kaltimkece.id Berseragam pakaian dinas upacara besar (PDUB), Rudy Mas'ud dan Seno Aji melangkah mantap menuju Istana Kepresidenan, Jakarta. Berjalan kaki dari Monumen Nasional bersama ratusan pasangan kepala daerah dari seluruh Indonesia, mereka menyusuri Jalan Medan Merdeka Utara, dan istana. Kamis 20 Februari 2025, keduanya akan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim 2025-2029.

Pertama kali dalam sejarah Indonesia, presiden melantik seluruh kepala daerah di istana. Pagi itu, Presiden Prabowo melantik 961 kepala daerah secara serentak. Selain Rudy-Seno, beberapa kepala daerah asal Kaltim yang turut dilantik adalah Andi Harun dan Saefuddin Zuhri dari Samarinda, Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo dari Balikpapan.

Kemudian ada Neni Moerniaeni dan Agus Haris dari Bontang, Fahmi Fadli dan Ikhwan Antasari dari Paser, Ardiansyah Sulaiman dan Mahyunadi dari Kutai Timur, Frederick Edwin dan Nanang Adriani dari Kutai Barat, serta Mudyat Noor dan Abdul Waris dari Penajam Paser Utara.

Sementara itu, pelantikan bupati Berau, Kutai Kartanegara, serta Mahakam Ulu masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, gugatan terhadap masing-masing daerah tersebut dilanjutkan MK ke tahap pembuktian.

Ditemui usai pelantikan, Rudy Mas'ud menegaskan bahwa dirinya dan Seno Aji akan segera menunaikan janji-janji politik mereka, yang mereka sebut sebagai Gratispol. Terutama soal pendidikan gratis, segera mereka tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Yang mampu memutus rantai kemiskinan dan kebodohan itu adalah pendidikan. Maka pendidikan harus kita letakkan yang pertama," tegasnya.

Rudi pun bersyukur ketika daerah lain rakyatnya masih menuntut pendidikan gratis, dirinya dan Seno Aji telah menyiapkan Gratispol pendidikan gratis masyarakat Kaltim mulai jenjang SMA/SMK, S1, S2, hingga S3.

Lebih jauh, Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan bahwa efesiensi anggaran yang sedang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden 1/2025 tak akan berpengaruh terhadap realisasi janji politik mereka.

"Kami sudah pastikan anggaran di Kaltim tercukupi dan hanya sebagian kecil kita bisa minimalisasi. Tetapi untuk program-program unggulan akan tetap kita lakukan dengan baik," tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kaltimkece.id, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim sedang mempersiapkan pendataan untuk penerima pendidikan gratis dari program tersebut. Berdasarkan dokumen yang diterima kaltimkece.id dengan nomor 500.10.9.8/3670/Disdikbud.III, rapat pendataan penerima pendidikan gratis sejatinya akan digelar pada Rabu, 19 Februari 2025.

Surat tersebut ditandatangani secara digital oleh Irhamsyah, pelaksana tugas (Plt) kepala Disdikbud Kaltim sebelum dirinya dirotasi ke Dinas Perhubungan. Surat tersebut tertanggal 14 Februari 2025.

Berbagai petinggi kampus tertera dalam daftar undangan surat tersebut. Mulai dari Prof Bohari Yusuf dan Ahmad Zaini dari Universitas Mulawarman (Unmul). Herman Hasan dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, turut diundang.

Kemudian wakil rektor Bidang Kerjasama dari Unmul, UINSI, Universitas Muhammadiyah Kaltim, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Kesehatan Samarinda, dan Sekolah Tinggi Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda.

Lalu, surat itu juga memuat undangan terhadap segenap kepala program studi dari jenjang S1 hingga S3. Termasuk juga jurusan-jurusan diploma dari jenjang D3 hingga D4. Total, terdapat 55 jumlah undangan yang termuat dalam surat tersebut.

Namun, saat kaltimkece.id menyambangi Disdikbud Kaltim sesuai jadwal, ruang rapat Mahakam di lantai 1 yang tertera di surat sebagai lokasi pendataan terlihat kosong melompong.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Plt Kepala Disdikbud Kaltim Rahmat Ramadhan menyebutkan bahwa awalnya rapat memang akan berlangsung pada Rabu, 19 Februari 2025. Namun, rapat itu akhirnya ditunda pada Senin, 24 Februari 2025.

"Kami masih menunggu petunjuk teknis dari gubernur baru," ucapnya saat ditemui usai peresmian gedung Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina di Jalan Padat Karya, Samarinda, sehari sebelum pelantikan Rudy-Seno.

Dirinya masih akan memastikan, apakah syarat-syarat yang nantinya berlaku akan serupa dengan Beasiswa Kaltim Tuntas yang diberlakukan pada masa kepemimpinan Isran-Hadi. Atau justru akan ada peningkatan dan perluasan penerima insentif pendidikan.

"Nanti akan dilihat juga dengan tim beasiswa yang ada sekarang. Tim transisi juga sedang bekerja, jadi belum final," tutupnya.

Pengamat ekonomi Purwadi, menilai janji Rudy-Seno mengenai pendidikan gratis harus segera diwujudkan. Ia menyoroti daftar undangan rapat di Disdikbud Kaltim yang hanya memanggil perguruan tinggi di Samarinda. Padahal, ada sembilan kabupaten dan kota lainnya di Kaltim.

"Jangan sampai nanti seperti makan bergizi gratis, uji coba dan uji coba terus," ucapnya.

Akademikus Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu juga menilai bahwa Gratispol harus menunjukkan peningkatan dari Beasiswa Kaltim Tuntas sebagai program pendahulunya.

Salah satunya dengan pemberian insentif terhadap mahasiswa asal Kaltim yang melanjutkan pendidikan di luar daerah. Sebab, beberapa jurusan masih tidak tersedia untuk studi magister di Kaltim. Seperti jurusan Psikologi dan Ilmu Komunikasi.

"Selama memiliki KTP Kaltim harus digratiskan pendidikannya, jangan ada diskriminasi," ujarnya.

Berkaca dengan dampak efesiensi anggaran yang sedang berlangsung, ia mengingatkan agar Rudy-Seno tidak mengorbankan anggaran lain yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Meskipun begitu, ia menilai janji Rudy-Seno dapat diwujudkan dengan memangkas alokasi anggaran yang tidak efesien.

"Asal pejabat itu mau puasa dan mengencangkan ikat pinggang, bisa saja. Jangan seperti sekarang, mobil plat merah saja masih dipakai untuk keperluan pribadi," tegasnya. (*)