk warga kurang mampu.

"Insya Allah anggaran kita cukup, kalau perlu kita pangkas (anggaran) yang lain," ujarnya.

Diwawancara terpisah, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebutkan bahwa produk hukum untuk kebijakan Gratispol dalam proses persetujuan Kementerian Dalam Negeri menjadi peraturan gubernur. "Itu menjadi fokus tim transisi saat ini," ungkapnya.

Sebagai informasi, tim transisi pemerintahan Rudy-Seno dipimpin oleh mantan Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso. Ia didampingi sejumlah akademikus dari Universitas Mulawarman, Samarinda, yaitu Prof Bohari Yusuf, Aji Sofyan Effendi, Hajrah, serta Achmad Zaini.

Selain akademikus Unmul, tim transisi melibatkan Akhmad Fathoni yang merupakan pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian ada Wakil Rektor Universitas Siber Asia, Abdul Wahab Bangkona, yang juga merupakan mantan sekretaris jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Serta Syahrir A Pasinringi dari Universitas Hasannudin.

Selain akademikus, nama politikus gaek Putra Jaya Husin yang sebelumnya merupakan mantan sekretaris Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional juga turut dalam daftar nama tim transisi. Kemudian ada purnawirawan jenderal bintang dua polisi Muhammad Arkan Hamzah yang sebelumnya merupakan analis kebijakan utama Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri.

Lalu ada ketua Forum Satunusa yang merupakan salah satu organisasi masyarakat pendukung Rudy-Seno di pilkada lalu, Herman A Hasan. Serta konsultan komunikasi politik Irfan Wahid atau yang dikenal sebagai Ipang Wahid. Total, terdapat 12 anggota tim transisi Rudy-Seno.

Kembali ke program Gratispol, Seno Aji menegaskan bahwa tidak ada syarat nilai sebagaimana yang berlaku di program beasiswa di periode sebelumnya. Hanya batasan umur yang berlaku untuk masing-masing jenjang dari S1 hingga S3. "Tapi, jangan sampai bapak-bapak 50 tahun mendaftar beasiswa untuk S1," kelakarnya.

Selain batasan umur, ia menegaskan bahwa "Gratispol" diprioritaskan untuk mereka yang menempuh pendidikan di Kaltim. Untuk mereka yang menempuh pendidikan di luar daerah hingga luar negeri akan dibantu dengan program lain yang akan dinamai Beasiswa Kaltim Sukses.

"Jadi ada Gratispol, ada Beasiswa Kaltim Sukses," bebernya.

Ia menyebutkan, bahwa mereka yang menempuh pendidikan di luar Kaltim dinilai mampu secara ekonomi sehingga hanya diberikan beasiswa. Selain itu, pendidikan di Kaltim diprioritaskan agar dapat meningkatkan kualitas mutu sekolah dan perguruan tinggi di Kaltim menjadi unggul. "Makanya kita gratiskan," tandasnya.

Dalam dokumen Surat Edaran Wakil Gubernur Kaltim dengan nomor 000.7.2.4/4566/Bapp-II yang diterbitkan 24 Februari 2025, Seno Aji telah mengimbau segenap organisasi perangkat daerah untuk merancang Gratispol dalam penyusunan RPJMD serta rencana strategis organisasi perangkat daerah.

Dokumen tersebut memuat dua program unggulan pemerintahan Rudy-Seno. Yaitu Gratispol dan Jospol. Gratispol terdiri dari tujuh program gratis, yaitu bersekolah SMA/SMK hingga S3, gratis biaya berobat dan layanan kesehatan, kemudian gratis makanan bergizi. Lalu gratis wifi internet di seluruh desa, gratis seragam sekolah, gratis biaya administrasi kepemilikan rumah, serta gratis haji dan umrah untuk marbot.

Adapun Jospol memuat sembilan program. Program-program tersebut terdiri dari hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern; pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan pelayanan publik; dan peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah.

Selanjutnya Jospol mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM; mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa; membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan dan rumah sakit; membangun infrastruktur di seluruh Kaltim, seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi dan pelabuhan internasional.

Kemudian revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata; serta terakhir, memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerja sama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta.

Dalam surat imbauan tersebut, Seno memerintahkan sekretaris provinsi selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar menyusun rencana kerangka keuangan daerah dalam RPJMD menyesuaikan visi misi tersebut.

Seno Aji juga memberikan tenggat waktu paling lambat 14 Maret 2025 untuk pembuatan dokumen awal RPJMD dan renstra organisasi perangkat daerah agar selanjutnya dapat dibahas bersama pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik. Tanda tangan Seno Aji serta stempel gubernur Kaltim menutup lampiran surat edaran dua halaman tersebut. (*)