kaltimkece.id Setelah penajaman visi dan misi, debat publik memasuki bagian yaitu setiap kandidat memberikan pertanyaan kepada kandidat yang lain. kaltimkece.id menyajikan seluruh transkripsi sesi ini agar pembaca juga bisa objektif menilai kualitas debat tersebut (transkripsi ini boleh diabaikan apabila pembaca telah menyaksikan siaran langsung maupun rekaman debat tersebut). Kami melakukan beberapa perbaikan minor demi kenyamanan pembaca belaka.
[Moderator] Kandidat nomor urut tiga bertanya kepada kandidat nomor urut satu.
[Pertanyaan Sarwono] Di misi yang keenam, Anda menyebutkan mewujudkan fasilitas sosial dan prasarana lingkungan yang acceptable dan standar. Satu saja, yaitu tentang penerangan jalan. Samarinda masih kurang penerangan jalannya. Pertanyaannya adalah, OPD apa yang terkait, yang bertanggung jawab, yang harus di-support dan mendapat arahan bekerja lebih maksimal dalam penerangan jalan. Dan sumber pendanaan yang perlu dioptimalkan untuk penerangan jalan. Karena kasihan masyarakat Samarinda. Jangankan yang di kelurahan sampai Sambutan, Pampang, Palaran, di kota saja terkadang malam gelap. Taman Samarendah bagus, tapi lampunya gelap ini perlu penerangan. Kami mohon jawabannya.
[Jawaban Darlis] Terima kasih Ustaz Haji Sarwono. Barkati-Darlis ke depan akan memposisikan birokrat dalam satu kesatuan kerja. Walaupun ada tupoksi-nya (tugas pokok dan fungsi) tetapi kalau tidak saling menunjang, pelaksanaan tupoksi tidak akan bisa maksimal. Contoh, misalnya, bagaimana ketertiban jalan kita kalau hanya sekadar PU (pekerjaan umum) menjadi ujung tombak. Diserahkan sepenuhnya kepada PU untuk menghadirkan kenyamanan berlalu-lintas di jalan raya, itu pasti tidak akan maksimal. Kenapa? Karena di sana ada tanggung jawab dinas perhubungan, pengairan, dinas perizinan.
Demikian juga OPD-OPD yang lain. Oleh karena itu, di samping tupoksi, bagi Barkati-Darlis, kita juga harus saling berkoordinasi. Ke depan, birokrat tidak boleh ada ego sektoral sehingga terkesan jalan masing-masing. Kita ingin satu komando. Barkati-Darlis menjadikan birokrat Samarinda bekerja dalam satu tim yang utuh walaupun dengan tupoksi masing-masing. Insya Allah Barkati-Darlis percaya, dengan pola kerja seperti itu, tupoksi di OPD bisa akan berjalan seoptimal dan semaksimal mungkin. Sehingga pada akhirnya, masyarakat mendapatkan pelayanan, mendapatkan fasilitas yang memadai sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh warga kota Samarinda.
Jadi, sekali lagi, kuncinya adalah seluruh OPD harus bekerja dalam satu tim yang utuh tanpa menghilangkan tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing.
[Penilaian Lutfi Wahyudi] Jawaban tersebut tidak langsung mengarah kepada pertanyaan yang diajukan. Deskripsi pembukanya terlalu panjang dan melebar sehingga tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan yang sederhana dan jelas yang diajukan oleh kandidat nomor urut tiga. Jawaban seperti ini, khas politikus.
[Penilaian Buyung Marajo] Selalu saja mempersoalkan koordinasi dan tanggung jawab. Padahal sudah kewajiban kepala daerah memastikan bawahan terkoordinasi. Sekali lagi, tidak ada istimewa dari sesuatu yang sudah seharusnya demikian.
[Tanggapan Sarwono] Pasangan kami, Zairin-Sarwono, berkomitmen untuk program yang satu ini. Karena sebelumnya, OPD yang ditugaskan untuk penerangan jalan adalah DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan). Kemudian terjadi perubahan struktur pemerintahan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri yang tadinya DKP menangani lampu penerangan jalan, sekarang dialihkan kepada dua OPD. Dan ini perlu ekstra melakukan koordinasi sosialisasi dan penganggaran tepat sasaran.
Yang pertama untuk jalan protokol OPD-nya adalah dinas perhubungan. Sementara untuk jalan lingkungan, OPD-nya adalah perkim, dinas perumahan dan permukiman. Bagaimana masyarakat bisa mudah mendapatkan pelayanan karena mereka sudah menunaikan kewajibannya. Masyarakat setiap bulan membayar listrik. Di situ ada pajak penerangan jalan 15 persen. Dan pemasukan PAD dari pajak penerangan jalan yang dibayar oleh masyarakat kepada PLN, 15 persen diserahkan kepada kas daerah, totalnya Rp 34 miliar.
Bagaimana masyarakat bisa tenang kalau gelap suasananya? Maka juga harus dilakukan sistem aplikasi dan informasi. Kalau lampu jalan protokol berarti perhubungan kalau jalan lingkungan berarti perkim. Dan dibuat mudah sistem aplikasi. Mendaftar sistem aplikasi, mereka bisa mendapat informasi dan tentu saja dengan pelayanan yang tepat sasaran. Yang ketiga, sumber dari CSR bisa dilakukan untuk lingkungan.
[Penilaian Lutfi Wahyudi] Strategi umum dalam debat, pembuat pertanyaan dalam hal ini kandidat nomor urut tiga tahu persis jawabannya. Smart.
***
[Moderator] Kandidat nomor urut satu bertanya kepada kandidat nomor urut dua.
[Pertanyaan Darlis] Bapak Doktor Haji Rusmadi yang saya hormati, sudah jamak kita dengar ada masyarakat kita memperbandingkan antar pelayanan kesehatan di RS pemerintah dengan RS swasta. Banyak masyarakat kita mengatakan, kok, kalau saya berobat di RS swasta, pelayanannya jauh lebih cepat, lebih enak, dan nyaman dibandingkan dengan RS pemerintah? Menurut Bapak Doktor Rusmadi yang terhormat, kira-kira faktor apa yang membuat perbedaan itu? Padahal kita tahu, dokter di RS pemerintah dan swasta kadang-kadang satu almamater. Tapi mengapa suasana pelayanannya menjadi berbeda? Jadi, saya ingin minta pendapat Bapak Doktor Rusmadi terhadap kasus ini. Terima kasih.
[Jawaban Rusmadi] Pak Darlis yang kami hormati. Persoalan pelayanan kesehatan ini sebenarnya negara menjamin kepada setiap warga negara untuk dijamin pelayanan kesehatannya. Dan pemerintah daerah haruslah memiliki kewajiban dalam rangka memastikan pelayanan kesehatan ini. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Darlis tadi, nampak masih ada perbedaan kualitas pelayanan antara RS pemerintah dan RS swasta. Andi Harun-Rusmadi berkomitmen untuk menjadikan RS pemerintah ini sebagai RS rujukan pertama yang berkualitas. Karena bagaimanapun juga, pemerintah ini bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Persoalannya tidak terbatas hanya pelayanan kesehatan saja. Tetapi kami menyadari juga, seperti kita ketahui, bahwa kadangkala disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Tetapi pemerintah daerah melihat yang namanya kesehatan ini adalah merupakan kewajiban daripada negara, kewajiban daripada pemerintah, sehingga tidak ada jalan lain bagi pemda terutama Andi Harun-Rusmadi untuk memastikan RS pemerintah ini tidak boleh kalah dalam hal pelayanan kualitasnya terhadap RS swasta. Tapi kita juga bersyukur bahwa beban dan tanggung jawab pemerintah ini tidak ringan. Sehingga tumbuhnya RS-RS swasta ini tetap kita berikan sehingga RS pemerintah dan RS swasta ini tetap bisa bersaing di dalam pelayanan kesehatan. Kita kembalikan kepada warga dan warga yang menentukan mana fasilitas RS yang bisa digunakan sebagai pilihan.
[Penilaian Lutfi Wahyudi] Jawaban yang mengambang, abstrak, dan tidak konkret. Tidak seperti performa yang ditunjukkan kandidat ini ketika maju di Pilgub Kaltim yang lalu.
[Penilaian Buyung Marajo] Kesehatan adalah hal utama. Jangan memberikan pilihan layanan RS kepada masyarakat. Layanan kesehatan adalah bentuk dari layanan publik. Jadi bukan urusan mana lebih baik RS pemerintah atau swasta.
[Tanggapan Darlis] Terima kasih, Bapak Doktor Rusmadi. Pada prinsipnya, Barkati-Darlis menganggap bahwa sekalipun di sana-sini tumbuh RS swasta, dan kita apresiasi itu, tetapi sebagai pemerintah, tidak boleh kalah. Keberadaan RS pemerintah tidak boleh kalah dengan swasta. Oleh karena itu, ke depan Insya Allah Barkati-Darlis di samping menggembleng mental para pegiat di RS pemerintah, kita juga harus realistis bahwa ternyata ada persoalan insentif yang kurang memadai di RS pemerintah. Oleh karena itu, Insya Allah, Barkati-Darlis berkomitmen untuk meningkatkan insentif tenaga-tenaga dokter kita, perawat kita, tenaga kesehatan kita, dengan satu catatan. Pegawai RS negeri, pegawai RS pemerintah, tidak boleh kalah dengan pegawai RS swasta. Sekali lagi, RS pemerintah tidak boleh kalah dengan keberadaan RS swasta. Sekalipun mungkin dari segi fasilitas keberadaan RS swasta lebih modern dibanding RS pemerintah, tetapi alasan itu tidak boleh dibenarkan. Terima kasih.
[Penilaian Lutfi Wahyudi] Sebuah cara pandang yang tidak seluruhnya bisa dibenarkan. Dalam good governance, ada tiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang harus berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin karena cara pandang dari kandidat nomor urut satu tersebut, barangkali yang membuat kandidat ini tidak tahu persis jawaban dari pertanyaan yang diajukan sendiri.
***
[Moderator] Kandidat nomor urut dua bertanya kepada kandidat nomor urut tiga.
[Pertanyaan Rusmadi] Pak Sarwono yang kami hormati. Saya tertarik dengan salah satu program unggulan yaitu menciptakan 25 ribu lapangan pekerjaan. Tentu ini adalah sebuah program yang sangat membantu dalam menekan tingkat pengangguran. Dan kalau ini efektif, berarti tingkat pengangguran di Samarinda turun sangat drastis. Seperti kita ketahui, dari data BPS tahun 2019, tingkat pengangguran di Samarinda ini 25.123. Sehingga kalau misalnya dalam masa jabatan Pak Sarwono mampu menciptakan lapangan pekerjaan 25 ribu, berarti selesai ini urusan tingkat pengangguran. Bagaimana cara melakukannya?
[Jawaban Sarwono] Baik, terima kasih, Pak Haji Rusmadi yang saya hormati. Lapangan kerja menjadi kebutuhan riil paska pandemi Covid-19. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Kondisi ekonomi yang lemah, lapangan kerja sangat terbatas, bahkan PHK sangat luar biasa. Sudah lebih 1.500 karyawan di industri yang ada di Palaran sudah kena PHK. Dan banyak, ada beberapa perusahaan, yang sudah tutup.
Langkah ke depan untuk menanggulangi pengangguran yang tadi disebutkan, angka pengangguran dari 2018 adalah 23.473 dan tadi sudah disampaikan data BPS yang terbaru, sudah sampai 25 ribu. Kami punya komitmen dan sungguh-sungguh untuk melakukan terobosan membuka lapangan kerja 25 ribu. Pertama, kita punya BLK. BLK ini milik Samarinda kerja sama dengan APBN. Sayang kalau tidak dioptimalkan. Tetapi melatih tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan atau pasar.
Ternyata, di Samarinda ini ada industri besar yaitu industri perkapalan yang ternyata memerlukan ribuan tenaga kerja. Tapi perlu skill yang memadai. Kita latih mereka sesuai dengan kebutuhan lapangan dan kebutuhan industri yang ada di Samarinda. Itu segmen yang pertama, kemudian kita ikutkan dengan bantuan permodalan minimal untuk 10 ribu UMKM. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan, bukan hanya melamar dan bekerja di perusahaan industri dan lainnya. Tapi ingat, warga Samarinda khususnya anak muda punya jiwa entrepreneur yang tinggi. Perlu dilatih dengan skill yang baik lalu diberi suntikan modal yang memadai sesuai aturan. Sehingga terbuka lapangan pekerjaan kemudian UMKM juga tumbuh subur dengan permodalan yang memadai. Mereka bisa bangga membuka lapangan kerja. Terima kasih.
[Penilaian Lutfi Wahyudi] Jawaban yang terlalu optimistis. Penyiapan SDM tidak mudah, apalagi link and match dengan lapangan kerja, perlu waktu yang cukup untuk itu. Apalagi kondisi ekonomi saat ini, lapangan kerja tidak berdiri di ruang kosong, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Berapa lama masa jabatan kandidat nomor urut tiga seandainya terpilih? Harusnya kandidat ini bisa lebih realistis.
[tanggapan Rusmadi] Pak Sarwono, tidak mudah memang menciptakan lapangan kerja sebanyak 25 ribu. Tetapi pemerintah memang harus berupaya semaksimal mungkin dengan pertama adalah menjamin program-program peningkatan infrastruktur ekonomi. Kita bersyukur sekarang ini punya pelabuhan terminal peti kemas kemudian bandara.
Ini adalah salah satu faktor yang mendukung terciptanya lapangan pekerjaan baru. Tetapi kami melihat kalau ini tidak ditangani dengan serius dan komprehensif, saya tidak yakin 25 ribu lapangan pekerjaan ini terbuka. Sebagai pembanding, Pak Sarwono, kami memiliki program pemberdayaan warga dengan Rp 100 juta sampai Rp 300 juta. Selain itu, kami juga ada program menciptakan 10 ribu unit wirausaha baru. Kalau dari Rp 100 juta ini disisihkan Rp 10 juta untuk setiap RT, berarti satu RT ada satu unit usaha. Berarti kalau ada 2.000 RT, ada 2.000 unit usaha. Kalau lima tahun, ada 10 ribu minimal kalau satu orang setiap unit usaha. Tapi tidak mungkin, kalau dua saja, ini sudah 20 ribu wirausaha baru yang terbuka sehingga lapangan pekerjaan terbuka. Itulah cara yang dilakukan oleh kami dalam rangka memastikan untuk menjamin lapangan pekerjaan.
[Penilaian Lutfi Wahyudi] Kritik yang diberikan logis dan realistis, namun solusi yang ditawarkan masih meragukan karena bergantung dari penciptaan kondisi ekonomi selama periode tertentu.
[Penilaian Buyung Marajo] Memakai strategi yang sama. Mengajukan pertanyaan atas program kandidat lain lantas dijawab atau dibandingkan dengan program sendiri.
***
[Moderator] Kandidat nomor urut tiga bertanya kepada kandidat nomor urut dua.
[Pertanyaan Sarwono] Terima kasih, Bapak haji Rusmadi yang saya hormati. Ada program unggulan yang sangat menarik dari bapak sebagai kandidat yaitu bantuan untuk RT Rp 100 juta sampai Rp 300 juta. Ini tentu saja sangat menarik, hanya saja, perlu dipahami bersama agar informasi sampai utuh kepada masyarakat khususnya penerima bantuan. Tentang regulasinya, sumber pembiayaannya, kemudian perencanaan, pelaksanaan, sampai laporannya. Tentu saja, ini maksud yang bagus tapi harus sesuai dengan aturan serta kenyamanan bagi penerimanya. Terima kasih
[Jawaban Rusmadi] Program pemberdayaan warga ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan pembangunan ini memang untuk warga. Sehingga seluruh warga bisa menikmati. Dan program ini per RT. Kenapa per RT? Karena warga ada di tingkat RT sehingga dengan program pemberdayaan RT berarti seluruh daripada masyarakat bisa menikmati daripada hasil pembangunan. Program pemberdayaan warga dengan alokasi Rp 100 juta sampai Rp 300 juta ini untuk membangun infrastruktur. Apakah itu jalan semenisasi gang, apakah itu perbaikan got, kemudian bisa juga meningkatkan dengan bagaimana kampung itu bisa berbunga.
Kemudian, yang kedua bisa juga untuk kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk tadi untuk bantuan sembako, misalnya jaminan kesehatan, termasuk juga pakaian seragam sekolah untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah untuk kegiatan ekonomi yaitu kegiatan permodalan.
Persoalannya adalah terkait dengan dasar hukum. Kita memiliki Perpres 18/2008 itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bahkan peraturan LKPP sudah menjamin bisa dilakukannya swakelola. Jadi ini bisa swakelola. Jadi prinsipnya, program pemberdayaan RT ini dari oleh dan untuk RT. Sehingga persoalan-persoalan yang terkait dengan banjir, itu bisa kita pastikan kita mulai dari tingkat lingkungan rukun tetangganya supaya parit-paritnya bersih. Kalau sistem drainase di permukiman ini bersih sehingga tidak ada genangan air di permukiman, kemudian sampah, persoalan-persoalan besar terkait dengan banjir ini paling tidak bisa terselesaikan.
[Penilaian Lutfi Wahyudi] Simplifikasi yang agak berbahaya. Dalam masyarakat yang sedang memasuki demokratisasi dan liberalisasi politik seperti saat ini, tidak mudah melakukan rekayasa sosial yang terukur dengan tepat. Satu periode jabatan bukan waktu yang lama untuk melakukan itu. Terlalu optimistis.
[Penilaian Buyung Marajo] Kandidat tidak menjawab dengan detail sumber pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan, sampai laporannya. Justru menjawab dengan persoalan banjir, parit, drainase, dan sampah.
[tanggapan Sarwono] Terima kasih Bapak Haji Rusmadi. Ini program bagus sekali, tetapi kita kembali kepada regulasi. Di Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, di pasal 130 ayat 7, menyebutkan tentang optimasi kelurahan. Kota yang tidak punya desa, berarti kelurahan, berhak mendapatkan anggaran minimal 5 persen dari total APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sekarang, total APBD kita kurang lebih Rp 3,4 triliun. Dengan dana alokasi khusus Rp 300 (miliar) sampai 400, berarti kita punya yang murni sekitar Rp 3 triliun. Lima persennya adalah Rp 150 miliar.
Bagaimana pelaksanaannya? Kami punya program yang sejenis tetapi kami tetap tertib aturan bahwa dalam struktur pemerintahan, kuasa pengguna anggaran terendah adalah kelurahan. Mohon maaf, RT tetap mendapatkan manfaat dengan anggaran yang teralokasikan didistribusikan kepada 59 kelurahan dengan 5 persen dari total APBD. Maka, kami menyediakan ada petunjuk operasional program percepatan pembangunan kota berbasis kelurahan dan program percepatan pembangunan berbasis RT. Program ini, secara teknis detail, nanti ada pelatihan untuk tenaga di kelurahan dan RT untuk pelaksanaannya.
[Penilaian Lutfi Wahyudi] Nalar dan logika sistemik yang nampaknya sudah inheren.
[Penilaian Buyung Marajo] Sama saja dengan sebelumnya. Menanggapi program kandidat lain dengan menjelaskan program sendiri.
***
[Moderator] Kandidat nomor urut satu bertanya kepada kandidat nomor urut tiga.
[Pertanyaan Darlis] Bapak Ustaz Haji Sarwono yang saya hormati. Dalam visi-misi bapak juga, saya membaca bahwa bapak akan memprogramkan pembangunan kawasan industri perkapalan modern berskala nasional dan internasional. Kami melihat bahwa untuk mewujudkan program ini, Ustaz, perlu pitis kada (uang tidak) sedikit. Dibandingkan dengan APBD kita sekarang, teman-teman di DPRD beberapa hari yang lalu mengetuk APBD kalau tidak salah Rp 2,4 triliun. Belum lagi dengan persoalan kota Samarinda. kami ingin bertanya kepada Ustaz, ini bagaimana menyiasati keterbatasan anggaran dengan kalau kita ingin mewujudkan fasilitas yang sebesar skala internasional. Apalagi kami menyadari bapak berangkat dari perseorangan, tentu ada beban psikologi dalam penganggaran di situ.
[Jawaban Sarwono] Terima kasih, sahabatku, Bapak Darlis. Ini menarik, berbicara tentang industri perkapalan. Semangat untuk membangun daerah harus melompat dari sekadar kemampuan daerah. Kalau kita membangun dengan mengandalkan APBD, sangat minim karena amanah kita banyak. Untuk pelayanan publik, urusan sosial, pendidikan, kesehatan, ini memakan anggaran dalam belanja publik itu sudah lebih dari 50 persen. Bagaimana membangun kawasan industri? Kami sudah berdialog dengan pelaku usahanya. Maka yang diperlukan adalah membuat fasilitas yang memudahkan mereka untuk melakukan usaha.
Pertama, kita tetapkan dulu kawasannya. RTRW ‘kan kewenangan kita kepala daerah bersama DPRD membuat regulasi. Mengubah rencana detail tata ruang kota. Kawasan-kawasan tepi sungai menjadi kawasan, jangan dibuat sekadar kawasan hijau, tapi juga kawasan industri yang membuka lapangan kerja sesuai dengan potensi yang ada. Ternyata Samarinda ini potensi kedua terbesar setelah Batam. Lapangan kerja terbuka sangat luas.
Yang kedua, kita buat mudah perizinannya. Yang ketiga, permodalan mereka yang melakukan, kita memfasilitasi tentang kebijakan, tata ruang, perizinan, dan yang terpenting lagi, kita minta minimal 50 persennya, minimal, tenaga kerja dari lokal. Bagaimana caranya? Tadi dengan meningkatkan skill, melakukan pelatihan bagi warga Samarinda yang belum punya pekerjaan di BLK dengan standar pekerjaan yang dibutuhkan di industri perkapalan. Ini langkah-langkah riil yang perlu kita lakukan karena kalau melihat dan mengandalkan APBD, ini sangat minim. Karena ini biayanya sangat besar dan hasilnya juga sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi Samarinda.
[Penilaian Lutfi Wahyudi] Sebuah terobosan pemikiran untuk seorang kandidat pemimpin sebuah kota. Secara konseptual, logis. Namun, pada tataran operasional apalagi untuk kondisi saat ini, bombastis. Kecuali kandidat ini mampu melakukan langkah-langkah yang “extraordinary” untuk itu. Pertanyaannya, apakah kandidat ini punya sumber daya dalam segala hal yang cukup itu?
[Tanggapan Darlis] Ustaz Sarwono yang saya hormati. Bagi Barkati-Darlis, program yang berskala internasional, yang bersifat mercusuar, biarlah menjadi tanggung jawab swasta. APBD Samarinda yang sudah relatif kecil itu, tidak boleh terkuras terhadap program-program yang bersifat mercusuar. APBD Samarinda yang nilainya relatif kecil lebih baik kita fokuskan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan publik seperti bagaimana meningkatkan standar perumahan rakyat kita agar semakin layak huni. Yang kedua, bagaimana APBD kita itu kita gunakan untuk memperbaiki semenisasi gang-gang masyarakat kita, perbaikan trotoar, demikian juga pembuatan taman-taman kota. Sehingga kota kita akan lebih sejuk, lebih humanis, dan lain sebagainya.
Demikian juga, lebih baik APBD kita fokuskan untuk kegiatan pendidikan. Ada begitu banyak orangtua siswa kesulitan menyekolahkan anaknya. Alangkah baiknya APBD Samarinda fokus konsentrasi untuk menyubsidi buku pelajaran dan seragam sekolah. Sehingga ke depan, tidak boleh ada lagi ada orangtua siswa di Samarinda yang kesulitan membiayai anaknya untuk menebus buku pelajaran dan seragam sekolah. Saya, Barkati-Darlis, berprinsip seperti itu, Ustaz. Terima kasih.
[Penilaian Lutfi Wahyudi] Realistis. Sayangnya kalau jawaban ini direalisasikan, nanti hanya melanjutkan model kepemimpinan yang sedang dan sudah berlangsung selama ini di Samarinda. Bukankah tujuan pilkada adalah untuk membuat perubahan Samarinda menjadi lebih baik?
***
[Moderator] Kandidat nomor urut dua bertanya kepada kandidat nomor urut satu.
[Pertanyaan Rusmadi] Pak Darlis yang terhormat. Saya tertarik dengan salah satu program, yaitu program yang kedua, yaitu bangga dengan airnya. Sejumlah program yang disampaikan dalam program bangga dengan airnya ini. Mulai rehabilitasi Waduk Benanga, kemudian normalisasi Karang Mumus, dan sejumlah program lainnya. Di antara sejumlah program itu, mana program yang mendapatkan perhatian utama dari Bang Darlis?
[Jawaban Darlis] Terima kasih, Bapak Doktor Haji Rusmadi yang saya hormati. Barkati-Darlis ke depan ingin agar warga kota Samarinda, air tidak boleh menjadi momok yang menakutkan, mengerikan, bagi warga kota. Barkati-Darlis ingin menjadikan Samarinda justru lebih bersahabat dengan airnya. Samarinda harus dibanggakan dari segi potensi airnya. Kalau potensi air di Samarinda kita kelola dengan baik, bukan hanya sekadar memberi jaminan terhadap ketersediaan air bersih bagi seluruh penduduk kota Samarinda tapi juga bisa kembangkan potensi-potensi wisata kita. Samarinda memiliki potensi wisata sumber daya air. Oleh karena itu Barkati-Darlis akan mengembangkan potensi itu. Terkait dengan pertanyaan Bapak Rusmadi yang terhormat, prioritas apa yang akan kami lakukan. Yang pertama, Barkati-Darlis akan betul-betul berkonsentrasi melakukan revitalisasi keberadaan Waduk Benanga kita. Waduk Benanga harus menjadi pengendali banjir, menjadi sumber mata pencaharian masyarakat kita, juga menjadi kegiatan pariwisata dalam rangka menopang pendapatan asli daerah kita.
Yang kedua, insya Allah, Barkati-Darlis akan fokus terhadap tiga anak sungai. Pertama, Sungai Karang Mumus, yang kedua Sungai Karang Asam Besar, yang ketiga Sungai Karang Asam Kecil. Ketiga anak sungai ini akan dilakukan satu kebijakan demi untuk menjadikan Samarinda bangga dengan airnya. Sekaligus insya Allah, ketika waduk dan tiga anak sungai ini kami tangani dengan baik, maka berdasarkan analisis pakar, 60 persen banjir Samarinda akan tertangani. Demikian Bapak Doktor Haji Rusmadi.
[Penilaian Lutfi Wahyudi] Sebuah jawaban yang awalnya retoris, namun ujungnya logis. Perlu penajaman dan rumusan yang lebih konkret seandainya terpilih.
[Tanggapan Rusmadi] Terima kasih, Bang Darlis. Memang, kita warga Samarinda ini, harus bersyukur bahwa Samarinda dikelilingi oleh sungai. Sungai Mahakam yang indah dan anak-anak sungainya, Sungai Karang Mumus, Karang Asam Besar, Karang Asam Kecil, juga termasuk Rapak Dalam. Tentu kita melihat bahwa keberadaan sungai ini justru merupakan sesuatu yang perlu menjadi modal, menjadi kekuatan daripada Samarinda ke depan. Dan bahkan, kami melihat sungai ini harus dijadikan spirit dalam kita membangun Samarinda ke depan. Bukan saja sungainya menjadi sungai yang bersih. Ini terkait dengan sampah. Kita harus memastikan tidak ada sampah di sungai. Sehingga sungai ini bukan saja menjadi sungai yang bersih tetapi bisa menjadi potensi wisata bagi masyarakat Samarinda.
Dan kita bersyukur, Bang Darlis, sehingga tidak ada jalan lain bagi kita, untuk memberikan perhatian, dengan cara apa kita memberikan perhatian terhadap sungai ini, agar sungai bukan menjadi bencana tetapi justru menjadi sahabat kita. Mari kita rawat dan kita jaga sungai-sungai yang kita miliki.
[Penilaian Lutfi Wahyudi]: Nasihat yang menyejukkan. Khas orang tua.
***
Penilaian Keseluruhan
Menurut pengamat politik Lutfi Wahyudi dari Unmul, debat calon wakil wali kota ini lebih berkualitas dibandingkan dengan debat calon wali kota. Perbedaan penguasaan materi dan performa kandidat satu dengan yang lain tidak terlalu jauh. Meskipun, memang ada perbedaan terutama performa antara kandidat nomor urut dua dan tiga.
“Di luar ekspektasi, bahwa kandidat nomor urut dua tidak mampu menampilkan performa dan penguasaan materi atau substansi debat. Padahal, kandidat yang sama ini pernah melakukannya dengan baik saat Pilgub Kaltim lalu,” terang Lutfi.
Ia menambahkan, Rusmadi pada saat pilgub begitu apik dalam penguasaan materi disertai dengan data-data yang meyakinkan. Hal itu memberi penegasan bahwa kandidat adalah akademikus, mantan kepala Bappeda, dan mantan sekprov yang punya keunggulan dibandingkan kandidat gubernur yang lain.
“Sayangnya, semua itu tidak terlihat dalam debat kali ini. Adakah ini bagian dari strategi pemenangan? Karena berbekal pengalaman dari Pilgub Kaltim lalu, unggul dan hebat dalam debat bukan jaminan menang dalam pilkada sebagaimana yang kandidat ini alami dulu,” ulas Lutfi.
Dosen pengampu mata kuliah ilmu pemerintahan ini menilai, kandidat nomor urut tiga justru menampilkan performa yang meyakinkan. Jawaban yang diberikan Sarwono disertai dengan argumen dan dukungan data memadai. Pertanyaan yang diajukan kepada kandidat lain juga tertata dengan apik dan jawabannya tersedia dengan sistematis dan logis.
“Bekal sebagai mantan anggota DPRD Samarinda beberapa periode memberikan kontribusi kepada performa. Sepertinya kandidat ini paling siap untuk debat kali ini,” tegas Lutfi.
Sementara itu, untuk kandidat nomor urut satu, M Darlis, sudah jelas tampil lebih bagus dibandingkan dengan kandidat wali kotanya. Namun demikian, penguasaan materi termasuk argumen dan data pendukung masih kurang sehingga nampak kurang meyakinkan. Apalagi ada “gangguan” yang ditimbulkan dengan mengacungkan jari telunjuk ketika kandidat ini berbicara. Gestur seperti itu justru menimbulkan kesan kekakuan dan “robotic” yang mengurangi penampilannya.
Buyung Marajo, koordinator Pokja 30, menambahkan bahwa di luar performa kandidat, ada substansi yang terlupakan. Hampir setiap pilkada Samarinda mengusung tema banjir, sampah, tenaga kerja, infrastruktur, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Padahal, semua itu adalah kewajiban kepala daerah dalam mencari solusi. Sayangnya, solusi-solusi tersebut hanya menjadi jualan politik setiap kandidat.
“Sebuah hal klasik karena pada akhirnya tidak pernah diselesaikan dan tidak ada upaya untuk keluar dari krisis yang selalu mengancam warga kota,” jelasnya.
Di samping itu, masyarakat masih disuguhkan hal-hal yang sebenarnya tidak inovatif. Debat ini sebenarnya kering akan ide-ide cemerlang para kandidat di tengah situasi yang serba tidak pasti seperti sekarang. Bahkan, tidak seorang kandidat pun yang menyinggung kewenangan daerah yang dikurangi oleh pemerintah pusat lewat UU Cipta Kerja. Padahal, dampaknya jauh lebih jelas kepada daerah. (*)
Temui kami di Instagram!